Sejarah Hari Bhayangkara dan Cikal Bakal Terbentuknya Polri, Berawal dari Polisi Daerah

TRIBUNBATAM.id - Hari ini, Rabu 1 Juli 2020 menjadi Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Bhayangkara.

Dibalik penetapan Hari Bhayangkara, terselip sejarah dan cikal bakal terbentuknya Polisi Negara Republik Indonesia atau biasa disingkat Polri.

Dikutip Tribunbatam.id dari Kompas.com, Polri terbentuk berawal dari kepolisian daerah yang terpisah.

Melalui Hari Bhayangkara, kepolisian daerah yang awalnya terpisah kemudian menjadi satu kesatuan nasional.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomo 11 Nomor 1946.

Tidak hanya itu, banyak yang mengira Hari Bhayangkara adalah ulang tahun atau awal berdirinya Kepolisian RI ( Polri).

Bukan, Hari Bhayangkara adalah hari Kepolisian Nasional yang diambil dari momentum turunnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 1946.

• Ucapan Selamat Hari Bhayangkara ke-74 untuk Polisi, Dikirim via Whatsapp, Facebook, Instagram

• Kapolri Pertama Komjen Raden Said Soekanto, Polisi Jujur Sosok Idola Hoegoeng Imam Santoso

Sebelum kemerdekaan

Mengutip laman resmi Polri, pada zaman Kerajaan Majapahit, patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan.

Berlanjut pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu.

Pada 1867, sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka.

Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen.

Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur generaal (jaksa agung).

Pada masa Hindia-Belanda, terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie ( polisi lapangan) , stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain.

Namun, pribumi tidak diperkenankan menjabat hood agent (bintara), inspekteur van politie, dan commisaris van politie.

Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.

Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini atau sering disingkat Polri.

Lalu, saat masa pendudukan Jepang, wilayah kepolisian Indonesia terbagi dalam beberapa wilayah.

Terbagi dalam Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin.

Berbeda dengan zaman Belanda yang hanya mengizinkan jabatan tinggi diisi oleh orang-orang mereka, saat di bawah Jepang, Kepolisian dipimpin oleh warga Indonesia.

Akan tetapi, meski menjadi pemimpin, orang pribumi masih didampingi pejabat Jepang yang pada praktiknya lebih memegang kuasa.

Masa kemerdekaan

Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan PETA dan Gyu-Gun.

Sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia.

Hal itu sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang.

Pada 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN).

Pada 29 September 1945, Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).

Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Namun, sejak terbitnya PP Nomor 11 Tahun 1946, kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada presiden.

Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.

Pejabat Kapolri dari masa ke masa:

1. Komisaris Jenderal Polisi Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo Periode menjabat: 29 September 1945-14 Desember 1959

2. Komisaris Jenderal Polisi Soekarno Djojonegoro Periode menjabat: 14 Desember 1959-30 Desember 1963

3. Jenderal Polisi Soetjipto Danoekoesoemo Periode menjabat: 30 Desember 1963-8 Mei 1965

4. Jenderal Polisi Soetjipto Joedodihardjo Periode menjabat: 9 Mei 1965-15 Mei 1968

5. Jenderal Polisi Hoegeng Imam Santoso Periode menjabat: 15 Mei 1968-2 Oktober 1971

6. Jenderal Polisi Mohamad Hasan Periode menjabat: 3 Oktober 1971-24 Juni 1974

7. Jenderal Polisi Widodo Budidarmo Periode menjabat: 26 Juni 1974-28758

8. Jenderal Polisi Awaluddin Djamin Periode menjabat: 26 September 1978-3 Desember 1982

9. Jenderal Polisi Anton Soedjarwo Periode menjabat: 4 Desember 1982-6 Juni 1986

10. Jenderal Polisi Mochammad Sanoesi Periode menjabat: 7 Juni 1986-19 Februari 1991

11. Jenderal Polisi Kunarto Periode menjabat: 20 Februari 1991-5 April 1993

12. Jenderal Polisi Banurusman Astrosemitro Periode menjabat: 6 April 1993-14 Maret 1996

13. Jenderal Polisi Dibyo Widodo Periode menjabat: 15 Maret 1996-28 Juni 1998

14. Jenderal Polisi Roesmanhadi Periode menjabat: 29 Juni 1998-3 Januari 2000

15. Jenderal Polisi Roesdihardjo Periode menjabat: 4 Januari 2000-22 September 2000

16. Jenderal Polisi Surojo Bimantoro Periode menjabat: 23 September 2000-21 Juli 2001

17. Jenderal Polisi Chairuddin Ismail Periode menjabat: 2 Juni 2001-7 Agustus 2001

18. Jenderal Polisi Da'i Bachtiar Periode menjabat: 29 November 2001-7 Juli 2005

19. Jenderal Polisi Sutanto Periode menjabat: 8 Juli 2005-30 September 2008

20. Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri Periode menjabat: 1 Oktober 2008-22 Oktober 2010

21. Jenderal Polisi Timur Pradopo Periode menjabat: 22 Oktober 2010-25 Oktober 2013

22. Jenderal Polisi Sutarman Periode menjabat: 25 Oktober 2013-16 Januari 2015

23. Jenderal Polisi Badrodin Haiti Periode menjabat: 17 April 2015-14 Juli 2016

24. Jenderal Polisi Tito Karnavian Periode menjabat: 14 Juli 2016-23 Oktober 2019

25. Jenderal Polisi Idham Aziz Periode menjabat: 1 November 2019-Sekarang

(*)

Sumber: Kompas.com/Penulis Dandy Bayu Bramasta | Editor Sari Hardiyanto

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Apa Itu Hari Bhayangkara dan Sejarah di Balik Penetapannya..."