Singgung Status Lahan Batam dan Karimun, Ketua Kadin Karimun Optimis Program BBK Murah Teralisasi
Lahan di Batam dikuasai oleh BP Batam, sementara status lahan di Karimun masih dimiliki oleh perorangan atau masyarakat.
TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Kondisi lahan di Kabupaten Karimun berbeda dengan Kota Batam.
Hal ini yang perlu didudukkan bersama untuk merealisasikan Program Batam, Karimun dan Bintan (BBK) Murah oleh Kamar dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepri.
Ketua Kadin Karimun, Sabari Basirun mengatakan, lahan di Batam dikuasai oleh BP Batam, yang memang lembaga bentukan pemerintah pusat untuk investasi.
Kondisi tersebut membuat Program BBK Murah sejalan dengan kondisi Kota Batam.
Sementara untuk di Karimun, lahan dimiliki oleh perorangan atau masyarakat. Sehingga proses dalam melaksanakan program ini akan berbeda.
Seperti diketahui, Program Batam, Bintan, Karimun (BBK) Murah merupakan program penggratisan sewa lahan selama lima tahun untuk investor.
Tujuannya untuk menarik investor yang relokasi dari negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) karena Covid-19.
"Kami respon. Ini gebrakan yang digagas oleh Kadin Provinsi. Investor yang dapat menyerap tenaga kerja banyak saya pikir untuk lahan saja tidak masalah. Seperti Sembawang dan Saipem bisa meyerap belasan ribu pekerja," ucapnya, Senin (11/5/2020).
Ia mencontohan ketika perusahaan berskala besar seperti PT Saipem masuk ke Kabupaten Karimun. Pemerintah daerah bersama BP Kawasan duduk bersama untuk menentukan lokasi lahan yang layak untuk kawasan industri.
"Bukan tak mungkin, tapi mungkin dilakukan. Jika memang ada investor yang mau masuk seperti PT Saipem dulu. Harus didudukan dulu dengan Pemda bersama BP Kawasan. Jadi dimana nanti lahan yang diinginkan investor maka duduk bersama lah," ujar kakak kandung Nurdin Basirun itu.
• Ramal Hubungan Atta Halilintar dan Aurel, Ahli Tarot Kerjejut, Muncul Kartu Ini. Apa Artinya?
• BCL dapat Kado Lukisan dari Noah di Hari Ibu Internasional, Sampaikan Pesan Menyentuh Tentang Ibu
Sabari menyebutkan program yang dibuat oleh Kadin Provinsi Kepri bertujuan menggugah sejumlah Pemerintah Daerah agar investasi bisa masuk.
Bahkan menurut Sabari, apabila pemerintah tidak berupaya menarik masuknya investasi maka Indonesia akan ketinggalan atau gagal.
"Artinya bagaimana mendatangkan investor. Ini sudah dilakukan oleh negara-negara lain, seperti Vietnam. Begitu investor mau masuk mereka menyediakan apa kebutuhan investor tersebut. Jika tidak dilakulan maka Indonesia atau daerah jadi ketinggalan. Dimana presiden telah menyarankan menarik investor yang lari dari Cina. Apabila ini tidak bisa dilakukan maka kita gagal," ungkapnya.
Abang kandung dari Gubernur Kepri Non Aktif Nurdin Basirun itu juga optimis program tersebut berjalan dengan baik apabila adanya respon yang baik dari Pemerintah, termasuk di Karimun.
Respon dari Pemerintah Daerah sendiri untuk investasi di Karimun sebenarnya sudah ada sejak dulu.
Namun hingga saat ini pengajuan-pengajuan tersebut masih di proses oleh Pemerintah Pusat.
Seperti usulan kepada pemerintah pusat mengenai kawasan FTZ menyeluruh. Selain itu Pemerintah Daerah juga melakukan pengajuan Kawasan Ekonomi Khusus dengan luas sekitar 7.458 hektar.
Sejumlah investor yang jadi sasaran dalam program BBK Murah ini adalah perusahaan dari Amerika, Jerman dan Prancis yang relokasi dari China.
Sebagai penarik investor-investor itu, Sabari juga berharap sejumlah terobosan lain juga dapat dilakukan.
