Mesir dan Turki Makin Memanas, Parlemen Beri Izin Pemerintah Kerahkan Tentara ke Libya

TRIBUNBATAM.id, KAIRO - Mesir tampaknya bersiap untuk menghadapi perang dengan Turki.

Pada Senin (20/7/2020), Parlemen Mesir telah memberikan izin pengerahan pasukan ke luar negeri.

Semua itu dilakukan usai Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sissi mengancam akan adanya intervensi militer terhadap pasukan yang didukung Turki di Libya sebagaimana dilansir dari Deutsche Welle, Senin (20/7/2020) lalu.

Parlemen Mesir menyatakan bahwa pasukan bersenjata dapat dikerahkan di luar negara itu untuk memerangi milisi kriminal dan kelompok-kelompok teroris asing di "front barat” tanpa menyebut Libya secara langsung.

Mesir dan Libya berbatasan langsung di sebelah barat Turki.

Pernyataan itu menambahkan pasukan Libya akan membela keamanan nasional Mesir.

• Sejarah Penemuan Alat Kontrasepsi Sebagai Pencegah Kehamilan, Sudah digunakan Sejak Zaman Mesir Kuno

Keputusan tersebut dikhawatirkan dapat membuat Mesir dan Turki berkonfrontasi secara langsung.

Pekan lalu, El-Sissi mengatakan bahwa Mesir tidak akan tinggal diam jika ada ancaman terhadap keamanan negaranya.

Dia juga memperingatkan bahwa kota pantai strategis Sirte adalah garis merah.

Serangan terhadap kota itu oleh pasukan pemerintah Libya akan mendorong Kairo untuk turun tangan.

Perang Saudara

Libya masih dalam pergolakan perang saudara sejak pemberontakan yang didukung NATO pada 2011 menggulingkan diktator Libya Moammar Khadaffy.

Kontrol atas negara kaya minyak iu kini menjadi dua kubu yakni pemerintahan Libya yang didukung PBB di barat dan Khalifa Haftar dengan Tentara Nasional Libya-nya ( LNA) di timur.

Mesir, Uni Emirat Arab, dan Rusia mendukung Haftar. Sementara itu pasukan pemerintah Libya didukung oleh Turki, Italia, dan Qatar.

Dengan dukungan Turki, pasukan pemerintah Libya bulan lalu mengakhiri pendudukan LNA terhadap ibu kota selama 14 bulan.

Pukulan dari pemerintah Libya adalah kemunduran besar bagi Haftar yang berusaha menyatukan Libya dengan paksa.

Sejak merebut kembali Tripoli, pasukan pemerintah telah mendorong LNA ke arah timur menuju Sirte, yang terletak 800 kilometer dari perbatasan Mesir.

Sirte merupakan kampung halaman Khadaffy sekaligus merupakan pintu gerbang ke terminal ekspor minyak mentah terpenting di Libya.

Sebelum parlemen mengeluarkan keputusannya, El-Sissi dilaporkan telah berbicara dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan meyakinkannya bahwa Mesir akan mencegah keadaan yang semakin memburuk di Libya.

Kedua pemimpin tersebut lalu sepakat untuk mempertahankan gencatan senjata untuk menghindari eskalasi lebih lanjut.

Malaysia Dianggap Terlalu Tenang Hadapi Konflik Laut China Selatan, Menlu Sampai Ditegur

Baru-baru ini, ketegangan di Laut China Selatan telah menjadi sorotan publik dunia.

Kali ini, Malaysia menjadi perbincangan terkait dengan gaung peperangan di Laut China Selatan.

Malaysia dinilai sangat tenang dibanding dengan negara-negara lainnya yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan.

Bahkan, Menteri Luar Negeri Malaysia mengatakan China belum memasuki wilayah perairan negaranya.

Padahal menurut hasil gambar satelit, justru hal sebaliknya yang terjadi.

Kebijakan Malaysia soal Laut China Selatan yang sedang memanas makin disorot.

Mantan Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman sampai harus menegur Menlu Malaysia saat ini Hishammuddin Hussein soal hal tersebut.

Terlebih Amerika Serikat kian mengeraskan posisinya melawan China atas jalur perairan yang disengketakan tersebut.

Anifah, yang adalah menteri luar negeri selama sembilan tahun hingga jatuhnya pemerintahan mantan pemimpin Malaysia Najib Razak dalam pemilihan Mei 2018, memperingatkan Hishammuddin pada hari Kamis karena mengatakan kapal-kapal China tidak menyusup ke perairan Malaysia selama 100 hari terakhir.

Padahal gambar dan penampakan satelit sudah jelas menunjukkan hal yang sebaliknya.

“Saya terkejut dengan pernyataan menteri. Dia bisa menyangkal atau tidak mengetahui fakta.

Lebih buruk lagi, ia bermain politik dengan kepentingan maritim dan strategis Malaysia,” kata Anifah.

Hishammuddin sendiri menjadi Menlu Malaysia sejak bulan Maret.

Sebelumnya ia adalah Menteri Pertahanan saat pemerintahan Najib.

Dia mengatakan pada hari Rabu bahwa dalam 100 hari pertamanya di kantor, "kapal Tiongkok belum terlihat di perairan kita".

“Jadi bagaimana kita mengatur ini? Ini adalah antara kami dan kepemimpinan China.

Pendirian saya sangat jelas, kami tidak akan berkompromi dengan kedaulatan kami," kata dia seperti dikutip kantor berita nasional Bernama.

Malaysia dan Brunei adalah dua dari empat negara Asia Tenggara yang menentang klaim ekspansif Beijing di Laut China Selatan yang tiap tahunnya dilewati arus perdagangan senilai US$ 3,4 triliun setiap tahun.

Tetapi tidak seperti Vietnam dan Filipina, mereka telah membuat beberapa pernyataan publik tentang masalah ini.

Bahkan ketika Beijing membangun pulau buatan dan mengirim penjaga pantai dan kapal penelitian ke daerah yang kaya sumber daya untuk memperkuat klaimnya.

Sebuah laporan pemerintah Malaysia pekan lalu menyatakan bahwa penyerbuan ke zona ekonomi eksklusif Malaysia oleh kapal-kapal China telah terjadi 89 kali antara 2016 dan 2019.

Liew Chin Tong, mantan Wakil Menteri Pertahanan di bawah Pakatan Harapan, mengatakan pernyataan Hishammuddin mungkin dibuat dengan maksud menghilangkan masalah tanpa terekspos.

"Saya berharap dia dan kementerian luar negeri terus terang," kata Liew. 

(*)

• Dubes Mesir, Quraish Shihab, Lukman Hakim, TGB di Webinar HUT 1.080 Universitas Al-Azhar Bahas COVID

• RAMADHAN 2020 - Ragam Tradisi Ngabuburit di Sejumlah Negara, Arab Saudi hingga Mesir

• Butuh Bantuan, Ratusan Mahasiswa Sumbar Kekurangan Bekal di Mesir, Ketahuan Keluar Rumah Kena Denda

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Parlemen Mesir Restui Rencana Pemerintah Kerahkan Tentara ke Libya".