PILKADA KEPRI
Sat Sabhara Polres Tanjungpinang Intens Latihan, Antisipasi Hal Tak Diinginkan Saat Pilkada Kepri
Selain melatih fisik dan mental personel, latihan berguna untuk mencegah hal yang tidak diinginnkan saat Pilkada Kepri 9 Desember 2020.
Penulis: Endra Kaputra | Editor: Septyan Mulia Rohman
lihat foto
Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt di Mapolres Tanjungpinang.
"Pengawasan sudah dilakukan Cyber Crime Polda Kepri. Tentunya, hal ini dilakukan agar tidak menjadi gangguan kamtibmas," katanya, Jumat (21/2/2020).
Disampaikannya, dalam perintah Kapolri menghadapi Pilkada, juga meminta untuk membentuk Satgas Nusantara.
"Ini bertujuan untuk cooling sistem dinamika saat proses Pilkada, dan setelah terselenggaranya Pilkada," ujarnya.
Ia pun meminta kepada masyarakat Kepri agar bijak dalam bermedia sosial. Jangan terpengaruh dengan isu yang belum terbukti kebenarannya.
"Apalagi isu tersebut belum terkonfirmasi kebenarannya. Jangan sampai terikut pada oknum yang ingin membuat kondisi menjadi tidak kondusif," ujarnya memberikan imbauan.
Ia menegaskan, bila ditemukan ada unsur pidana dalam pengawasan Cybercrime Polda Kepri, tindakan tegas pasti dilakukan.
"Bila ditemukan ada unsur pidana, pasti tindak tegas," kata Harry.
KPU Minta Solusi Plt Wali kota Tanjungpinang
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang mengalami kendala dari sisi anggaran untuk menerapkan protokol kesehatan saat Pilkada Kepri.
Dalam rapat bersama Pemko Tanjungpinang, Forum Komunikasi Perangkat Daerah ( FKPD) serta Bawaslu tentang kesiapan pelaksaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 di Ruang Raja Haji Fisabilillah, Kantor Wali kota Tanjungpinang, Sabtu (4/7) kemarin, KPU hanya mendapat penambahan anggaran APBN sebanyak Rp 822.987.000, guna pembiayaan APD standar protokol kesehatan Covid-19.
Dana tersebut, diakui Ketua KPU Tanjungpinang, Aswin Nasution berasal dari dana hibah pemerintah dan DIPA yang diterima KPU sebagai penyelenggara Pilgub Kepri di Tanjungpinang.
"Sekarang yang menjadi permasalahan di KPU, dengan anggaran yang sangat kurang. Untuk membeli harga APD sangat mahal dan tidak mencukupi. Makanya kami membutuhkan solusi dari Plt. Wali kota," ungkap Aswin.
Ia mengungkapkan, KPU sudah membentuk panitia yang mendukung pelaksaan Pilkada Serentak di Tanjungpinang seperti PPK, PPL, KPPS dan PPDP.
Panitia ini nantinya akan bertugas pada 443 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Tanjungpinang.