"Saya optimis. Karena daerah akan maju jika investasi masuk, dan pemerintahnya respon. Apa yang menjadi kekurangan daerah itu yan dibahas. Malah kita maunya tidak murah pada lahan saja. Tapi murah segala-galanya. Seperti izin yang mudah. Bahan baku juga murah. Kita kan dekat dengan Malaysia, Singapura dan Sumatera," ujarnya.
Ia mengatakan ada investor dari Amerika terkendala biaya pada operasional, seperti untuk pengiriman. Terkadang pengiriman tidak langsung ke negara tujuan, namun terlebih dahulu harus melewati Singapura.
"Jadi ini Pemda dan Pusat harus mencari regulasi agar barang tidak lagi lewat Singapura tapi bisa langsung ke tempat tujuan. Sekurang-sekurangnya kita mempersiapkan kapal atau pelabuhan yang dapat disinggahi oleh kapal-kapal besar," paparnya.
Kadin Bintan Siapkan Lahan
Program BBK Murah mendapat dukungan dari Kadin Bintan. Ketua Kadin Bintan, Edi Surbakti mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan lahan untuk merealisasikan program itu.
Edi menambahkan, dengan sudah dilauncingnya program BBK tersebut, Pemerintah daerah juga akan segera merespon.
Pasalnya, program itu sebagai peluang, karena dengan adanya investasi dari luar itu, akan membawa dampak ekonomi juga bagi Kabupaten Bintan.
• Kedalaman Air di Waduk Gesek Tinggal 2 Meter, DPRD Kepri Lis Darmansyah Usulkan Normalisasi
• Sudah Setahun Jalan Marina Sekupang Batam Rusak, Warga: Pemko Jangan Tutup Mata
"Kami lagi siapkan, dan pasti segera ada jika sudah di terapkan di Bintan. Kami optimis dan saat ini kami sudah bergerak," katanya.
Edi juga memberitahu, lahan yang di sediakan di Batam masih milik anggota Kadin. Jadi lahan 30 haktare akan diberikan tanpa ada biaya selama 5 tahun, artinya biaya itu ditanggung sama personalnya sendiri.
Begitu juga di Bintan nantinya kemungkinan lahan yang di peruntukkan juga milik dari anggota Kadin Bintan.
Pihaknya akan memanggil investor untu datang ke kawasan tersebut.
"Untuk Karimun juga akan seperti itu. Jadi nanti lahan yang dimiliki anggota dari Kadin, nantinya akan dibuatkan kawasan industri dengan regulasi yang akan dipadukan dengan regulasi daerah," terangnya.
Edi menyebutkan, saat ini ketersediaan lahan untuk mendukung program tersebut belum ada.
"Jadi pemerintah daerah pasti akan melihat itu menjadi peluang, tapi walaupun demikian kadin bintan juga akan mencoba berkoordinasi dengan pemerintah daerah perihal program itu begitu juga dengan BP Bintan," ucapnya.
Dalam upaya menarik investor dari luar, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepulauan Riau memberikan kemudahan berinvestasi dengan meluncurkan program BBK (Batam, Bintan dan Karimun) Murah.
• China Meradang dan Gertak Selandia Baru, Tak Usah Ikut-ikutan Dukung Taiwan di WHO
• Bolehkan Membayar Zakat Fitrah dengan Uang? Berikut Dalil dan Penjelasan Lengkapnya
Pada program BBK tersebut, investor yang ingin berinvestasi dan melakukan usaha di wilayah Kepri khususnya di Batam, Bintan dan Karimun akan diberikan gratis sewa lahan sampai dengan 5 Tahun.
Penyediaan lahan gratis tersebut juga bertujuan untuk membantu pemerintah dalam membuka lapangan kerja seluas-luasnya pasca pandemi Covid-19.
Langkah itupun dilakukan dengan menyediakan lahan seluas 30 hektare dan diberikan gratis sewa lahan sampai dengan 5 Tahun.
Edi juga menyebutkan, untuk di Batam sudah di buatkan lahannya. Begitu juga di Bintan akan disiapkan kalau memang trennya mengarah kesana.
"Jadi Batam, Bintan dan Karimun," tuturnya.(TribunBatam.id/Elhadif Putra/Alfandi Simamora)