Jika Kasus Covid-19 Capai 3 Digit, Malaysia Siap Berlakukan Kebijakan MCO Kembali

Sebelumnya ia adalah Menteri Pertahanan saat pemerintahan Najib.

Dia mengatakan pada hari Rabu bahwa dalam 100 hari pertamanya di kantor, "kapal Tiongkok belum terlihat di perairan kita".

“Jadi bagaimana kita mengatur ini? Ini adalah antara kami dan kepemimpinan China.

Pendirian saya sangat jelas, kami tidak akan berkompromi dengan kedaulatan kami," kata dia seperti dikutip kantor berita nasional Bernama.

Malaysia dan Brunei adalah dua dari empat negara Asia Tenggara yang menentang klaim ekspansif Beijing di Laut China Selatan yang tiap tahunnya dilewati arus perdagangan senilai US$ 3,4 triliun setiap tahun.

Tetapi tidak seperti Vietnam dan Filipina, mereka telah membuat beberapa pernyataan publik tentang masalah ini.

Bahkan ketika Beijing membangun pulau buatan dan mengirim penjaga pantai dan kapal penelitian ke daerah yang kaya sumber daya untuk memperkuat klaimnya.

Sebuah laporan pemerintah Malaysia pekan lalu menyatakan bahwa penyerbuan ke zona ekonomi eksklusif Malaysia oleh kapal-kapal China telah terjadi 89 kali antara 2016 dan 2019.

Liew Chin Tong, mantan Wakil Menteri Pertahanan di bawah Pakatan Harapan, mengatakan pernyataan Hishammuddin mungkin dibuat dengan maksud menghilangkan masalah tanpa terekspos.

"Saya berharap dia dan kementerian luar negeri terus terang," kata Liew. (Tendi Mahadi)

Tersandung Kasus Kerja Paksa, Bea Cukai Amerika Serikat Tahan Sarung Tangan Medis Buatan Malaysia

Top Glove Corp Bhd (TPGC.KL) Malaysia tengah menjadi sorotan karena diduga melakukan kerja paksa terhadap karyawannya.

Terbaru, otoritas Bea dan Cukai Amerika Serikat menetapkan perintah penahanan pada impor produk yang dibuat oleh anak perusahaannya.

Dampak dari wabah virus Corona atau Covid-19, permintaan produk sarung tangan medis dan APD buatan perusahaan Top Glove dikabarkan meningkat.

Sementara itu, wabah virus Corona telah memukul Negeri Paman Sam lebih keras daripada negara lain diseluruh dunia.