Ganjar Pranowo Sindir Ada Kepala Daerah Sombong dan Klaim Bebas Corona, Lakukan Tes Covid Diam-diam

TRIBUNBATAM.id, SEMARANG - Pandemi Covid-19 hingga saat ini masih terus mewabah di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Menyikapi hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta kepada kabupaten/kota untuk menggencarkan tes virus corona Covid-19 kepada warganya.

Hal itu untuk mengetahui jumlah kasus yang sebenarnya dan sebaran penularan covid.

"Kalau tidak mencari dan tidak dilakukan tes, ya tidak kelihatan kasusnya," kata Ganjar, saat menjadi pembicara pada webinar yang diadakan Sekolah Pascasarjana Magister Epidemiologi Universitas Diponegoro Semarang, Sabtu (1/8/2020).

Ia mengatakan ada seorang kepala daerah di Jateng yag tidak mau melakukan tes.

Lantaran tujuannya ingin membangun citra.

Citra yang ingin dibangun di daerahnya yakni tidak ada penumbuhan atau penambahan kasus.

Dengan melakukan tes, dikhawatirkan ada penambahan kasus positif Covid-19.

"Yang mau saya katakan adalah, hari gini para politisi membangun citra dengan cara menyembunyikan data dengan tidak mengerjakan sesuatu (tes). Waduh-waduh ini sesuatu yang berbahaya dan fatal," tandasnya.

Padahal, lanjutnya, di daerah tersebut terjadi kasus positif covid terus menerus. Karena tidak ada tes, sehingga kasus tidak diketahui, karena tidak ada perekaman data.

Ganjar pun menginstruksikan pegawainya untuk mengetes warga di daerah tersebut secara diam-diam.

Hasilnya, kata gubernur, dari satu kerumunan ada tiga yang dinyatakan reaktif Covid-19.

"Jadi saat ini, ada kepala daerah yang belum tahu saya melakukan tes secara diam-diam di daerahnya.

Dapat tiga dari satu kerumunan, baru satu kerumunan. Kepala daerah itu merasa daerahnya aman, tidak perlu tes, tidak ada kepala daerah yang ngalahin, gitu, sombong sekali," ujarnya.

Dengan adanya tiga orang reaktif itu, lanjutnya, ia berharap kepala daerah tersebut sadar akan pentingnya melakukan proses tes massal.

Karena itu, lanjutnya, semua bupati/ wali kota harus memegang integritas. Caranya, harus membuka data kasus yang ada di daerahnya.

"Ini yang disebut politik informasi dan data. Karena data di Jateng lebih tinggi dari catatan di pusat, pusat lebih rendah, makanya harus ada komunikasi dengan intensif untuk koordinasi.