Tak Semuanya Peraih WTP Berarti Bebas Korupsi dan Kecurangan, Ini Penjelasan Kepala BPK Kepri

Tak Semuanya Daerah WTP Bebas Korupsi dan Kecurangan, Ini Penjelasan Kepala BPK Kepri

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Kepri mengaku pihaknya selalu terbuka untuk berdiskusi dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

Seluruh wilayah memang harus tetap wajar tanpa pengecualian (WTP), tetapi dalam pengelolaan dan pertanggungjawab keuangan daerah itu opini WTP bukan tujuan akhir.

"Tujuan akhirnya adalah bagaimana mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntable," kata Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Riau, Widhi Widayat.

Keuangan daerah dikelola dan dibelanjakan untuk memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder.

Sudah seharusnya memang pengelolaan keuangan daerah itu WTP.

"Kadang kita merasa sudah WTP sudah puas. Padahal itu baru titik awal. Masih banyak hal yang lain harus diselesaikan harusnya setelah WTP itu apa? Harusnya makin transparan, akuntable, informasinya mudah diakses dalam pengelolaan keuangan daerah," katanya.

• Laporan Keuangan Daerah Dapat Predikat WTP, Ini Pesan Kepala BPK Kepri

Menurutnya WTP itu tidak terkait langsung dengan adanya kecurangan dan korupsi.

Tak semuanya WTP itu bebas.

WTP itu wajar tapi bisa jadi ada hal-hal yang tidak terdeteksi. Misalnya kecurangan dan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan serah terima jabatan (sertijab) Kepala Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dari pejabat yang lama, Indria Syzinia S.E, M.Si, CSFA, Ak,CA., kepada pejabat yang baru, Widhi Widayat S.E., M.S., CSFA., Ak., CA.

Prosesi serah terima jabatan dilangsungkan di Auditorium BPK perwakilan Kepri pada Selasa (11/2).

Dihadiri Anggota V BPK Republik Indonesia (RI) Prof. Dr. Bahrullah Akbar M.B.A., CPA, CSFA serta sejumlah pejabat dan kepala daerah yang ada di Provinsi Kepri.

"Sebagai organisasi yang dinamis, BPK secara terstruktur dan sistematis melakukan promosi, rotasi dan mutasi bagi para pejabat dan pegawainya. Dimana kegiatan ini juga dilakukan dalam rangka menjaga dan membangun budaya organisasi BPK, yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar independensi, integritas dan profesional," ujar Anggota V BPK Republik Indonesia (RI) Prof. Dr. Bahrullah Akbar M.B.A., CPA.

Selain itu, mutasi juga diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk menyegarkan lingkungan kerja serta mendorong semangat bagi para pejabat terkait dalam meningkatkan kinerjanya di unit kerja yang baru.