Ketua DPRD Batam Minta Pemko Transparan dalam Penyaluran Sembako Warga Terdampak Corona

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 masih akan disalurkan.

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto meminta Pemerintah Kota agar bisa terbuka serta bersikap transparan dalam penyaluran paket sembako untuk warga terdampak Covid-19.

Sehingga sembako yang akan diserahkan kepada masyarakat bisa tepat sasaran. Dan menghindari adanya pengakuan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Misalnya Mei ini akan ada lagi bantuan sembako tahapan kedua. Dan ini yang perlu diperhatikan masyarakat adalah bahwa sembako tersebut ada beberapa sumber. Di antaranya dari APBD Kota Batam, BP Batam, dan sumbangan para pengusaha di Batam," ujar Nuryanto, Minggu (3/5/2020).

Saat pemberian sembako kepada masyarakat, ia meminta masyarakat harus bisa mendapatkan penjelasan terkait sumbernya. Berapa bantuan sembako dari APBD atau pemerintah, BP Batam dan para pengusaha.

"Harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Supaya tranparan dan terbuka, maka harus diperjelas dan dipertegas," tuturnya.

Ia menambahkan perlunya kejelasan tersebut sehingga dapat mengantisipasi adanya pengakuan dari oknum-oknum tertentu yang ingin mencari keuntungan dalam kondisi saat ini.

"Secara bersama-sama mengontrol ini semua supaya tidak ada penyalahgunaan, penyelewangan maupun tidak tepat sasaran. kita minta kerja sama semua pihak," imbuhnya.

ASN Tak Dapat Bantuan Sembako

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menegaskan, sembako untuk meringankan beban masyarakat terdampak covid-19, tidak diperuntukkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemberian bantuan sembako ini, menurutnya diperuntukkan bagi warga kurang mampu dan masyarakat yang terdampak Covid-19.

Tim gugus tugas melakukan verifikasi ulang data penerima sembako gratis. Demikian hal ini ditegaskan Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Batam, Azril Apriansyah.

"Pak Wali sudah menegaskan bahwa tidak boleh ada ASN yang menerima bantuan sembako ini. Karena ASN dianggap masih mampu," ujar Azril, Minggu (3/5/2020).

Diakuinya yang berhak dikategorikan sebagai penerima sembako gratis, selain warga miskin, juga pekerja yang dirumahkan sementara akibat perusahaannya tak beroperasi.

Selain itu, pekerja harian yang berkurang atau bahkan hilang pendapatannya akibat kebijakan social distancing.

Dari sekitar 415 ribu kepala keluarga di Kota Batam, terdata sekitar 260 ribu kepala keluarga yang terdampak.

Karena itu, tidak semua kepala keluarga menerima bantuan sembako ini. Di antara yang tak menerima bantuan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat hingga pengusaha.

• UPDATE Data Corona Indonesia Minggu (3/5) Sore Total 11.192, Ada 349 Kasus Baru dari 22 Provinsi

• Penuh Haru, Warga dan Sejumlah Pejabat di Batam Sambut Kedatangan Pasien Sembuh Covid-19

"Terkait informasi yang mengatakan ada ASN menerima bantuan sembako, kita sudah menelusuri. Berdasarkan informasi dari kecamatan, memang ada ASN yang mendapatkan sembako saat pendistribusian. Namun ASN tersebut langsung mengembalikan ke tim untuk diberikan ke warga lain yang lebih berhak," katanya.

Azril mengatakan hal ini akan menjadi bahan evaluasi dalam pengumpulan data dan verifikasi ke depan. Sehingga pendistribusian sembako kepada warga terdampak lebih tepat sasaran.

“Awal Mei nanti akan ada pembagian sembako tahap II. Tentu tim akan memverifikasi kembali penerima bantuan selanjutnya,” katanya.

Ia menambahkan apa yang pernah disampaikan Wali Kota Batam, terkait data dan distribusi, yang tidak sempurna.

Menurutnya, ASN yang sudah mengerti arahan dari pimpinan diharapkan dapat langsung mengembalikan paket sembako begitu mereka menerimanya.

“Seperti yang pernah Pak Wali sampaikan juga di beberapa kesempatan, dalam pendistribusian ini pasti ada ketidaksempurnaan. Kesalahan seperti ini mungkin saja terjadi,” ujarnya.

Anggarkan Rp 268 Miliar

Pemerintah Kota (Pemko) Batam menganggarkan dana Rp 268 miliar untuk penanganan Covid-19.

Dari anggaran tersebut, Pemko Batam sudah memprogramkan berbagai kegiatan di Dinas Kesehatan, RSUD Embung Fatimah dan Dinas Sosial sebesar Rp 205,8 miliar.

Selain itu, Pemko Batam diketahui sudah mengalokasikan anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) atau Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sebesar Rp 62,2 miliar.

"Jadi ada yang melalui program kegiatan ada juga yang melalui anggaran BTT," ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam, Abdul Malik, di ruangannya, Selasa (21/4/2020).

