Proyek Besar Segera Berjalan, Wali Kota Batam Ajak Notaris Cek Kelayakan Berdiri Perusahaan

TRIBUNBATAM.id, BATAM- Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, meminta dukungan Notaris untuk melakukan pengecekan terhadap perusahaan. Hal ini tak lain untuk memastikan apakah perusahaan yang ada sudah siap dan layak mengikuti tender pemerintah.

"Kami adalah pelaksana pembangunan daerah. Kami punya anggaran cukup besar. Anggaran ini akan dikembalikan ke masyarakat dengan proyek yang ada. Kalau proyek dilaksanakan oleh perusahaan tapi tidak sempurna, dampaknya ke masyarakat juga," ujar Rudi dalam Rapat Koordinasi Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris di Hotel Aston, Kamis (23/7/2020).

Contohnya, ketika ada proyek pemerintah yang tersendat, ketika dilakukan penelusuran sebabnya, ternyata perusahaan yang menjadi pemenang tender mengalami kendala secara finansial. Itu berarti, ada proses yang salah dari awal.

"Kalau proses dari pendirian perusahaan sejak awal ada masalah, maka akhirnya akan jadi masalah. Maka saya ajak Notaris. Kita mulai dari sekarang. Bukan mau kesampingkan anak bangsa. Tapi mau mulai menegakkan. Supaya suatu hari sempurna," tutur Rudi.

• Kepala Kanwil Kemenkumham Kepri Ungkap Alasan Notaris Tersandung Kasus Hukum, Ini Penyebabnya

Di samping itu, Rudi juga mengajak para Notaris untuk senantiasa membangun dan menjaga Kota Batam bersama dengan pemerintah. Apabila Notaris turut mendukung kinerja pemerintah, maka pembangunan Kota Batam akan lebih cepat.

“Ayo kita buat yang terbaik. Hari ini aturan demi aturan terbit. Pemerintah hanya mengontrol administrasinya. Pelaksanaan di lapangan ada di Bapak Ibu sekalian,” tambah Rudi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Agus Widjaja, juga mengatakan selama ini Notaris sering dimanfaatkan orang tidak bertanggung jawab dalam kegiatan pencucian uang, baik itu terorisme, narkotika, dan lain sebagainya.

“Notaris tidak punya pelatihan pendidikan intelijen. Jadi tidak punya perkiraan siapa klien kita. Apakah betul-betul mempunyai modal, punya dokumen yang sah, atau berpura-pura saja. Sehingga banyak notaris jadi korban dalam masalah hukum," ungkap Agus.

• Detik-detik Jet Tempur AS Nyaris Tabrakkan Dengan Pesawat Sipil Iran, Satu Orang Cidera

Penerapan PMPJ ini diadakan sebagai bentuk perlindungan terhadap notaris, dengan memberikan informasi. Pendekatan yang dilakukan adalah berbasis risiko. Dengan demikian, diharapkan Batam dan Kepri dapat menjadi role model kinerja notaris di Indonesia.

Sementara itu, Ketua Panitia, Darsyad, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi dan meningkatkan pengetahuan serta pemahaman tentang PMPJ. Narasumber yang dihadirkan antara lain dari Kementerian Hukum dan HAM, PPATK, dan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris.

• Kejagung Periksa Jaksa Diduga Bantu Pelarian Djoko Tjandra, Bareskrim Cekal Anita Kolopaking

Adapun pesertanya adalah notaris se-Kota Batam, serta perwakilan notaris dari Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan pada notaris. Penghargaan diberikan kepada notaris yang paling tertib administrasi dalam pemeriksaan protokol dan penyampaian laporan bulanan melalui aplikasi Silaris. (*/hsu)

/Istimewa/Humas Pemko Batam
Walikota Batam, Muhammad Rudi, dalam Rapat Koordinasi Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris di Hotel Aston, Kamis (23/7)