Delapan Nelayan Kepri Bakal Jalani Sidang di Malaysia, DPRD Karimun Minta Pemerintah Ambil Sikap

KARIMUN, TRIBUNBATAM.id - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun, Samsul angkat bicara terkait delapan nelayan yang ditangkap pihak keamanan Malaysia.

Legislator dari fraksi Golkar dari Dapil II (Moro-Durai) Kabupaten Karimun itu meminta agar Pemerintah Kabupaten Karimun segera mengambil langkah dalam membantu para nelayan tersebut.

"Pemerintah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) harus segera mengambil langkah secepatnya," kata Samsul, Kamis (19/3/2020).

Menurut Samsul, sampai saat ini belum ada kejelasan bantuan atau perhatian yang diberikan oleh pemerintah, baik itu Pemkab Karimun maupun Pemprov Kepri.

"Belum ada kejelasan terhadap delapan nelayan kita yang ditangkap Marine Malaysia," ungkap Samsul.

Samsul menyebutkan kelapan nelayan sudah delapan hari ditahan di Malaysia karena dianggap mencuri ikan di perairan mereka.

"Seperti apa solusinya kami masih menunggu" ujarnya.

Bahkan pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) itu menilai, pemerintah seakan tak serius menangani persoalan itu.

"Sudah delapan hari nasib mereka tidak ada kejelasan dan tidak ada kabar," sebutnya.

Ditambahkan Samsul, pihak keluarga para nelayan yang ditangkap sangat berharap adanya upaya pembelaan. Bahkan, jika perlu pemerintah harus pergi ke Malaysia.

UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan Moro dikabarkan juga telah berkirim surat secara resmi kepada DKP Provinsi Kepri dan kepada Satuan Kerja (Satker) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Moro.

"Tanggal 25 Maret ini delapan nelayan kita akan naik mahkamah persidangan di Malaysia. Mereka ditahan karena kesalahan yang tak disengaja. Mereka terseret arus air laut," tambahnya.

Kapal Terseret Arus saat Melaut

Delapan orang asal Provinsi Kepri yang ditangkap oleh pihak keamanan Malaysia awalnya menangkap ikan di perairan perbatasan negara.

Berdasarkan surat pemberitahuan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Usaha Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Karimun di Kecamatan Moro kepada Kepala DKP Karimun tanggal 11 Maret 2020, disampaikan kronologis delapan pemancing tersebut hingga berurusan dengan otoritas keamanan Malaysia.