Sekwan DPRD Batam Terlibat Korupsi, Boyamin: Anggota DPRD Jangan Bermewah-mewah

Menurut Boyamin, Asril pasti tidak sendirian. Sebab menurutnya, aksinya itu paling tidak diketahui oleh pimpinan di DPRD Batam.

"Lazimnya diketahui oleh ketua DPRD. Tidak mungkin dia jalan sendiri. Makanya, kita minta keberanian jaksa Batam membongkar seluruhnya keterlibatan mereka ini," kata Boyamin.

Menurut pria yang dikenal sering mempraperadilankan KPK soal korupsi, masyarakat berhak menempuh jalur hukum. Jika jaksa atau aparat penegak hukum main-main atau sengaja mengendap kasus.

"Lewat jalur praperadilan. Beberapa kali saya lakukan praperadilan berhasil kok. Masyarakat berhak melakukan praperadilan di Pengadilan Tindakpidana Korupsi. Lewat perseorangan bisa, lewat swadaya masyarakat bisa asalkan ada akta pendirian," katanya.

Dia menjelaskan, berdasarkan pengalamannya, kasus korupsi yang belum dikeluarkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) oleh jaksa, polisi, KPK sekalipun dapat dipraperadilankan.

"Tinggal sekarang, bagaimana keberanian masyarakat. Gratis kok pendaftaran. Cuma habis energi dan waktu. Tapi kepuasan kita adalah menyelamatkan Indonesia dari tindakan korupsi," ujar Boyamin.

Lebih jelas dikatakan Boyamin, masyarakat tidak perlu takut jika praperadilan yang dimohonkan ditolak oleh pengadilan tindak pidana korupsi.

"Karena tidak ada tuntutan balik. Itu aturannya. Jadi jangan takut. Kan bisa saja masyarakat takut misalkan nanti kalau tak berhasil diterima bisa saya digugat balik. Itu tidak bisa digugat balik, itu berdasarkan hukum," ujarnya.

(tribunbatam.id/Hening Sekar Utami/Leo Halawa)