Sering Jadi Sorotan, DPRD Batam Minta Layanan Disdukcapil Diperbaiki, Ini Rekomendasi Lainnya

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Anggota Komisi I DPRD Batam, Utusan Sarumaha merekomendasikan agar Kepala Bidang (Kabid) Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Batam, Abdul Malik dicopot dari jabatannya.

Hal ini bermula ketika seorang warga Batam kesulitan mengajukan pengurusan akta kematian menggunakan surat kuasa.

Dimana keluarga almarhum diketahui tinggal di Sibolga, Sumatra Utara, sehingga orang tua almarhum memberikan surat kuasa kepada keluarga di Batam untuk mengurus akta kematian tersebut.

Perjuangan warga Batam ini pun viral di media sosial, setelah Kabid Kependudukan menolak permohonan surat kuasa tersebut dan mengatakan harus ahli waris yang mengurus permohonan tersebut.

Kepala Disdukcapil Batam langsung merespon hal tersebut setelah viral di beberapa pemberitaan media online, hingga mengambil alih dan menyelesaikan langsung berkas tersebut.

Berangkat dari kejadian itu, rombongan Komisi I DPRD Batam datang ke Kantor Disdukcapil di Sekupang. Tujuannya untuk memastikan layanan kependudukan berjalan maksimal.

Meski terlihat pelayanan tetap berjalan, namun rombongan tidak menemukan Kabid Kependudukan itu.

Wakil rakyat ini semakin kesal ketika Kabid Kependudukan, Abdul Malik itu diduga memblokir nomor WhatsApp.

"Ya, nomor kami pun biblokir sama dia. Cara-cara pejabat seperti ini kurang fair dan tak beretika. Maka untuk itu, kami rekomendasikan agar Abdul Malik dicopot oleh wali kota Batam. Ini soal pelayanan," kata Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha, Selasa (30/6/2020).

Utusan menambahkan, Komisi I DPRD Batam datang ke kantor Disdukcapil Kota Batam untuk memastikan layanan kependudukan di sana.

Meski terlihat pelayanan tetap berjalan, namun rombongan tidak menemukan Kabid Kependudukan itu.

"Beberapa bagian pelayanan berjalan. Tetapi kami sayangkan, Beliau tidak berada di tempat. Tidak tahu apa penyebabnya. Tapi kalau memang benar Beliau mempersulit, sangat disayangkan. Kasihan masyarakat yang dipersulit. Di sini juga, memantik potensi pungutan liar jika tak dipangkas urusan birokrasi yang berbelit-belit itu," tegasnya.

• Pohon Sebabkan Gangguan Listrik, bright PLN Batam Minta Kerja Sama Warga

• Tak Diragukan Lagi, Wakil Bupati Anambas Dukung Desa Tiangau Jadi Kampung Tangguh Nusantara

Anggota DPRD Batam lainnya, Safari Ramadhan mengatakan, keluhan dari masyarakat tentang layanan kependudukan diharapkan dapat menjadi evaluasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.

Sehingga tidak ada lagi keluhan dari masyarakat yang kesulitan dalam mengurus layanan administrasi kependudukan.

“Sebelumnya kami sudah mengantongi informasi terkait keluhan dari masyarakat akan kondisi pelayanan yang kurang bagus dan maksimal. Dari hasil sidak ini, kami menemukan adanya hal-hal yang kiranya perlu diperbaiki segera oleh dinas tersebut,” katanya.

TribunBatam.id masih mengonfirmasi Kabid Kependudukan terkait informasi ini.

Cerita Warga Batam Urus Akta Kelahiran

Raut kesal tampak di wajah Tiurma. Hampir seharian ia berada di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam hanya untu menunggu nomor antre pengurusan akte lahir.

Sejak pagi, ia tak kunjung dapat nomor antrean untuk melakukan pengurusan administrasi.

Bahkan dagangannya terpaksa ia tinggalkan demi akte lahir anak yang hendak ia urus.

Ia terlihat duduk di pojok pintu luar gerbang kantor layanan pengurusan Disdukcapil yang berlokasi di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepri itu.

"Seperti ini lah, dari pukul 8 pagi di sini, tapi sudah tidak dapat nomor antrean. Saya mau mengurus kartu akte lahir anak yang hilang," ujarnya kepada TribunBatam.id, Selasa (2/6/2020).

Ia tidak mengetahui persis kendala apa yang terjadi di layanan kantor Disdukcapil itu. namun ia harus menunggu nomor antrean hingga dibuka kembali.

Akte lahir anaknya yang hilang itu harus ia peroleh sebagai syarat untuk mengurus masuk sekolah anaknya.

Memasukkan anaknya ke sekolah swasta terasa berat baginya. Tiurma mengaku harus menunggu hingga sore nanti agar surat akte lahir yang hendak diurusnya dapat diproses. Ia bahkan sudah dua hari bolak balik datang.

"Sudah habis antrean, terakhir kawan itu dapat nomor 80. Habis itu nanti baru dibuka kembali nomor antrean," ujarnya sembari berteduh dibawah pohon rindang kantor Disdukcapil.

