Breaking News:

KARIMUN TERKINI

Tergantung Penilaian Pusat, Plt Gubernur Kepri Tunggu Surat Pemkab Karimun Soal Pintu Masuk TKI

Plt Gubernur Kepri Isdianto menunggu surat dari Pemkab Karimun. Ia siap membantu bila Karimun dijadikan satu-satunya pintu masuk TKI ke Indonesia.

TribunBatam.id/EndraKaputra
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto 

KARIMUN,TRIBUNBATAM.id - Dipilihnya Kabupaten Karimun sebagai pintu masuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) satu-satunya ke Indonesia tergantung penilaian pemerintah pusat.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto mengatakan, sampai saat ini, Kabupaten Karimun baru menjadi pintu masuk TKI asal Kepri dan beberapa wilayah Sumatra.

"Kalau dalam pembahasan rapat kami kemarin, khusus Karimun untuk pintu masuk wilayah Sumatra. Cuma Karimun dijadikan pintu untuk wilayah Jawa itu yang kemarin belum. Saya kira itu ada penilaian lain dari pemerintah pusat," kata Isdianto usai penyerahan bantuan APD, rapid tes dan vitamin di RSUD Muhamad Sani Kabupaten Karimun, Jumat (27/3/2020).

Isdianto meminta agar Bupati Karimun Aunur Rafiq dapat mengirimkan surat terkait keberatannya, termasuk apabila ada penolakan dari masyarakat.

"Nanti kami coba bantu untuk menyampaikan ke pemerintah pusat. Saya menunggu surat dari Bupati untuk meluruskan hal ini," ujar Isdianto.

Isdianto menyampaikan, penetapan Kabupaten Karimun sebagai pintu masuk wilayah Sumatera karena para TKI dapat langsung menyambung kapal ke Sumatra.

"Karena masuk wilayah sumatera, gampang menuju Dumai dan Bengkalis. Jadi sampai disini langsung diberangkatkan kesana. Nanti sampai di dumai itu pasti ada ke Padang ke Medan atau ke daerah lain. Jadi kemarin kita sependapat menjadikan ini untuk masuk wilayah Sumatra," ungkapnya.

Bupati Karimun Aunur Rafiq meminta pertimbangan pemerintah pusat terkait menjadikan Kabupaten Karimun sebagai satu-satunya pintu masuk TKI ke Indonesia.

Rafiq mengakui, Kabupaten Karimun tidak akan mampu menjadi penampung datangnya seluruh TKI.

"Apabila itu dilakukan maka kita tidak akan mampu," ungkap Rafiq.

Namun apabila sebagai pintu masuk bagi TKI asal Kepulauan Riau dan Sumatra saja, menurut Rafiq, pelabuhan di Kabupaten Karimun masih mampu untuk menampungnya.

"Jika satu pintu yang dimaksudkan untuk wilayah Sumatra mungkin masih bisa. Sampai sini langsung dipulangkan. Tapi kalau sudah sampai ke Jawa maka tidak memungkinkan," ucapnya.

Orang nomor satu di Kabupaten Karimun tersebut menyampaikan sejumlah alasan yang bisa menjadi bahan pertimbangan.

Di antaranya adalah kapasitas pelabuhan di Kabupaten Karimun yang terbatas.

Ganjar Pranowo Imbau Masyarakat Tak Mudik: Semua yang Pulang Kampung Jadi ODP dan Wajib Isolasi

Akui Minim Sarana, Bupati Minta Pertimbangan Pusat Jadikan Pintu Masuk TKI Satu Pintu ke Karimun

Ia menyebutkan kemampuan pelabuhan di Karimun hanya mampu untuk lalu-lalang seribu lebih penumpang per hari.

"Untuk menginapkan hanya mampu menampung sekitar 500 orang. Pelabuhan kami daya tampungnya (ruang tunggu) hanya 200-an orang saja," ujarnya.

Ia mengatakan, dukungan komponen lain, seperti TNI, Polri serta Bea dan Cukai juga belum memadai di Pelabuhan Tanjungbalai Karimun.

"Jika di Karimun disandarkan kapal perang maka pelabuhan tidak sanggup," kata Rafiq.

Selain itu Rafiq juga meyampaikan, agar Pemerintah Pusat dapat mempertimbangkan pelabuhan-pelabuhan lain yang lebih baik jika dijadikan sebagai satu-satunya pintu masuk para TKI yang berasal dari seluruh Indonesia.

"Sebagai bagian NKRI kami tunduk. Tapi dengan kondisi yang ada, tentu pemerintah pusat harus memikirkannya. Masih banyak pelabuhan lain yang lebih mumpuni," ucapnya.

Menurut data yang diterima Pemkab Karimun dari Kantor Syahbandar dan Otorita (KSOP), jumlah TKI yang masuk melalui pelabuhan Internasional Tannungbalai Karimun telah mencapai 12.000 orang.

Jumlah ini melonjak sejak TKI berbondong-bondong kembali ke Indonesia, atau sejak negara Malaysia dan Singapura memberlakukan lockdown.

Dari data tersebut sebagian besar menuju Pulau Sumatera, Kuala Tungkal Tembilahan, Guntung, Meranti, Tanjung Samak, Bengkalis dan Dumai.

Saat ini Pemkab Karimun juga telah membatasi jumlah pelayaran kapal dari Malaysia dan Singapura.

Pelayaran Internasional dibatasi hingga pukul 13.30 WIB. Sehingga para TKI yang berasal dari Sumatera dapat langsung berangkat ke daerah asalnya tanpa menginap di Karimun.

"Memberikan batas waktu kapal dari Malaysia. Sesuai dengan jadwal kapal rute (keberangkatan) Selat Panjang dan Dumai. Di pelabuhan kami hanya bisa membantu transit bagi TKI dari wilayah Sumatra," ungkap Rafiq. (TribunBatam.id/Elhadif Putra)

Penulis: Elhadif Putra
Editor: Septyan Mulia Rohman
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved