PDI Perjuangan Laporakan KPK Kedewan Pengawas, Yasonna Bagian di Tim Hukum, Jokowi Berikan Komentar
Presiden Joko Widodo tak mempermasalahkan langkah Yasonna menjadi tim hukum PDIP yang melaporkan KPK ke Dewan Pengawas.
lihat foto
TRIBUNBATAM.id - Partai PDI Perjuangan melaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Dewan Pengawas.
Dalam hal ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly masuk dalam tim hukum PDI Perjuangan.
Presiden Joko Widodo tak mempermasalahkan langkah Yasonna menjadi tim hukum PDIP yang melaporkan KPK ke Dewan Pengawas.
• TNI Temukan Markas KKB Papua, Anggota KKB Bubar, Temukan Sejumlah Senjata Aktif
• Hindari Pinjaman, Presiden Jokowi Kedepankan Skema Investasi dan Kerja Sama Bagun Ibu kota Baru
• Pak Bupati Spontan Kunjungi Rumah Janda, Kaget Lihat Warganya Tidak Mempunyai Beras Sedikitpun
Menurut Jokowi, Yasonna memang pengurus PDI-P.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly masuk dalam tim hukum DPP PDI-P yang melaporkan KPK ke Dewan Pengawas.
Yasonna tercatat sebagai Ketua Bidang Hukum HAM dan Perundang-Undangan di struktur Dewan Pimpinan Pusat partai berlambang banteng.
"Pak Yasonna juga pengurus partai," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2020).
Jokowi pun enggan berkomentar lagi soal keterlibatan Yasonna dalam tim hukum DPP PDI-P ini.
"Tanyakan ke Pak Yasonna Laoly," kata dia.
Adapun PDI Perjuangan membentuk tim hukum untuk menyikapi polemik pergantian anggota DPR yang berujung pada penetapan tersangka kadernya, Harun Masiku, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"DPP PDI-P melihat dinamika dan berbagai perkembangan terakhir maka memutuskan untuk membentuk tim hukum," ujar Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Rabu (15/1/2020).
Tim hukum tersebut beranggotakan 12 pengacara yang dipimpin oleh Teguh Samudera.
Di dalamnya juga ada Menkumham Yasonna Laoly.
Tim hukum pun langsung menyampaikan laporan ke Dewan Pengawas KPK terkait kasus yang menjerat eks caleg PDI-P, Harun Masiku.
Anggota Tim Hukum PDI-P I Wayan Sudirta mengatakan, ada tujuh poin yang diadukan ke Dewan Pengawas, salah satunya terkait kabar penggeledahan atau penyegelan di Kantor DPP PDI-P.
