Ini Penekanan Bupati Karimun Soal Distribusi Sembako untuk Warga Terdampak Covid-19

"Masih dalam proses. Hari ini sudah sampai ke Sungai Asam. Karena mengantarnya per KK," kata pria yang akrab disapa Bowo itu.

Bowo menyebutkan, penyaluran paket bahan pokok dilakukan oleh petugas di setiap desa, seperti pengawas dari kecamatan, kades, lurah, hingga perangkat RT dan RW. Penyaluran dilakukan secara langsung ke setiap penerima.

"Penyalurannya juga diawasi oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa setempat," tambah Bowo.

Pemkab Karimun menyedikan sebanyak 33 ribu paket bantuan bagi penerima di 12 Kecamatan.

Untuk Kecamatan Belat, mendapat kuota sebanyak 1.317 paket dan dibagikan ke enam desa yang ada. Rinciannya Desa Degong 142 KK, Lebuh 200 KK, Penarah 317 KK, Sebele 267 KK, Sungai Asam 243Kk dan Tebias 148 KK.

Disebutkan Bowo, jumlah paket yang diterima dari Pemkab Karimun belum dapat dinikmati seluruh warga yang membutuhkan.

"Bagi masyarakat yang belum mendapat paket bantuan, nanti akan dicover dari bantuan Provinsi," tambah Bowo.

Tekankan Validasi Data

Pemerintah Provinsi akan menyalurkan paket sembako ke sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Kepri.

Anggota DPRD Kepri Fraksi Hanura, Bakti Lubis mengatakan, ada sejumlah Pemerintah Kota/Kabupaten yang masih menuntaskan prosedur penerimaan bantuan tersebut.

Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Kepri itu menyebutkan, data penerima bantuan harus jelas.

Ini penting agar penyaluran bantuan tidak terjadi tumpang tindih. Sesuai ketentuan dari Pemerintah Pusat, setiap KK hanya bisa mendapatkan satu program bantuan.

"Data yang pernah diberikan Pemkab dan Pemko di Kepri harus di SK-kan Bupati atau Wali kota. Ada sejumlah Pemkab dan Pemko yang belum menuntaskan, karena datanya itu harus benar-benar clear," jelasnya.

Ia mengatakan, Kabupaten Karimun mengusulkan 37.153 KK untuk menerima bantuan sembako dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri).

Nama-nama calon penerima bantuan tersebut telah diserahkan oleh Sekretaris Daerah Karimun, Muhammad Firmansyah kepada Tim Pengawasan Percepatan Penanganan Covid-19 DPRD Kepri Selasa 7 April 2020.