BATAM TERKINI
BARU Menjabat, Ini Target Kepala BPK Kepri Widhi Widayat
Baru menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Riau, Widhi Widayat telah menentukan target kerjanya di Kepri.
lihat foto
BARU Menjabat, Ini Target Kepala BPK Kepri Widhi Widayat
BATAM, TRIBUNBATAM.id - Baru menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Riau, Widhi Widayat telah menentukan target.
Di antaranya meningkatkan tingkat penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK.
"Saya tentu melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh ibu Indria (Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Riau yang lama)," ujar Widhi usai acara bersalam-salaman, Selasa (11/2/2020).
Diakuinya tingkat penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK rata-rata di Kepulauan Riau baru 77,67 persen.
Sementara BPK sudah menargetkan rata-rata penyelesaian secara nasional 2020 ini 85 persen.
"Kepri kurang 7 sampai 8 persen dibandingkan nasional. Itu jadi prioritas saya untuk segera kita selesaikan. Kita akan dorong semua pemerintah daerah di Provinsi Kepri ini," ujarnya.
Ia berharap Kepri bisa mencapai target 85 persen bahkan lebih.
• Widhi Widayat Jabat Kepala BPK Kepri Gantikan Indria Syzinia
Untuk kendala di Kepri dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan itu sedang didalami.
"Secara nasional belum. Saya harapkan dengan kehadiran saya menjadi solusi," tuturnya.
Diakuinya pihaknya selalu terbuka untuk berdiskusi dengan Pemerintah Daerah (Pemda).
Seluruh wilayah harus tetap wajar tanpa pengecualian (wtp), tetapi dalam pengelolaan dan pertanggungjawab keuangan daerah itu opini WTP bukan tujuan akhir.
"Tujuan akhirnya adalah bagaimana mengelola keuangang daerah secara transparan dan akuntable," tegas Widhi.
Ia melanjutkan keuangan daerah dikelola dan dibelanjakan untuk memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder. Sudah seharusnya memang pengelolaan keuangan daerah itu wtp.
"Kadang kita merasa udah WTP udah puas. Padahal itu baru titik awal. Masih banyak hal yang lain harus diselesaikan harusnya setelah wtp itu apa? Harusnya makin transparan, akuntable, informasinya mudah diakses dalam pengelolaan keuangan daerah," katanya.
Menurutnya WTP itu tidak terkait langsung dengan adanya kecurangan dan korupsi. Tak semuanya WTP itu bebas, WTP itu wajar tapi bisa jadi ada hal-hal yang tidak terdeteksi. Misalnya kecurangan dan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan. (tribunbatam.id/Roma Uly Sianturi)
