Sabtu, 18 April 2026

Dampak dari Lockdwon, 12.000 Pegawai Kehilangan Pekerjaan di Inggris Hanya Dalam 2 Hari

Lockdown berikan dampak pada sejumlah sektor perekonomian di Inggris. Terbaru, lebih dari 12.000 pegawai di Inggris kehilangan pekerjaan dalam 2 hari.

Evening Standard
Polisi di Inggris - Dalam dua hari, 12.000 pekerjaan telah lenyap di Inggris. 

TRIBUNBATAM.id, LONDON - Inggris merupakan salah satu negara di dunia yang memilih berlakukan kebijakan lockdown akibat wabah virus Corona atau Covid-19.

Tentunya berbagai dampak dirasakan oleh sejumlah sektor perekonomian di Inggris.

Terbaru, lebih dari 12.000 pegawai di Inggris dikabarkan kehilangan pekerjaannya hanya dalam dua hari.

Ini sejalan dengan gelombang perusahaan yang mengumumkan pemangkasan pegawai.

Dilansir dari BBC, Jumat (3/7/2020), pemangkasan jumlah pegawai ini paling banyak terjadi di sektor ritel dan penerbangan.

Kedua sektor ini paling parah terdampak kebijakan lockdown akibat pandemi virus Corona.

Hasil Liga Inggris Sheffield United vs Tottenham, Kalahkan Spurs, Sheffield Ambil Alih Peringkat 7

Beberapa perusahaan di Inggris telah mengumumkan pemutusan hubungan kerja alias PHK karyawan.

Sebagai contoh, induk usaha Topshop Arcadia dan Harrods menyatakan berencana memangkas total 1.180 pegawai.

Selain itu, perusahaan konsultan management Accenture memangkas 900 pegawai.

Adapun raksasa pabrikan pesawat Airbus melakukan PHK terhadap 1.700 orang pegawai.

Sementara itu, maskapai penerbangan EasyJet memangkas 1.300 awak kabin dan 727 orang pilot.

Sektor bisnis terpukul parah sejak Inggris menerapkan lockdown pada 23 Maret 2020 lalu.

Meskipun kebijakan lockdown dilonggarkan secara bertahap, namun permintaan konsumen masih tertekan.

Bagi sebagian besar perusahaan, biaya terbesar adalah gaji pegawai.

Agar tetap bertahan, perusahaan-perusahaan di Inggris memanfaatkan skema tunjangan bagi pegawai.

Program yang digelontorkan pemerintah Inggris adalah menanggung 80 persen upah terhadap lebih dari 9 juta pekerja.

Program ini akan berakhir pada Oktober 2020 mendatang.

Adapun sektor ritel terpukul paling parah lantaran sudah "berdarah-darah" sejak sebelum pandemi virus Corona.

Salah satunya lantaran ada perubahan kebiasaan konsumen, yakni meningkatnya tren belanja online.

Namun demikian, pandemi virus Corona telah menciptakan tekanan besar terhadap sektor yang sudah melemah itu.

Sementara itu, permintaan transportasi udara merosot lebih dari 90 persen pada April dan Mei 2020.

Sebab, maskapai-maskapai terpukul kebijakan lockdown dan larangan perjalanan yang diterapkan sebagian besar negara di dunia.

Level normal permintaan transportasi udara pun diprediksi tidak akan kembali hingga tiga tahun ke depan.

Akibat Covid-19, Perekonomian Inggris Sentuh Level Terendah Dalam 40 Tahun

 Inggris kembali melaporkan penurunan perekonomian secara drastis.

Perekonomian Inggris merosot lebih tajam selama periode Januari hingga Maret 2020 lalu.

Sama seperti negara lainnya, semua ini dipicu dari wabah virus Corona atau Covid-19.

Dilansir dari BBC, Selasa (30/6/2020), ekonomi Inggris terkontraksi alias minus 2,2 persen pada periode Januari hingga Maret 2020.

Ini merupakan level terendah dalam sekira 40 tahun, atau sejak 1979.

Kantor Statistik Nasional Inggris (ONS) merevisi ke bawah estimasi kontraksi ekonomi Inggris, yakni 2 persen.

Adapun semua sektor ekonomi Inggris terpantau merosot.

Ada dampak ekonomi yang signifikan imbas pagebluk virus Corona pada Maret 2020.

Kala itu, virus Corona mulai merebak dan memberi dampak pada perekonomian Inggris.

"Gambaran kami yang lebih mendetil tentang perekonomian pada kuartal I 2020 menunjukkan produk domestik bruto (PDB) merosot sedikit lebih dalam dari estimasi awal.

Informasi dari pemerintah menunjukkan, kegiatan-kegiatan merosot lebih dalam dari yang sebelumnya," ujar Jonathan Athow, deputi statistik nasional ONS.

"Semua sektor ekonomi utama menyusut secara signifikan pada Maret sebagai efek pandemi," imbuh Athow.

