Kepala BPN Bintan Jawab Keluhan Warga Urus Sertifikat Tanah, Minta Warga Bawa 2 Syarat Ini
Warga Kecamatan Gunung Kijang, mengeluhkan pengurusan sertifikat Prona yang mereka urus sejak 2017, namun sertifikat tak kunjung mereka terima
lihat foto
TRIBUNBINTAN.com, BINTAN - Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bintan, Asnen meminta warga agar datang ke kantor BPN.
Imbauan ini ia sampaikan setelah ada keluhan warga yang tidak mendapat sertifikat tanah lewat program Proyek Operasi Nasional Agraria ( PRONA ) atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ).
Asnen meminta warga yang sudah mengurus syarat sertifikat tanahnya untuk membawa berkas surat tanah dan bukti pembayaran pajak tanah.
"Jadi bagi warga yang belum terima sertifikat Prona /PTSL, kami sarankan agar datang ke kantor BPN Bintan," sebutnya, Selasa (14/7/2020).
Secara teknis, pembagian pernah dilaksanakan di kantor lurah yang langsung dibagikan oleh BPN kepada yang warga yang mengurus.
Namun, bagi yang tidak ada penerima sertifikat pada saat itu, pihak BPN mempersilahkan untuk mengambil di kantor BPN Bintan.
Sebab pihaknya tidak bisa membagikan surat berharga kepada lain pihak.
Pihak BPN khawatir surat tersebut akan disalahgunakan.
Warga Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri mengeluhkan pengurusan sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sudah diurus sejak tahun 2017.
Awalnya, warga memanfaatkan layanan pengurusan sertifikat tanah itu melalui kelurahan.
• Berpasangan dengan Ansar Ahmad di Pilgub Kepri, Marlin Akui Banyak Konsultasi Politik ke Suami
• Setelah Curhat Suami Candu Main Game, Kini Evi Masamba Bagikan Kabar Duka dari Luwu Utara
Namun sudah tahun lamanya, sertifikat yang mereka nantikan tidak juga mereka terima.
"Sampai saat ini sertifikat belum saya terima," ucap seorang warga Kecamatan Gunung Kijang, Bowanto.
Bowanto menjelaskan, dirinya sudah mengurus berkasnya melalui RT dan Kelurahan sejak 2017 lalu.
Lokasi tanahnya bahkan sudah diukur menggunakan GPS oleh pihak kelurahan.
Ia menyebutkan, tahun 2018 lalu ada pembagian sertifikat prona yang dibagikan di aula kantor Lurah kawal oleh pihak BPN.
