Bentang Baliho, DPRD dan Pemda Anambas Datangi KKP, Tolak Nelayan Pantura ke Natuna Utara

ANAMBAS, TRIBUNBATAM.id - DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas bentang spanduk di depan Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Selasa (3/3/2020).

Mereka menolak masuknya nelayan cantrang ke Laut Natuna Utara.

Mereka yang datang ke Jakarta juga memasang baliho menolak masuknya nelayan cantrang ke perairan Natuna dan Anambas.

Baliho tersebut dipasang depan pintu msuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Kami datang ke KKP ingin membantah sekaligus meluruskan isu yang berkembang kalau Pemerintah Daerah dan DPRD serta nelayan mendukung nelayan cantrang itu masuk," ucap anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Jasril Jamal, Rabu (4/3/2020).

• Persiapan Gerbangdutas, Pansus Ranperda BPPD Anambas Bertemu Tim BNPP

• Dampak Virus Corona, Permintaan Ekspor Ikan dari Anambas Lesu, Harganya Ikut Turun

Agar isu seperti ini tidak berkembang dan membawa hal negatif di tengah masyarakat khususnya di Kepulauan Anambas, hal ini perlu diluruskan. Isu yang sedang beredar saat ini tidaklah benar bahwa mereka menerima nelayan Pantura itu masuk ke wilayah perairan Natuna dan Anambas.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menjelaskan, pihaknya mengadakan pertemuan dengan pihak Kasubdit bidang tangkap dan bagian hukum KKP.

Ia mengatakan saat pertemuan yang dihadiri oleh Ketua DPRD Anambas Hasnidar, Hartono, Siti Bayu, Kepala Dinas PPP Effi Sjuhari, maksud kedatangan mereka ke KKP untuk menyampaikan penolakan serta menyampaikan aspirasi dari nelayan dan masyarakat Anambas.

"Kita tegaskan di pertemuan itu terkait isu yang berkembang, bahwa pihak kami memahami kebijakan pusat atau mendukung nelayan cantrang masuk, itu tida benar, bahwa kenyataannya kami sangat tidak setuju," tegas Jasril.

Intinya pada pertemuan itu kita menolak, dan juga meminta pihak terkait untuk dapat sekiranya menyampaikan kepada Presiden dan Menteri. Dan pusat juga terlebih dahulu melakukan kajian.(TribunBatam.id/Rahma Tika)