Kontraksi ekonomi pada kuartal I 2020 ini merupakan penurunan terbesar sejak periode Juli hingga September 1979.

"Penurunan tajam pada belanja konsumen pada akhir Maret 2020 berdampak pada peningkatan simpanan rumah tangga," ungkap Athow.

Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, ekonomi Inggris merosot 1,7 persen. Angka ini lebih buruk dari estimasi sebelumnya, yakni kontraksi 1,6 persen.

Namun demikian, karena kebijakan lockdown mulai diterapkan pada 23 Maret 2020, maka kuartal II 2020 menjadi periode pukulan telak bagi perekonomian Inggris.

Data ONS pun menunjukkan, ekonomi Inggris minus 20,4 persen pada bulan April 2020 saja. Ini adalah level terendah sepanjang sejarah pencatatan data ekonomi negara itu.

Kontraksi tersebut tiga kali lipat lebih parah dibandingkan saat krisis ekonomi tahun 2008 dan 2009.

Kepala ekonom Inggris di Pantheon Macroeconomics Samuel Tombs menyebut, data terkini tersebut merupakan kontraksi terbesar dalam 40 tahun, meski pada kuartal I 2020 kebijakan lockdown hanya berlangsung selama 9 hari.

"Data itu adalah permulaan sebelum yang lebih buruk terjadi," ucap Tombs.

Jika Melanggar Dikenakan Denda, Semua Anak di Inggris Harus Kembali ke Sekolah Bulan September

Inggris menetapkan kebijakan terkait anak-anak sekolah yang harus mulai belajar lagi.

Inggris mengumumkan kepada semua anak di negaranya harus kembali bersekolah pada bulan September mendatang.

Hal ini disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson.

Jika tidak, orang tua murid akan dikenai denda karena melanggar hukum.

Seperti yang dilansir Mirror, Boris Johnson akan mewajibkan anak masuk sekolah pada bulan September.

Boris Johnson menyebut penutupan sekolah telah menjadi masalah besar bagi dunia pendidikan.

Sekolah-sekolah di Inggris telah ditutup sejak Maret, dan anak-anak menerima pelajaran secara online.

Namun, ketakutan murid-murid ketinggalan pelajaran karena tidak masuk sekolah diimbangi tentang ketakutan penyebaran virus Corona di sekolah.

Sejak pandemi, pemerintah telah menangguhkan denda bagi orang tua yang tidak mengirimkan anaknya ke sekolah.

Namun kepada The Mail, sang perdana menteri mengatakan:

"Kita perlu mengirimkan anak-anak kembali ke sekolah."

"Saya ingin semua anak kembali ke sekolah pada bulan September."

Ketika ditanya apakah hal itu merupakan kewajiban, ia menjawab, "Ya. Ini hukum."

Dengan diwajibkannya anak-anak masuk kembali ke sekolah, itu artinya orang tua yang memilih untuk tetap membiarkan anaknya belajar di rumah akan dikenai denda.

Dalam wawancara itu juga Boris menyebut serikat pekerja yang menentang pembukaan sekolah harus 'bertanggung jawab dengan serius'.

Namun, pemerintah di Wales, Skotlandia dan Irlandia Utara mungkin tidak setuju dengan sikap Perdana Menteri itu.

Mereka mungkin memutuskan untuk menawarkan lebih banyak fleksibilitas.

Minggu lalu, Sekretaris Pendidikan Gavin Williams berjanji kepada anggota parlemen Tory untuk mengakhiri pendekatan yang lembut soal berurusan dengan serikat pekerja.

Ia berjanji untuk membawa anak-anak kembali ke sekolah pada bulan September dengan menggandakan batasan 15-anak dalam satu kelas di sekolah dasar.

Ia juga mengabaikan persyaratan bagi guru untuk melakukan physical distancing 'satu meter plus' yang telah berlaku sejak 4 Juli lalu.

Dengan visinya untuk bangkit pasca-Covid di Inggris, Boris akan berpidato pada hari Selasa mendatang untuk mengumumkan pembentukan satuan tugas untuk mempercepat pembangunan sekolah, rumah sakit, jalan dan bahkan penjara.

Satuan tugas tersebut diberitahu bahwa "tidak ada alasan untuk penundaan" untuk membangun program setelah negara menunjukkan bahwa mereka dapat bergerak dengan cepat selama keadaan darurat nasional.

(*)

Hasil Liga Inggris Man City vs Liverpool, Sang Juara Tak Berdaya di Etihad Stadium, City Pesta Gol

Terkait UU Keamanan Nasional, Inggris dan Australia Tawarkan Kewarganegaraan bagi Warga Hong Kong

Hasil, Klasemen, Top Skor Liga Inggris Setelah Chelsea Kalah, Arsenal Menang, Aubameyang 19 Gol

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dalam 2 Hari, 12.000 Pekerjaan Lenyap di Inggris".

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved