Mahathir Mohamad Masih Anggap Najib Razak Musuh Nomor 1, Terkait dengan Muhyiddin Yassin?

"(Mereka akan mengatakan) ini adalah ulah Jho Low. Jadi, dia akan dibebaskan karena dianggap tak bersalah sehingga bebas berkompetisi lagi menjadi PM," duga Mahathir.

Mahathir memercayai, Najib dan sekutunya sudah berhasil memengaruhi publik Negeri "Jiran" bahwa Pakatan dikuasai oleh non-pribumi.

Dia menuturkan bahwa Pakatan bukanlah representasi Malaysia, melainkan dikuasai oleh China, dalam hal ini Partai Aksi Demokratik (DAP).

"Seiring waktu, orang mulai lupa akan kejahatannya, karena mereka merasa bahwa orang ini memenangkan Muslim Malaysia, jadi akan terus didukung," jelasnya.

Bahkan, Dr M meyakini Najib sudah sampai pada titik di mana dia akan dimaafkan karena merupakan figur yang tepat bagi publik, meski sudah melakukan korupsi.

Karena itu demi mendongkel pemerintahan Muhyiddin, dia dan Anwar perlu mendapatkan suara dari anggota parlemen asal Sabah dan Serawak.

Meski, akunya, bukan hal mudah mengingat politisi dari kawasan timur tersebut menginginkan otonomi lebih besar, kondisi yang tak bisa dipenuhinya.

Adapun terkait wacana menggelar pemilihan dini, Mahathir menjelaskan di tengah wabah virus corona, kondisi itu tak memungkinkan.

Najib kalah oleh Mahathir dalam pemilu Mei 2018, di mana putra dari PM kedua Malaysia, Abdul Razak Hussein, diproses atas dugaan korupsi 1MDB.

Gugat Muhyiddin Yassin di Pengadilan Tinggi, Apa yang Diinginkan Kubu Mahathir Mohammad?

Ketegangan antara Dr Mahathir Mohammad dengan PM Malaysia, Muhyiddin Yassin terus berlanjut.

Kali ini, mantan Perdana Menteri Malaysia itu melayangkan gugatan untuk menantang Muhyiddin Yassin.

Beserta empat anggota parlemen lainnya, bagaiman kubu Mahathir Mohammad melayangkan gugatan itu?

Gugatan itu dilakukan karena pihak Bersatu telah memutus keanggotaan dan peran kepemimpinan mereka secara efektif hampir dua pekan lalu, selain juga menuntut kompensasi.

Di dalam gugatan mereka yang menuntut 26 perintah pengadilan sebagaimana dilansir Malay Mail, Dr Mahathir dan kubunya menginginkan pengadilan mendeklarasikan bahwa Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin tidak lagi bertindak sebagai pemimpin partai, dan penunjukkan Hamzah Zainuddin sebagai sekretaris jenderal partai Bersatu tidaklah sah.