Terkait Aksi Protes 'Rasisme' George Floyd di Inggris, Boris Johnson Bentuk Lembaga Khusus

Sekretaris jenderal Dewan Muslim Inggris, Harun Khan juga menilai bahwa masyarakat perlu edukasi lebih jelas terkait inisiatif pemerintah tersebut.

Sehingga pesannya tidak ambigu dan masyarakat tetap berpegang pada pedoman kesehatan.

"Masjid disediakan terutama untuk ibadah jamaah, sehingga saat ini ada ketidakpastian dan keprihatinan yang signifikan dari para pemimpin masjid tentang bagaimana peraturan baru benar-benar dapat diterapkan," kata Harun Khan.

Khan menambahkan bahwa MCB, payung dari asosiasi Muslim, telah berkonsultasi dengan masyarakat di seluruh negeri dan jelas perencanaan proaktif tentang membuka kembali masjid telah terjadi.

MINAB juga telah meminta pemerintah untuk mengizinkan kelompok kecil untuk shalat lima waktu di masjid-masjid.

Di sisi lain Uskup Agung Wesminister dan Katolik Roma paling senior di Inggris dan Wales, Kardinal Vincent Nichols berterima kasih karena tempat ibadah jadi langkah pelonggaran kuncian yang pertama.

Dia memastikan jamaat akan menuruti aturan pembatasan sosial, setidaknya dengan dibukanya gereja masyarakat akan kembali berhubungan dengan tempat ibadah.

Namun dia menambahkan bahwa tidak setiap gereja Katolik akan dibuka pada 15 Juni nanti.

"Keputusan dan ketentuan lokal harus memimpin proses ini," katanya.

Juru bicara Perdana Menteri mengatakan, Johnson menilai masyarakat perlu memiliki ruang beribadah dan berdoa.

Inggris duduk di posisi kelima negara dengan kasus infeksi Covid-19 tertinggi di dunia.

Worldometers pada Senin (8/6/2020) mencatat 286.194 infeksi dengan 40.542 kematian.

Sementara itu angka kesembuhannya tidak tercatat.

(*)

• Jelang Liga Inggris Chelsea Pesta 7 Gol vs QPR, Billy Gilmour dan Loftus-Cheek Catat Brace

• Jadwal Liga Inggris Pekan Ini, Big Match! Man City vs Arsenal, Spurs vs Man United, Live Mola TV

• Dampak Berlakukan Lockdown, Ekonomi Inggris Anjlok 20,4 Persen Pada April 2020

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Selidiki Ketidakadilan Ras, PM Inggris Ingin Bentuk Sebuah Lembaga".