Ronny F Sompie Dicopot dari Dirjen Imigrasi, Presiden Jokowi: Tanyakan Langsung Menkumham
Presiden Joko Widodo enggan berkomentar banyak soal pencopotan Direktur Jenderal Imigrasi, Ronny F Sompie oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.
CIMAHI, TRIBUNBATAM.id - Presiden Joko Widodo enggan berkomentar banyak soal pencopotan Direktur Jenderal Imigrasi, Ronny F Sompie oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.
Saat menghadiri sebuah acara di Puskesmas Cimahi Selatan, Jawa Barat, Jokowi mengarahkan kepada awak media agar pertanyaan tersebut ditanyakan langsung kepada Yasonna Laoly.
Sebelumnya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mencopot Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie dari jabatannya. Pencoptan tersebut terkait kasus Caleg PDIP yang menjadi buronan KPK Harun Masiku.
Pencopotan tersebut menurut Yasonna dilakukan per selasa siang pukul 12.00 Wib. Ronny dianggap paling bertanggungjawab atas luputnya pengawasan terhadap Harun Masiku yang ternyata sudah kembali ke Indonesia pada 7 Januari lalu.
"Itu silakan ditanyakan ke Menkumham," ujar Jokowi Rabu, (29/1/2020) seperti dikutip dari Tribunnews.com.
Jokowi enggan menanggapi lebih jauh soal pencopotan tersebut. Termasuk mengenai aparat penegak hukum yang belum menemukan keberadaan Harun Masiku yang terjerat kasus dugaan suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Posisi Dirjen Imigrasi saat ini diisi oleh Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Jhoni Ginting. Selain dinilai paling bertanggung jawab, pencopotan Ronny F Sompie dilakukan agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam menangani skandal kasus Harun Masiku.
Saat ini Kemenkumham telah membentuk tim gabungan pencarian Harun Masiku. Tim gabungan terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, dan Ombudsman.
Pencopotan Ronny F Sompie dari Dirjen Imigrasi ini diakui Yasonna Laoly agar memudahkan penyelidikan keterlambatan informasi kepulangan buron kasus korupsi penetapan anggota DPR terpilih dari PDI-P, Harun Masiku.
"Untuk supaya terjadi betul-betul hal yang independen, supaya jangan ada terjadi conflict of interest nanti. Saya sudah memfungsionalkan Dirjen Imigrasi dan Direktur Sisdiknya. Direktur Sistem Informasi Keimigrasian," ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/1/2020) seperti dikutip dari Kompas.com.
Yasonna berharap keempat lembaga tersebut bisa bekerja sama mengungkap penyebab terlambatnya informasi kepulangan Harun Masiku ke Indonesia saat ia tersangkut kasus suap tersebut.
Yasonna mengatakan, ketika Ronny Sompie tak lagi menjabat Dirjen Imigrasi, maka penyelidikan bisa terlaksana dengan baik. "Artinya difungsionalkan supaya tim independen ini bisa berjalan dengan baik. Karena saya mau ini betul-betul terbuka dan tim nanti bisa melacak mengapa terjadi delay, mengapa data itu tersimpan di PC bandara terminal 2," lanjut Yasonna.
Berharap Cepat Terungkap
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly berharap, pencopotan Ronny Sompie dari jabatan Dirjen Imigrasi membuat kerja tim pencari fakta ihwal keterlambatan informasi kepulangan buron kasus korupsi Harun Masiku terungkap.
Yasonna memang berencana membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap keterlambatan masuknya informasi kepulangan Harun dari Singapura, tak lama sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka KPK.
"Jadi gini, tim independen sudah kami minta dari Kemkominfo, BSSN, Bareskrim Polri, keempat Ombudsman. Jadi keempat ini untuk melihat. Supaya terjadi betul hal independen dalam penelitian, supaya tak ada conflict of interest, saya sudah memfungsionalkan Dirjen Imigrasi," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/1/2020).
Ia mengatakan, pencopotan Ronny baru saja ia sahkan siang ini. Saat ini, posisi Dirjen Imigrasi diisi oleh Irjen Kemenkumham Jhoni Ginting.
Yasonna menambahkan, nantinya keempat institusi yang tergabung dalam tim independen akan mengungkap mengapa data kepulangan Harun tersebut tersimpan di komputer Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno Hatta dan tak masuk ke dalam server Ditjen Imigrasi.
Menurut Yasonna ada kejanggalan dalam peristiwa tersebut sehingga perlu diungkap oleh pihak eksternal agar transparan.
"Kalau yang bandara (terminal) 3 kan beres makanya enggak ada masalah. Tapi terminal 2 ini ada delay. Memang ada perubahan SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian) dari SIMKIM 1 ke SIMKIM 2 ada pelatihan staf," ujar Yasonna.
• Sepak Terjang Ronny Sompie, Jenderal Polisi yang Dicopot Yasonna Laoly Karena Kasus Harun Masiku
• Terkait Pencopotan Dirjen Imigrasi Oleh Yasonna Laoly KPK Sebut Belum Tahu Apa Kaitannya
"Sehingga waktu ada pelatihan itu data dummy-nya takut masuk ke pusat tidak dibuat ekses ke pusat. Tetapi karena ada sesuatu kenapa selesai itu enggak dibuka (datanya)," lanjut dia.
Yasonna sebelumnya menyebut buronan KPK Harun Masiku masih berada di luar negeri setelah terbang ke Singapura pada Senin (6/1/2020) lalu.
Namun, pada Rabu (22/1/2020), Dirjen Imigrasi Ronny Sompie akhirnya mengakui bahwa Harun telah tiba di Indonesia pada Selasa (7/1/2020).
Adanya informasi dari Imigrasi muncul anggapan jika Yasonna telah merintangi penyidikan karena memberikan keterangan tidak benar soal keberadaan Harun Masiku.
Puncaknya ketika Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama sejumlah organisasi lainnya melaporkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (23/1/2020).
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, Yasonna dilaporkan atas dugaan merintangi penyidikan terkait simpang-siur keberadaan Harun Masiku, tersangka kasus suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR.
"Hari ini kita bersama koalisi masyarakat sipil lainnya, melaporkan saudara Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM atas dugaan menghalangi proses hukum atau obstruction of justice," kata Kurnia di Gedung Merah Putih KPK. (Tribunnews.com/Taufik Ismail)(Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim)