Gugat Muhyiddin Yassin di Pengadilan Tinggi, Apa yang Diinginkan Kubu Mahathir Mohammad?

TRIBUNBATAM.id, KUALA LUMPUR - Ketegangan antara Dr Mahathir Mohammad dengan PM Malaysia, Muhyiddin Yassin terus berlanjut.

Kali ini, mantan Perdana Menteri Malaysia itu melayangkan gugatan untuk menantang Muhyiddin Yassin.

Beserta empat anggota parlemen lainnya, bagaiman kubu Mahathir Mohammad melayangkan gugatan itu?

Gugatan itu dilakukan karena pihak Bersatu telah memutus keanggotaan dan peran kepemimpinan mereka secara efektif hampir dua pekan lalu, selain juga menuntut kompensasi.

Di dalam gugatan mereka yang menuntut 26 perintah pengadilan sebagaimana dilansir Malay Mail, Dr Mahathir dan kubunya menginginkan pengadilan mendeklarasikan bahwa Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin tidak lagi bertindak sebagai pemimpin partai, dan penunjukkan Hamzah Zainuddin sebagai sekretaris jenderal partai Bersatu tidaklah sah.

Gugatan itu dilayangkan Selasa sore (9/6/2020) di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur.

• Tak Bisa Sembarangan, Hanya Pemilik Visa Ini Boleh Masuk Malaysia Selama Lockdown Akibat Covid-19

Selain Mahathir yang mengajukan gugatan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Partai Bersatu, empat anggota parlemen yang ikut melayangkan gugatan di antaranya Mukhriz Mahathir selaku wakil presiden partai, Syed Saddiq Abdul Rahman selaku ketua pemuda partai, Maszlee Malik dan Amiruddin Hamzah.

Bersama Mahathir, mereka berlima bersikeras bahwa mereka masih berada di dalam keanggotaan Bersatu meski partai itu telah mengeluarkan mereka pada 28 Mei lalu.

Dua lainnya yang terdaftar telah mengajukan gugatan adalah Marzuki Yahya yang dikatakan Partai Bersatu tidak lagi bertindak sebagai sekretaris jenderal meski desakan dirinya akan statusnya di partai itu terus berlanjut.

Juga partai Bersatu itu sendiri yang menurut enam orang tersebut membawa gugatan melalui mereka.

Ada pun empat orang yang dituntut Mahathir dan kubunya itu adalah Muhyiddin Yassin, Hamzah, Muhammad Suhaimi Yahya (yang beri surat pemberhentian untuk Mahathir dan empat kawannya) dan Masyati Abang Ibrahim.

Apa yang sebenarnya diinginkan Mahathir dan kubunya?

Dalam 61 halaman klaim pernyataannya, Dr Mahathir dan kuburnya mendaftar 26 perintah pengadilan yang mereka tuntut dari pengadilan.

Di antaranya termasuk menuntut pengadilan mendeklarasikan bahwa Dr Mahathir adalah anggota sah dan ketua partai Bersatu yang telah memenangkan jabatan kedua dengan telak dalam pemilihan partai.

Mereka juga menginginkan agar pengadilan mendeklarasikan bahwa Mukhriz masih sah sebagai anggota dan menjadi wakil presiden partai Bersatu begitu pun dengan Syed Saddiq, Maszlee dan Amiruddin yang juga masih sah sebagai anggota dan bisa dicalonkan sebagai kandidat terhormat untuk posisi mereka masing-masing sebagai ketua pemuda, anggota dewan tertinggi, dan wakil presiden Bersatu.

Mereka juga menuntut pengadilan mendeklarasikan pemutusan keanggotaan yang ada di dalam surat yang dikeluarkan Suhaimi pada 28 Mei kepada mereka dan pertemuan dewan tertinggi partai Bersatu pada 4 Juni lalu tidak sah.

Mahathir dan kubunya juga menginginkan pengadilan mendeklarasikan bahwa Marzuki adalah sekretaris jenderal Bersatu yang sah, serta kandidat yang sah untuk merebut posisi wakil presiden dalam pemilihan partai yang akan datang.

Juga memutuskan deklarasi pembatalan kedua surat Muhyiddin pada 18 Maret yang memberitahukan tentang pemecatan Marzuki dari posisinya sebagai sekretaris jenderal dan keputusan terkait melalui pertemuan dewan tertinggi pada 4 Juni lalu.

Selain mencari pengakuan pengadilan atas keanggotaan partai mereka dan peran kepemimpinan partai, Dr Mahathir dan kubunya juga ingin agar pengadilan mendeklarasikan penghentian keanggotaan Muhyiddin, Hamzah dan Suhaimi dari partai Bersatu.

Mereka juga meminta pengadilan untuk menghentikan keanggotaan semua anggota Bersatu yang memegang jabatan sebagai menteri, wakil menteri, sekretaris politik, pejabat khusus atau penunjukan di lembaga pemerintah atau pun perusahaan terkait dengan pemerintah saat ini.

Mereka juga meminta agar pengadilan menyatakan bahwa Muhyiddin bukanlah ketua sementara untuk Bersatu sejak 24 Februari dan membatalkan semua pertemuan dewan tertinggi Bersatu yang dipimpin Muhyiddin sejak 24 Februari serta membatalkan pula seluruh keputusan yang dibuat dalam pertemuan itu.

Mereka juga mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menyatakan bahwa penunjukan Hamzah sebagai sekretaris jenderal adalah tidak sah, dan bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh Hamzah dalam kapasitasnya akan dibatalkan.

Mereka juga meminta kompensasi yang ditentukan oleh pengadilan, serta keringanan atau perintah lain yang menurut pengadilan cocok.

Politik Malaysia Memanas, Kubu Mahathir Ditangkap Komisi Anti Korupsi, Tuding Muhyiddin Yassin

Politik di Malaysia yang kian memanas telah menjadi sorotan publik beberapa waktu belakangan ini.

Terbaru, Mahathir Mohamad kembali menuding kubu Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin.

Kali ini ia menyebut jika Muhyiddin Yassin telah menyalahgunakan kekuatannya.

Hal ini terkait dimulainya penyelidikan sewenang-wenang terhadap para pendukungnya untuk mendapatkan keunggulan dalam perebutan kekuasaan yang meningkat antara kedua pemimpin politik.

Dilansir dari South China Morning Post, Mahathir mengatakan dugaan pelanggaran itu menghidupkan kembali ingatan akan masa pemerintahan Najib Razak sebelumnya.

Dalam konferensi persnya, mantan pemimpin berusia 94 tahun itu mengatakan pemerintahan Muhyiddin telah menekan para pendukungnya dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) dengan secara sewenang-wenang memanggil mereka untuk penyelidikan kasus korupsi.

Partai ini dibagi menjadi dua faksi yang mendukung Mahathir dan Muhyiddin.

Mahathir mengutip penahanan salah satu pendukungnya oleh agen anti-korupsi selama empat hari dan kasus lain di mana seorang wanita ditanyai di ruangan gelap oleh empat pria.

“Kami melihat beberapa departemen pemerintah digunakan untuk menekan kami, pihak oposisi. Kami adalah oposisi sekarang, dan kami menemukan bahwa beberapa departemen pemerintah melakukan hal-hal yang sebenarnya merupakan penyalahgunaan wewenang mereka,” kata Mahathir.

“Ini adalah hal yang sama yang dilakukan Najib sebelumnya. Mereka menyalahgunakan hukum dan mereka menggunakan hukum untuk memberikan tekanan pada orang-orang,” lanjutnya.

"Pemerintah ini baru berkuasa sekitar dua hingga tiga bulan, tetapi sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka bersedia menyalahgunakan kekuasaan yang telah diberikan kepada mereka," tegas dia.

Mahathir, yang telah menjabat dua periode sebagai perdana menteri mengatakan dia tidak memperdebatkan hak-hak lembaga penegakan hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap para pendukungnya.

Tetapi ia menyebut penegak hukum telah melakukan hal-hal yang tak perlu dan sekaligus berlebihan.

Dia mengatakan dia senang polisi belum digunakan oleh pemerintah Muhyiddin, tetapi ia mengaku terkejut bahwa organisasi anti-korupsi melakukan kasi tersebut.

Sebelumnya Ulya Husamudin, pemimpin sayap muda dari faksi PPBM Mahathir memposting serangkaian tweet yang mengklaim bahwa empat anggota dijemput oleh Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC) dan diinterogasi setelah mereka pergi ke kantor agensi.

"Di MACC, petugas berkumpul di sekitar mobil mereka dan mengambil telepon mereka. Ini semua dilakukan tanpa surat perintah atau pemberitahuan.

Lalu mengapa [MACC] membantah menahan mereka ketika pengacara kami menelepon?” tanyanya.

(*)

• Terjebak di Batam, Yume Arisa Sedih Tinggalkan Bayi Usia 2 Bulan Bersama Suaminya di Malaysia 

• Sejumlah Perusahaan Bakal Rekrut Pekerja,Efek Sebagian Pabrik Masih Tutup di Malaysia dan Filipina

• Kembali ke Malaysia, Ibu Mertua BCL Jalani Isolasi Mandiri, Sambung Karantina 4 Hari di Rumah

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Setelah Dipecat, Mahathir Gugat Muhyiddin di Pengadilan Tinggi".