Tiga Menteri Jokowi yang Dapat Sentimen Negatif Dari Masyarakat Karena Kebijakan Covid-19

Deretan menteri Joko Widodo di kabinet Indonesia Maju mendapat lebih banyak sentimen negatif dari warga, khususnya warganet di berbagai media sosial.

Editor: Eko Setiawan
Instagram Najwa Shihab
Jokowi diminta menilai kinerja Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam menangani pandemi Covid-19 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Sejumlah menteri Jokowi di Kabinet Indonesia bersatu mendapat senitmen negatif dari warga.

Setidaknya ada 3 Menteri yang masuk dalam sentenimen negatif lantaran kinerja mereka yang tidak bagus.

Apalagi mengambil sebuah kebijakan yang banyak membuat perdebatan di Lingkungam masyarakat.

Profil Kim Yo Jong, Adik Kim Jong Un Perempuan Paling Berkuasa di Korea Utara

Kue Putu Piring Khas Melayu, Pelajari Cara Memasaknya, Bisa Jadi Menu Berbuka

Kadinkes Batam Sebut Daya Tampung RSUD Embung Fatimah Masih Mencukupi, Bisa Tampung 20 Pasien Corona

Deretan menteri Joko Widodo di kabinet Indonesia Maju mendapat lebih banyak sentimen negatif dari warga, khususnya warganet di berbagai media sosial.

Sentimen negatif tersebut datang karena beberapa kebijakan yang membingungkan bahkan cenderung tidak sinkron antar-kementerian terhadap penanganan virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dalam hasil risetnya mengungkap, setidaknya terdapat menteri yang paling banyak mendapat sentimen negatif dan 1 menteri mendapat sentimen positif.

Hasil riset yang diambil dari tanggal 27 Maret - 5 April 2020 menggunakan big data yang menjaring percakapan di media sosial tentang individu penjabat dan jajaran pemerintahan dengan menghilangkan buzzer.

Analisis menunjukkan, dari 476.696 perbincangan yang mencakup 397.246 orang di media sosial dalam periode waktu tersebut menghasilkan 32,23 persen sentimen positif dan 67,77 persen sentimen negatif.

1. Yasonna Laoly

Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly mendapat sentimen negatif dari warganet karena kebijakannya yang menuai kontroversi selama pandemi berlangsung.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly (TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho)

Kebijakan Yasonna yang kerap disebut "blunder" adalah pembebasan napi dan koruptor.

Pemerintah beranggapan, napi yang tetap berada dalam sel membuatnya rentan terhadap virus corona.

Namun, warganet menilai kebijakan itu tidak efektif.

Napi asimilasi tersebut sering melakukan kejahatan kembali karena sulitnya ekonomi di masa virus corona.

Kemenkumhan kembali berpendapat, jumlah napi yang kembali berbuat kriminal kembali hanya 0,05 persen dari sekitar 38.000 napi yang telah dibebaskan.

Akibat kebijakan itu, Yasonna mendapat 81 persen sentimen negatif dari 6.895 perbincangan.

2. Luhut Binsar Pandjaitan

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved