Reshuffle Kabinet, Ahok Diisukan Jadi Menteri, Politisi PKS Mardani Ali Bereaksi: Jokowi Harus Bijak

Isu Ahok bakal jadi menteri berhembus setelah Jokowi mengancam akan mereshuffle kabinet lantaran dianggap tidak maksimal dalam menangani pandemi Covid

Instagram agan harahap
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat memberi komenter penolakan dirinya dari serikat pekerja dan foto editannya memakai baju seragam Pertamina beberapa waktu lalu 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama (BTP) kembali diisukan bakal jadi menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Isu Ahok bakal jadi menteri berhembus setelah Jokowi mengancam akan mereshuffle kabinet lantaran dianggap tidak maksimal dalam menangani pandemi Covid-19.

Isu Ahok bakal jadi menteri di kabinet Jokowi ini belakangan mulai menuai banyak pro dan kontra.

Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memuji salah satu garapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yakni revitalisasi Monas.  Hal itu diungkapkan Ahok saat melakukan live instagram dengan @kickandyshow yang tayang pada Sabtu (27/6/2020).
Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memuji salah satu garapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yakni revitalisasi Monas. Hal itu diungkapkan Ahok saat melakukan live instagram dengan @kickandyshow yang tayang pada Sabtu (27/6/2020). (Instagram @kickandyshow)

Satu di antara yang menolak Ahok jika menjadi menteri adalah Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.

Ia khawatir kehadiran Ahok justru berdampak buruk bagi Jokowi.

"Usul saya Pak Ahok ini masih kontroversi sayang Pak Jokowi kalau mengajukan Pak Ahok."

"Akan timbul banyak sekali respon yang itu nanti buruk terhadap modal sosial bangsa, mestinya Pak Jokowi lebih bijak," kata Mardani.

Setali tiga uang dengan Mardani, Pengamat Politik, M Qodari juga tidak setuju Ahok masuk kabinet.

Pasalnya, Ahok dinilai buruk dalam komunikasi publik.

Ia mengakui kerja Ahok memang bagus namun komunikasi bagi pejabat publik juga penting.

"Saya tidak setuju diangkat menjadi menteri dalam reshuffle kabinet yang akan datang, karena Pak Ahok ini lemah dalam urusan komunikasi publik."

"Komunikasi publik itu penting bagi pejabat publik setingkat menteri atau kepala daerah, kerja bagus itu sangat penting, wajib, tapi komunikasi publik juga sangat strategis," katanya.

Qodari khawatir akan terjadi masalah lagi seperti kasus penodaan agama pada 2017.

"Pekerjaan baik, tapi kalau komunikasi publiknya tidak bagus maka kemudian menimbulkan ketegangan atau dinamika sosial dan saya kira itu yang sudah terjadi pada tahun 2017," ungkap Qodari.

Sementara itu Juru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman. mengatakan bahwa pengangkatan menteri merupakan hak presiden.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved