KARIMUN TERKINI
Butuh Rp 15 Miliar, Pemkab Karimun Tunggu SK Kemenkeu Bayar Gaji ke-13 PNS
Sebelumnya, Pemkab Karimun merencanakan pembayaran gaji ke-13 akan dibayarkan pada Juli 2020 ini.
lihat foto
TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Pemkab Karimun membutuhkan anggaran sekitar Rp 15 Miliar. Dana itu diperlukan untuk merealisasikan pembayaran gaji 13 PNS.
Bupati Karimun, Aunur Rafiq mengatakan, pembayaran gaji ke-13 itu, bersumber dari APBN yang dialokasikan bersumber melalui Dana Alokasi Umum (DAU).
"Dana itu jika ditotalkan sebulan gaji seluruh pegawai," ucap Rafiq kepada TribunBatam.id.
Pemkab Karimun menurutnya masih menunggu Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, terkait pembayaran gaji ke-13 itu.
Sebelumnya, Pemkab Karimun merencanakan pembayaran gaji ke-13 tersebut akan dibayarkan pada bulan Juli 2020 ini.
Namun Pemkab Karimun masih belum bisa melaksanakan lantaran masih menunggu keputusan Kementerian itu.
"Rencananya pada bulan Juli. Tapi masih menunggu SK itu. Sehingga belum bisa dipastikan kapan bisa dicairkan," ujarnya.
Kemenkeu Soal Gaji ke-13 PNS
Penyebaran wabah virus Corona terus meluas hingga ke Indonesia.
Sejumlah kebijakan pun diambil Pemerintah guna mencegah sebaran virus Corona semakin luas.
Serta kebijakan lain yang terkait dengan perekonomian masyarakat luas.
Baru-baru ini Presiden Joko Widodo juga tengah melakukan beberapa pertimbangan terkait pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di tengah pandemik virus corona (Covid-19).
Kabar tersebut disampaikan melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Dalam paparannya ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2020), Sri Mulyani mengatakan, pertimbangan pembayaran gaji ke-13 tersebut terkait dengan belanja pemerintah yang mengalami tekanan.
• Bantah Berpisah, NasDem Karimun Pastikan Anwar Hasyim Masih Mesra Aunur Rafiq di Pilkada Karimun
• Foto-foto Penangkapan Artis Inisial HH oleh Polrestabes Medan karena Diduga Terlibat Prostitusi
Selain itu, penerimaan negara juga diproyeksi bakal mengalami kontraksi akibat kegiatan ekonomi yang mengalami penurunan di tengah pandemik.
