TERUNGKAP! Ternyata Ini Alasan Pemko Batam Belum Ajukan PSBB Meski Kasus Covid-19 Terbanyak di Kepri

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Meski jumlah kasus positif Covid-19 di Batam tertinggi di Provinsi Kepri, ternyata Pemko Batam belum juga mengajukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kepada Gubernur Kepri.

Padahal, Kabupaten Bintan yang jumlah kasusnya masih sedikit disebut Kadinkes Kepri, dr Tjetjep Yudiana sudah mengajukan PSBB.

Lantas, apa alasannya kenapa Pemko Batam belum juga mengajukannya ke Gubernur Kepri?

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan, saat ini Pemko Batam baru membuat konsep PSBB untuk diajukan ke Gubernur.

Diperkirakan, konsep PSBB di Batam sudah selesai dalam satu minggu ke depan.

Konsep yang disusun nantinya akan diperiksa terlebih dahulu.

"Konsep dikoordinasikan tim ke Wan Darussalam (Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan ( Bapelitbang) Kota Batam)," ujar Amsakar, Selasa (21/4/2020).

Pemko Batam menyiapkan PSBB dengan konsep pemikiran memungkinkan daerah untuk memberikan sanksi.

Tanpa PSBB, daerah tak memiliki kewenangan memberikan sanksi dalam bentuk tindak pidana ringan.

Ia melanjutkan dengan status PSBB itu nanti, maka memungkinkan memberikan sanksi tegas, bagi pelanggar aturan PSBB.

Seperti pemberian sanksi pidana.

Kemudian, daerah juga akan membuat posko di pintu-pintu masuk dan titik keramaian.

"Jika ada satu titik tak disiplin kita angkat kursinya. Ini saya sebut melihat ekstalasi yang ada," beber dia.

Dengan PSBB, tegasnya, maka dimungkinkan Batam, membuat aturan, yang datang ke Batam, harus dikarantina 14 hari dengan biaya sendiri.

"Dan pulang dengan biaya sendiri. Jadi yang membedakan itu peraturan regulasinya. Kita akan tunggu keputusan pusat nanti," harapnya.