Puncak Krisis Air Batam Terjadi di Bulan Puasa Ramadhan dan Idul Fitri 1441 Hijriah

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Warga Batam menghadapi kenyataan berat menjelang puasa Ramadhan dan Idul Fitri.

Krisis air di Batam diperkirakan memuncak di bulan April dan Mei 2020. 

Krisis ini bersamaan momen Bulan Ramadan dan Lebaran 1441 Hijriyah dan puncak musim kampanye pemilihan wali kota dan gubernur, mulai Juni hingga Agustus 2020.

Politisi di DPRD khawatir, krisis air di Kota Batam, kuartal pertama tahun 2020 ini, ternyata bukan tentang hujan yang tak kunjung turun dari langit.

Krisis terjadi karena kebijakan sektoral di Badan Pengelolaan (BP) Batam dan pemerintah, sebagai otoritas pengelola lahan, infrastruktur dan utilitas mereka juga khawatir, krisis air ini adalah efek dari tersendatnya proses berakhirnya masa kontrak 25 tahun PT Adhya Tirta Batam (ATB), dengan Badan Otorita (BP) Batam, Oktober 2020 mendatang.

Di atas kertas, dari hitung-hitungan perusahaan pengelola air Kota Batam, PT Adhya Tirta Batam (ATB), Dam Duriangkang, sumber air utama 80% warga Batam, diyakini hanya bisa menyuplai air bersih ke 228,9 ribu pelanggan, hingga 13 Juni 2020 mendatang.

Sejatinya ATB sudah menyiapkan setidaknya 3 skenario. Plan A penjatahan air (rationing), Plan B adalah negosiasi pengaliran air baku dari Dam Tembesi ke Dam Duriangkang, terakhir plan C membuat hujan buatan bekerjasama dengan BBPT.

Hingga awal pekan ini, ATB bersikukuh memberlakukan penjatahan air (rationing) kepada 228,9 ribu pelanggan di 17 wilayah pemukiman, akhir pakan ini.

“Kita mulai Minggu (15/3) mendatang, 5 hari On 2 hari Off hingga Juni, saat debit air kembali normal,” kata Head of Corporate Secretary ATB, Maria Jacobus, kepada wartawan, Selasa (10/3/2020).

Penjatahan air adalah solusi pertama, Plan A, yang bersifat jangka pendek. Ini sama dengan Plan C, pembuatan hujan buatan dengan meninjeksi awan hujan dengan garam di langit pulau Batam.

Sedangkan, negosiasi antara ATB dengan BP Batam adalah plan B, yang bersifat jangka panjang.
Pihak ATB meyakini, jika BP Batam memberi izin, maka 1,1 juta jiwa penduduk kota ini bisa keluar dari krisis air jangka panjang.

Negosiasi Mentok

Stategi penjatahan air ditempuh menyusul mentoknya negosiasi pengalihan air dari Dam Tembesi ke Dam Mukakuning, dengan otoritas pengelola infarstruktur dan utilitas kota, Badan Pengelola (BP) Batam.

Dam Tembesi bisa menutupi 310 liter air perdetik ke waduk Mukakuning (volume 13,14 juta m3) yang sudah terkoneksi dengan Dam Duriangkang.

Status Waduk Tembesi hingga kini masih menggantung setelah pergantian pimpinan BP Batam.
Namun sekarang sudah terjawab. Ternyata penyebabnya yakni ada persoalan terkait status aset dan legal yang masih harus dibenahi BP Batam.