Kemnaker Tegaskan Ada Sanksi Bagi Pengusaha Jika Tak Bayar THR ke Pekerja

Tayang: Minggu, 10 Mei 2020 06:07 WIB

lihat foto

Kemnaker Tegaskan Ada Sanksi Bagi Pengusaha Jika Tak Bayar THR ke Pekerja

wahyu indri yatno

Ilustrasi THR

Baca Selanjutnya:

Siswi SMA Dipukul Pria yang Baru Dikenal di Medsos, Pelaku Marah Karena Ditolak Berhubungan Badan

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan akan ada sanksi bagi pengusaha yang tidak membayar tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja atau karyawannya.

Ida mengatakan pengusaha wajib membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurutnya, ada sanksi yang akan diberikan bagi perusahaan yang tidak memenuhi hak-hak para pekerjanya.

“Ada sanksi buat perusahaan yang tidak membayar sama sekali? Sesuai ketentuan perundang-undangan, secara administrasi, tetap ada dendanya. Itu pun juga harus dibicarakan dan kemudian pengusaha melaporkan hasil kesepakatannya ke dinas ketenagakerjaan setempat,” kata Ida di Jakarta, Sabtu (9/5/2020).

• Dari Budidaya Jamur Tiram, Pemuda 24 Tahun Ini Berpenghasilan Rp 70 Juta per Bulan

• Kakek Berstatus PDP Mengamuk di Probolinggo, Dobrak Pintu Rumah Sakit dan Berusaha Kabur

Follow:

Sanksi tersebut merujuk Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“THR adalah pendapatan non upah yang harus dibayar pengusaha kepada pekerja ini sesuai dengan ketentuan PP 78/2015 tentang Pengupahan,” ujarnya.

Menaker Ida saat menjadi Keynote Speech kuliah umum Webinar “Kebijakan Strategis dalam Menghadapi Dampak Pandemi di Sektor Tenaga Kerja” dengan Civitas Akademika Universitas Paramadina, Jakarta, Senin (27/4/2020). (Kemnaker)

Disebutkan dalam SE THR bahwa perusahaan yang tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan, solusinya adalah melalui dialog terbuka antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

Menaker Ida meminta pengusaha harus transparan membuka kondisi keuangannya berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan.

“Segera dialogkan secara bipartit. Pengusaha dan pekerja mencari jalan bersama bagaimana mengatasi pembayaran THR ini. Apakah dilakukan secara bertahap, kalau ditunda sampai kapan atau caranya bagaimana,” imbau Ida.

Menaker juga mengharapkan Gubernur untuk membentuk Pos Komando (Posko) THR Keagamaan Tahun 2020 di masing-masing provinsi dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.

Adapun Gubernur diminta untuk menyampaikan SE THR kepada Walikota dan Bupati serta pemangku kepentingan di wilayahnya.

Dalam penyusunan SE THR Keagamaan, Kemnaker telah melakukan beberapa kali dialog dengan para pengusaha yang tergabung dalam Apindo serta dialog dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.