Untuk datang mengurus pembuatan Akte lahir anaknya, kata Tiur ia harus mencari waktu luang disela tugasnya berdagang.

"Ia kadang harus lihat waktu luang dulu biar bisa datang ngurus akte lahir anak, sudah hampir dua hari ini dagangan saya tinggal," cetusnya.

Pantauan TribunBatam.id, Selasa (2/6/2020) pagi, sejumlah warga tampak mengantre di depan pintu gerbang masuk kantor Disdukcapil Kota Batam itu.

Tampak antrean itu mengular hingga ke jalan. Suasana itu begitu riuh, warga berdesak desakan menunggu dibawah terik mentari pagi.

Bahkan pintu gerbang dijaga tiga orang petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Ironisnya, warga tampak mengabaikan sosial distancing, untuk menjaga jarak pun tak lagi terhindarkan, warga bak kerumunan.

Buat Berang Wakil Wali Kota Batam

Wakil Walikota Amsakar melakukan sidak ke di Kantor Disdukcapil Sekupang Batam, Selasa (2/6/2020)

Dalam sidak itu ia melihat ratusan warga memadati kantor Disdukcapil berkerumun tanpa protokol kesehatan.

Pasalnya, jelang penerapan new normal sejumlah warga belum mengindahkan himbauan pemerintah.

"Bapak, bapak.. ibu, tolong patuhi protokol kesehatan, jaga jarak. Ini kenapa malah berdempet dempet," teriak Amsakar dengan suara meninggi.

Tidak hanya warga, petugas layanan kantor Disdukcapil pun tampak kelabakan dengan kehadiran Wakil Walikota secara mendadak.

Petugas Satpol PP pun langsung mengurai kerumunan warga.

Amsakar langsung menyidak beberapa loket layanan dan menghampiri warga.

Ia langsung mengambil pengeras suara.

"Kepada masyarakat, cintai diri Anda, cintai keluarga Anda. Virus ini sangat berbahaya, kita tidak tahu siapa yang kena, maka untuk itu patuhi himbauan pemerintah," ujarnya kepada seluruh pengunjung yang ada.

Bahkan saat Wakil Walikota menyidak kantor layanan ia tampak mencari Kadisdukcapil.

"Kalau begini, besok saya perintahkan petugas SatpolPP untuk berjaga disini. Satu regu SatpolPP besok saya kirim kesini," ungkapnya tegas.

• Ahok Ulang Tahun ke-54, Intip 5 Momen Manis Dapat Kejutan dari Puput Nastiti Devi

• HUT BHAYANGKARA - Inilah Daftar Kapolri sejak 1946 hingga Sekarang

Amsakar pun berdialog dengan sejumlah pengunjung perihal permasalahan adimistrasi kependudukan.

Namun di sela perbincangan itu, Amsakar selalu berpesan agar warga dapat mematuhi protokol kesehatan.

Pantauan Tribun, Selasa (2/6/2020) pagi, puluhan warga itu mengantri di depan pintu gerbang masuk kantor Disdukcapil yang berada di Sekupang.

Tampak antrean itu mengular hingga ke jalan.

Suasana itu begitu riuh, warga berdesak desakan menunggu dibawah terik mentari pagi.

Bahkan pintu gerbang dijaga tiga orang petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Takut Tak Dapat Nomor Antre

Masih pagi hari, puluhan warga sudah berkumpul dan memadati kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam.

Pantauan TRIBUNBATAM.id, Selasa (2/6/2020) pagi, puluhan warga itu mengantri di depan pintu gerbang masuk kantor Disdukcapil yang berada di Sekupang.

Tampak antrean itu mengular hingga ke jalan.

Suasana itu begitu riuh, warga berdesak-desakan menunggu di bawah terik matahari pagi.

Bahkan pintu gerbang dijaga tiga orang petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

"Harus datang pagi bang, biar dapat nomor antrean. Kalau tak datang cepat, bisa gak keurus akta anak saya," ujar sala seorang warga, Nurlita yang ingin mengurus administrasi.

Menurutnya pengurusan harus datang pagi supaya dirinya dapat antrean.

"Bagus langsung datang ke sini biar cepat, sudah hampir dua hari bolak balik. Tapi gak dapat antrean," tandasnya.

Tak hanya Nurlita, beberapa warga lainnya juga demikian.

Meski masih dalam pendemi wabah Covid-19, permasalahan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih jadi momok bagi warga.

Bukan tanpa alasan, masih banyak KTP warga yang tak kunjung dicetak.

Akibatnya puluhan warga dan bahkan ratusan masih mendatangi kantor Disdukcapil.

Bahkan mereka tampak mengabaikan himbauan sosial distancing.

Padahal, di depan kantor Disdukcapil telah ada himbauan agar menghindari kerumunan dan melakukan pengurusan administrasi secara online, warga masih saja berdatangan.

Diketahui hingga saat ini masih ada sebanyak 40 ribu antrean KTP yang masih belum dicetak di kantor Disdukcapil lantaran keterbatasan pasokan blanko. (TribunBatam.id/Leo Halawa/Bereslumbantobing)