Wabup Karimun Anwar Hasyim Tegaskan Semua Warga Harus Dapat Bantuan Terdampak Covid-19

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim menegaskan seluruh warga Karimun harus mendapatkan bantuan di masa pandemi Covid-19 ini.

Hal tersebut disampaikan Anwar saat diwawancara usai serah terima bantuan bahan pokok dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Khusus Kepulauan Riau (Kepri).

"Tidak ada istilah tidak dapat. Harus dapat semua. Tidak ada alasan untuk tidak dapat," kata Anwar.

Anwar menyampaikan, masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dapat melapor secara berjenjang  mulai dari RT setempat.

Kemudian jika telah melapor kepada perangkat RT, namun masih tidak memperoleh bantuan, maka dapat langsung ke Kantor Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

"Sampaikan ke Lurah atau Desa. Nanti kita lihat di dalam daftarnya. Jika tidak masuk (daftar penerima) maka akan kita upayakan," sebut Anwar.

Disampaikan Anwar, bantuan tersebut bukan hanya bagi orang yang memiliki KTP Karimun saja. Namun juga bagi masyarakat yang tidak ber-KTP Karimun, tapi telah lama hidup di Karimun.

"Malah ada upaya tidak KTP sini tapi sudah lama di Karimun. Kami berupaya agar semua masyarakat dapat bantuan," ujarnya.

Beberapa bantuan yang disalurkan bagi masyarakat Karimun di antaranya Program BPNT PKH bagisekitar 7.184 Kepala Keluarga (KK), Keluarga Penerima Manfaat (PKM) sekitar 4.000 ribu lebih KK dan bantuan sembako dari Pemkab Karimun belum bagi 33.000 KK.

Selain itu sebanyak 35.000 KK juga akan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi.

• Penemuan Mayat di Pelantar I Korban Pembunuhan, Satreskrim Polres Tanjungpinang Periksa 4 Saksi

• 3 Alasan OTG Positif Covid-19 di Batam Wajib Dibawa ke Rumah Sakit, Termasuk Hindari Persekusi

Dari informasi yang diperoleh, masing-masing penerima hanya bisa mendapatkan satu kali bantuan saja. Kemudian untuk ASN, TNI dan Polri tidak mendapatkan bantuan.

Bantuan dari Pemprov Kepri

Sekitar 35 ribu Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri bakal mendapat bantuan bahan pokok.

Bantuan ini berasal dari Pemerintah Provinsi Kepri. Penandatanganan berita acara terkait bantuan ini dilaksanakan pada Senin (11/5/2020), antara Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim dengan Plt Gubernur Kepri, Isdianto.

Bupati Karimun, Aunur Rafiq mengatakan, bantuan tersebut diperuntukan bagi warga yang tidak dapat sembako dari Pemkab Karimun beberapa waktu lalu.

"Ini untuk yang belum dapat kemarin," katanya. Rafiq menyebutkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Kepri untuk warga Karimun awalnya sebanyak 40 ribu paket. Namun setelah dihitung kembali, jumlah yang dibutuhkan sekitar 35 ribu KK saja.

Dengan begitu sekitar 5.000 paket tidak akan dibawa ke Karimun. Karena menurut aturannya, satu penerima hanya boleh mendapatkan satu bantuan saja.

"Jadi kita 35 ribu saja. Kalau kita ambil semuanya kita salurkan ke siapa. Nanti salah lagi," sebut Rafiq.

Adapun program bantuan yang telah disalurkan berupa Program BPNT PKH bagi 7.184 KK, Keluarga Penerima Manfaat (PKM) sekitar 4.000 lebih dan 33.000 KK mendapat bantuan sembako dari Pemkab Karimun belum lama ini.

"Data lengkapnya ada sama Dinsos," kata Rafiq. Setelah penandatanganan berita acara, Pemkab Karimun tinggal menunggu datangnya bantuan dari Pemprov Kepri tersebut.

"Kalau (tiba di Karimun) kapan sampainya, saya tak bisa pastikan. Saya mau secepatnya," ujar Rafiq.

Setelah tiba, bantuan langsung serahkan Pemerintah Provinsi ke tiap-tiap kecamatan dan diteruskan ke kelurahan.

"Mereka langsung ke kecamatan bukan kita," jelas Rafiq.

Tekankan Validasi Data

Pemerintah Provinsi akan menyalurkan paket sembako ke sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Kepri.

Anggota DPRD Kepri Fraksi Hanura, Bakti Lubis mengatakan, ada sejumlah Pemerintah Kota/Kabupaten yang masih menuntaskan prosedur penerimaan bantuan tersebut.

Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Kepri itu menyebutkan, data penerima bantuan harus jelas.

Ini penting agar penyaluran bantuan tidak terjadi tumpang tindih. Sesuai ketentuan dari Pemerintah Pusat, setiap KK hanya bisa mendapatkan satu program bantuan.

"Data yang pernah diberikan Pemkab dan Pemko di Kepri harus di SK-kan Bupati atau Wali kota. Ada sejumlah Pemkab dan Pemko yang belum menuntaskan, karena datanya itu harus benar-benar clear," jelasnya.

Ia mengatakan, Kabupaten Karimun mengusulkan 37.153 KK untuk menerima bantuan sembako dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri).

• Para Pelatih Ragu Liga Inggris Bisa Bergulir 12 Juni: Pemain Butuh Lebih Banyak Waktu Buat Latihan

• KISAH NYATA Peristiwa Lailatul Qadar di Sulsel, Warga Dihebohkan Cahaya Berkilauan Kegelapan Malam

Nama-nama calon penerima bantuan tersebut telah diserahkan oleh Sekretaris Daerah Karimun, Muhammad Firmansyah kepada Tim Pengawasan Percepatan Penanganan Covid-19 DPRD Kepri Selasa 7 April 2020.

Seperti diketahui, jumlah penerima bantuan sembako dari Pemprov Kepri itu sekitar 380 ribu Kepala Keluarga (KK) se-Provinsi Kepri.

Untuk Tim Pengawasan Percepatan Penanganan Wabah Covid-19 DPRD Kepri khusus Karimun itu terdiri dari Iskandarsyah, Bakti Lubis dan Zainuddin Ahmad. Selanjutnya DPRD Kepri akan membahasnya bersama Pemprov Kepri.

Bakti Lubis mengatakan, bantuan dari Pemprov Kepri itu akan disalurkan dalam waktu dekat.

"Saya sudah koordinasi dengan Gubernur, Insya Allah Beliau usahakan secepatnya," kata Anggota DPRD Kepri dari fraksi Hanura itu.

Selain bantuan dari Pemprov, Pemerintah Pusat juga memiliki program bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Disampaikan Bakti Lubis, setiap paket bantuan dari Pemprov Kepri berisi sembilan jenis. Masing-masing paket nilainya sekitar Rp 300 ribu.

"Ada beras, gula, minyak goreng, sirup, sarden, kopi, teh, susu dan mie instan. Sekitar Rp 300 ribu kalau diuangkan," sebutnya.

Sebelumnya Bupati Karimun Aunur Rafiq saat penyerahan 33 ribu paket sembako dari Pemkab Karimun pada, Sabtu (2/5/2020) pagi juga menyampaikan perihal bantuan dari Pemprov Kepri itu.

"Selain bantuan dari Pemkab, juga akan ada bantuan dari Pemprov," kata Rafiq.(TribunBatam.id/Elhadif Putra)