Malik memaparkan dana penanggulangan virus Corona tersebut digunakan untuk penyediaan alat kesehatan dan bahan habis pakai penanggulangan Covid-19 di Dinas Kesehatan (Dinkes) Batam sebesar Rp 14,434 miliar.

Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan untuk penanganan Covid-19 di RSUD Embung Fatimah sebesar Rp 11,269 miliar.

Kemudian bantuan sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 ini sebesar Rp 180,112 miliar, serta untuk penggunaan belanja tidak terduga sebesar Rp 62,281 miliar.

Diakuinya anggaran tersebut sudah berada di Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Kegiatan setiap OPD sudah diproses dan ada yang sedang proses penunjukkan.

"Anggaran sudah tersedia kapan OPD membutuhkan bayaran, kami bayarkan. Sampai hari ini belum ada yang mengajukan. Karena sifatnya darurat pesan dulu baru nanti diajukan," katanya.

Sementara itu, Malik menyebutkan sumber pembiayaan ada 3, di antaranya: bantuan dari pengusaha sebesar Rp 8,1 miliar, anggaran Provinsi Kepri Rp 2 miliar sisanya dari APBD Kota Batam atau realokasi belanja APBD sebesar Rp 257,9 miliar.

• Curhat Luna Maya ke Dian Sastro yang Mulai Khawatir Belum Menikah Diusia Beranjak 37 Tahun

• UPDATE Harga HP Samsung Bulan Mei 2020, Harga Samsung Galaxy A01 Hingga Samsung Galaxy Fold

Ia juga merinci bantuan pengusaha hingga saat ini mencapai Rp.8.171.375.461. Ditransfer melalui 3 rekening Kas Daerah (Kasda) Pemko Batam.

Di antaranya Bank Riau Kepri sebesar Rp.2.752.000.000, Bank Kasda BTN Rp 150.000.000 dan Kasda BNI Rp 5.000.000.000.

Tunda Sejumlah Proyek Fisik

Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk sementara waktu akan menunda sejumlah proyek pembangunan fisik.

Baik itu pelebaran jalan dan kegiatan pembangunan lainnya.

Hal ini ditegaskan Walikota Batam, Muhammad Rudi menyusul merebaknya virus corona atau Covid-19 di Indonesia bahkan sudah ada di Batam.

Rudi mengatakan, sejauh ini pihaknya masih fokus pada penanganan ancaman virus corona.

Berapa pun bantuan pengusaha, akan digunakan untuk penanganan virus Corona.

Selanjutnya anggaran penanganan akan dibantu dari APBD untuk menyelesaikan persoalan Covid-19 ini.

"Karena uangnya tak ada, di-hold semua (pembangunan fisik). Kita berpikir bagaimana ini semua akan selesai," ujar Rudi di Starbuks Batam Center, Jumat (20/3/2020).

Penundaan pengerjaan fisik ini dilakukan, sampai kasus virus Corona selesai ditangani.

Sehingga anggaran pembangunan juga akan digeser sebagian untuk penangan virus Corona.

Selain dana dialihkan dalam penanganan virus Corona, juga karena pendapatan asli daerah (PAD) juga turun.

"Saya, Pak Kapolres dan Pak Dandim sudah sepakat. Berapapun cost yang ditimbulkan akibat penyisiran ini pemerintah akan tanggung. Meskipun berutang, hutang ajalah," tuturnya.

Rudi melanjutkan, untuk tunda bayar juga tidak dilakukan pembayaran karena tak ada transaksi.

"Tak ada ditagih, tak ada yang bayar. Tak ada transaksi. Kita maklum, maka seluruh kegiatan APBD akan kita hold semua. Termasuk pelebaran jalan," kata Rudi.

Perubahan langkah Pemko ini sengaja dilakukan setelah virus Corona masuk ke Kota Batam.

Padahal sebelumnya, proses pembangunan sudah berjalan.

• Kesadaran Warga Masih Minim, Sampah Rumah Tangga Masih Berserakan dekat Bin Kontainer di Sagulung

• Inilah Tempat Paling Berbahaya dalam Sejarah Bumi, Penemuan Ahli Palaeontologi Ini Membuktikannya

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengakui lelang proyek fisik di Batam sudah sempat ditenderkan.

Proyek fisik hingga pengadaan, sudah dalam proses tender.

Bahkan seluruh paket sudah dimasukkan dalam proses tender.

Namun, di antara program pembangunan masa tender, ada yang ditahan untuk sementara.

Alasannya, kondisi ekonomi dunia yang tidak stabil karena virus Corona.

Sehingga, pihaknya menahan program yang dinilai bisa ditunda sementara waktu ini.

"Ada yang masuk dan ditahan dulu, karena menghitung dampak Corona, serta segala macam. Tapi semua sudah masuk dalam sistem lelang di LPSE," kata Amsakar.

Ia menambahkan khusus untuk program yang bersentuhan dengan masyarakat. Terutama yang bisa menggerakkan ekonomi rakyat, tetap dijalankan.

"Sehingga, tidak sampai mengganggu ekonomi masyarakat. Yang pasti, di Batam sudah beberapa kali rapat untuk mempercepat tender," ujar dia. (TribunBatam.id/Roma Uly Sianturi)