Batam Batal Rationing Asalkan Transfer Air dari Dam Tembesi ke Dam Mukakuning Terlaksana

Pihak PT. Adhya Tirta Batam (ATB) hingga saat ini masih mempersiapkan jadwal rationing air di Batam.

Hal ini seperti pemaparan Head of Corporate Secretary ATB, Maria Jacobus, Selasa (10/3/2020).

"Ini masih meeting. Yang jelas jadwal rationing itu skemanya 2-5, 2 hari off 5 hari on," ungkapnya kepada Tribun Batam.

Ia pun berharap warga Batam tak lupa untuk berdoa agar hujan dapat turun beberapa hari ke depan.

Hal ini bukan tanpa sebab. Ketersediaan air baku di setiap waduk (DAM) sangat bergantung pada tingginya curah hujan.

"Didoakan saja," sambungnya.

Menurut Maria, sebenarnya rationing bisa dihindari asalkan transfer air baku dari DAM Tembesi ke DAM Mukakuning.

Namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai penggunaan DAM Tembesi.

Lantas apakah Batam sebagai kota industri akan krisis air.

Mari kita berhemat dan jangan lupa berdoa supaya hujan segera turun.

BP Batam Siapkan 3 Alternatif Solusi

Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama PT Adhya Tirta Batam (ATB), menyiapkan langkah antisipasi terhadap ancaman krisis air. Tanpa antisipasi, maka 6 Juli 2020, Dam Duriangkang yang menyuplai 70 persen air di Batam, akan shut down.

BP Batam bersama ATB menyiapkan langkah rationing atau penggiliran air, memompa air dari Waduk Tembesi, hingga menyiapkan hujan buatan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan BP Batam, Binsar Tambunan.

"Kondisi sekarang memang Batam sangat kekurangan air hujan atau air baku. Kita mengantisipasi kondisi curah hujan," ujar Binsar saat konfrensi pers di Bida Marketing BP Batam, Kamis (5/3/2020).

Diakuinya langkah yang disiapkan, mengantisipasi kelangkaan air selain rationing atau penggiliran, dengan melibatkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

"Mereka sudah pernah melakukan, dari tidak hujan, menjadi hujan dengan menambah garam untuk mengubah arah angin," ungkap dia.

Kajian pemilihan teknologi buatan, lanjutnya membutuhkan biaya lebih murah, atau sekitar Rp 100 juta. Dimana, dibutuhkan pelaksanaan kajian selama 14 hari kerja.

"Kita akan melakukan kajian secara cepat, untuk mengambil sikap," tuturnya.(*)