Breaking News:

KPK Ajukan Banding Vonis Mantan Menpora Imam Nahrawi, Anggap Hukuman Terlalu Ringan

JPU KPK dalam tuntutannya meminta agar Imam Nahrawi dihukum 10 tahun penjara dan membayar uang pengganti sekira Rp19,1 miliar.

Tribunnews/JEPRIMA
Eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi resmi mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (27/9/2019). Imam Nahrawi menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait dana hibah KONI sebesar Rp 26,5 miliar, Uang suap diduga itu diberikan secara bertahap sejak 2014-2018. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menghukum mantan Menpora Imam Nahrawi tujuh tahun penjara dan uang pengganti Rp18,1 miliar.

Imam terjerat dalam kasus penerimaan suap pengurusan dana hibah KONI dan gratifikasi.

Pelaksana tugas (Plt) Juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangam tertulis, Kamis (2/7), mengatakan KPK mengajukan banding adalah karena putusan hakim untuk terdakwa Imam Nahrawi dinilai belum memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

JPU KPK dalam tuntutannya meminta agar Imam Nahrawi dihukum 10 tahun penjara dan membayar uang pengganti sekira Rp19,1 miliar.

"Mengenai alasan banding selengkapnya akan JPU KPK uraikan di dalam memori banding yang akan segera disusun dan diserahkan kepada Pengadilan Tinggi Jakarta melalui PN Jakarta Pusat," ujar Ali.

Ali menambahkan, JPU KPK telah menyerahkan memori banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta melalui PN Jakarta Pusat. ”KPK berharap majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta akan mengabulkan permohonan banding JPU KPK,” kata Ali.

Pada 29 Juni 2020, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta diketuai Rosmina menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider 3 bulan kurungan.

Majelis hakim juga menghukum Imam membayar uang pengganti senilai Rp18.154.230.882.

Hukuman itu lebih rendah dari tuntutan JPU KPK, yakni hukuman 10 tahun penjara dan membayar uang pengganti Rpsenilai Rp 19.154.203.882 serta dicabut hak politiknya selama 5 tahun sejak selesai menjalani pidana pokok.

Dalam kasus ini, Imam Nahrawi selaku Menpora bersama asisten pribadinya, Miftahul Ulum, dinilai terbukti menerima suap sebesar Rp11,5 miliar dari Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Johnny E Awuy.

Suap tersebut dimaksudkan agar Imam dan Ulum mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora RI untuk tahun kegiatan 2018.

Imam juga dinilai terbukti menerima gratifikasi senilai total Rp8.348.435.682 dari sejumlah pihak. (*)

Editor: Rimna Sari Bangun
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved