Bukan Nasri Banks, Ternyata Pimpinan Tertinggi Sunda Empire Seorang Perempuan, Ini Sosoknya

Bukan Nasri Banks, Ternyata Pimpinan Tertinggi Sunda Empire Seorang Perempuan, Ini Sosoknya

TRIBUNBATAM.id - Akhirnya terungkap seperti apa sosok pimpinan tertinggi kelompok Sunda Empire.

Salah satu petinggi Sunda Empire, Rangga Sasana sebelumnya pernah menyebut soal pimpinan tertinggi di kelompoknya tersebut.

Rangga Sasana berujar, pimpinan tertinggi dari Sunda Empire adalah Bunda Ratu.

Ia juga tak terlihat dalam sejumlah video yang viral di media sosial.

Saat di acara televisi pun, hanya Rangga Sasana saja lah yang vokal berbicara.

Kini, sosok perempuan bernama Ratnaningrum muncul di hadapan publik.

• Polda Jabar Resmi Tetapkan Petinggi Sunda Empire Tersangka, Bukti Ini jadi Alasan Kuat Polisi

Ia hadir bersama dengan Nasri Banks dalam konferensi pers yang diadakan di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, Selasa (28/1/2020).

Nasri Banks sebelumnya mengaku sebagai Grand Prime Minister Sunda Empire.

Berdasarkan keterangan Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Hendra Suhartiyono, Nasri Banks dan Ratnaningrum adalah suami istri.

Setelah heboh mengenai klaim-klaim Sunda Empire yang mengaku sebagai kekaisaran matahari, kini Nasri Banks, Ratnaningrum, dan Rangga Sasana ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka jadi tersangka lantaran menyebarkan berita bohong dan kabar tak pasti untuk keonaran masyarakat.

Saat konferensi pers di Mapolda Jabar, Rangga Sasana masih belum terlihat hadir.

Ia disebut masih dalam perjalanan menuju Polda Jabar setelah diamankan di Tambun, Bekasi.

"Ketiga tersangka berinisial‎ Nb atau Nasri Banks selaku tokoh Sunda Empire, sebagai perdana menteri dalam kedudukan. Lalu Rd, Raden Ratnaningrum dalam kedudukannya sebagai kaisar," ujar Kabid Humas Polda Jabar Saptono Erlangga, di Mapolda Jabar, Selasa.

Lebih lanjut Saptono Erlangga berujar, penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah penyidik melakukan penyelidikan, memeriksa saksi, saksi ahli, dan alat bukti yang ada.

Para tersangka dijerat Pasal 14 dan 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan KUH Pidana.