TANJUNGPINANG TERKINI

Ada Hand Sanitizer Bergambar Kepala Daerah, Ini Penjelasan Komisioner Bawaslu Kepri

Hasil penelusuran Bawaslu Provinsi Kepri serta BPBD, hand sanitizer sempat dicegah sehingga sisanya sudah dirubah dengan tidak menampilkan foto.

TribunBatam.id/Istimewa
Logo Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) - Komisioner Bawaslu RI menelusuri adanya dugaan pelanggaran dalam penyaluran bantuan sosial ke warga terdampak Covid-19. 

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Bantuan hand sanitizer bergambar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto jadi sorotan.

Terkait hal itu, Komisioner Bawaslu Kepri, Idris menyampaikan, hand sanitizer itu disebar pada April 2020 lalu.

Hasil penelusuran Bawaslu Provinsi Kepri dan informasi yang diterima dari BPBD menyampaikan, hand sanitizer sempat dicegah sehingga sisanya sudah dirubah dengan tidak menampilkan foto.

"Terkait ada dugaan pelanggaran, kami juga masih melakukan penelusuran. Terkait sanksi dan pelanggaran, sebenarnya jelas Undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 2 dan 3. Tapi belum bisa dikenakan pada saat ini, karena belum ditetapkan pasangan calon dan PKPU juga belum mengeluarkan jadwal tahapan pasca penundaan," ujarnya, Senin (18/5/2020).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepri sedang menelusuri dugaan pelanggaran pada bantuan untuk warga terdampak Covid-19.

Dari data yang diperoleh Tribunbatam.id, mulai dari Wali kota dan Wakil Wali kota Batam, Plt Wali kota Tanjungpinang mencantumkan fotonya.

Foto yang dicantumkan Plt Gubernur Kepri Isdianto pada pembagian hand sanitizer. Sementara Kepala daerah di Batam dan Tanjungpinang pada brosur pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST).

Komisioner Bawaslu Kepri bersama Bawaslu Kota sedang melakukan penelusuran, apakah ada dugaan pelanggaran dari penyaluran bantuan kepada warga terdampak Covid-19 itu.

"Secara pencegahan, kami sudah menyurati seluruh kepala daerah, agar tidak mempolitisasi bansos untuk kepentingan pribadi. Jika hasil penelusuran nanti terdapat dugaan pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan, tentu akan ditindak lanjuti dengan menjadikan temuan," sebutnya.

Sebagaimana Undang-undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Sebenarnya memuat larangan dan sanksi bagi kepala daerah petahana yang menguntungkan dirinya pribadi atau merugikan pasangan calon kepala daerah lain dalam tahapan Pilkada.

Bantu Warga Terdampak Corona, Ada 73 Paket Sembako Dalam Kegiatan PWI Peduli di Anambas

Tips Rendang Tidak Hancur Walapun Dimasak Lama, Perhatikan Api Kompor dan Cara Mengaduk

Pasal 71 Ayat (3) mengatur bahwa, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

"Namun demikian, aturan ini belum dapat digunakan untuk menjerat kepala daerah calon petahana yang menyalahgunakan wewenang.

Sebab, hingga saat ini tahapan Pilkada belum dimulai, dan KPU belum menetapkan pasangan calon Pilkada," ujarnya.

Dalam hal ini, KPU secepatnya mengeluarkan PKPU tahapan, program dan jadwal Pilkada untuk segera ditetapkan, agar Bawaslu punya dasar hukum untuk menjerat kepala daerah petahana yang melanggar aturan.

"Agar keterpenuhan unsur (pasangan) calon (kepala daerah) (yang diatur UU Pilkada) ini bisa segera terpenuhi. Untuk semakin menekan angka politisasi bansos oleh kepala daerah, kami bawaslu provinsi bersama kabupaten/kota telah melakukan upaya pencegahan dengan menyurati kepala daerah tentang larangan politisasi bantuan sosial," tegasnya.(TribunBatam.id/Endra Kaputra)

Editor: Septyan Mulia Rohman
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved