Komitmen Tingkatkan Investasi, Pemko Batam Teken PKS Terkait Integrasi IBOOS dan OSS

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam tentang Integrasi Sistem dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Investasi di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (16/7/2020).

Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin menyampaikan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut penandatanganan MoU untuk mengintegrasikan Sistem Online Single Submission (OSS) dengan Sistem Indonesia-Batam OSS (IBOSS) yang dihadiri Wali Kota Batam yang juga Kepala BP Batam Muhammad Rudi dengan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin (9/3/2020) lalu.

"Setelah MoU Maret itu, kami tindak lanjut dengan PKS yang lebih teknis hari ini," kata Jefiridin.

Dalam kegiatan ini, Jefridin ditemani Assisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Yusfa Hendri beserta sejumlah Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sementara dari BP Batam dihadiri oleh Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Sudirman Saad, Direktur Pelayanan Lalu Lintas dan Penanaman Modal BP Batam Purnomo Andiantono dan beberapa pejabat BP Batam.

• Tiga Kali Hearing di DPRD Batam Tak Ada Hasil, Warga Batu Selicin Batam Mengeluhkan Banjir

• Sudah Jadi Target Operasi, Warga Batam Diamankan Tim Gabungan, Bawa Narkoba Asal Malaysia

Jefridin mengatakan, perjanjian ini merupakan salah satu komitmen pemerintah menghadirkan kemudahan pelayanan perizinan berusaha.

"Maksud PKS ini untuk meningkatkan koordinasi, sinergitas, dan efektivitas integrasi sistem serta kerja sama pihak yang terlibat. Dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing," paparnya.

Dikatakannya, dengan terintegrasinya OSS dan IBOOS, tentu akan dapat meningkatkan harmonisasi layanan yang terintegrasi secara elektronik. Dengan demikian, perizinan akan semakin baik sesuai dengan arahan Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Muhammad Rudi.

"Sedangkan tujuan perjanjian ini sebagai landasan hukum dan pedoman pihak yang terlibat untuk integrasi sistem melalui Sistem Perizinan Berusaha dengan Sistem Indonesia-Batam Online Single Submission (IBOSS) dalam rangka peningkatan penanaman modal," tambahnya.

Dalam siaran pers BKPM tertanggal 9 Maret 2020, terkait penandatanganan nota kesepahaman tentang Penyelenggaraan Sistem OSS dengan Sistem Indonesia-Batam OSS (IBOSS), Senin (9/3/2020) lalu, dalam Rangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dilakukan dalam rangka harmonisasi pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dengan kondisi dan karakteristik yang berbeda dengan daerah lainnya, dalam penyerapan perizinan berusaha, memerlukan satu sub sistem yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS), yaitu Indonesia-Batam Online Single Submission (IBOSS).

Dengan adanya integrasi layanan ini, perizinan berusaha melalui OSS di Batam dapat dilakukan secara elektronik, mulai dari pendaftaran hingga penyelesaian komitmen Izin Operasi/Komersial (IOK).

“Integrasi kedua sistem tersebut merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah dalam melakukan percepatan perizinan berusaha di Indonesia,” ujar Bahlil.

Meski memiliki fungsi yang serupa, namun dalam penerapannya terdapat beberapa perbedaan karakter antara OSS dan IBOSS. IBOSS sendiri merupakan sub sistem OSS yang dapat menerbitkan IOK dengan mengeluarkan daftar barang yang dapat diimpor perusahaan industri dengan mendapat fasilitas bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), seperti master list yang dikeluarkan BKPM.

Bagi perusahaan dagang, IBOSS dapat menerbitkan IOK berdasarkan kuota barang konsumsi yang ditetapkan BP Batam dan telah terintegrasi dengan OSS nasional. IBOSS tidak hanya merekam data investasi Penanaman Modal Asing (PMA), namun juga mampu merekam data Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam.

(TRIBUNBATAM.id/Rebekha Ashari Diana Putri)