Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebut Tak Ada Lagi Desa Tertinggal di Bintan

Editor: Septyan Mulia Rohman

TRIBUNBINTAN.com, BINTAN - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bintan mengklaim tidak ada desa berstatus desa tertinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Bintan, Ronny Kartika mengungkapkan, sembilan desa di Kabupaten Bintan awalnya sempat menyandang status desa tertinggal pada 2015.

Angka ini kemudian bertambah menjadi 15 desa pada tahun berikutnya.

Saat ini, grafik perkembangan seluruh desa di Bintan juga mengalami perubahan yang signifikan selama 5 tahun terakhir.

Hal ini tentunya juga menjadi prestasi bagi desa-desa yang ada di seluruh Provinsi Kepri.

"Untuk tahun 2020 ini, sudah tidak ada lagi (desa tertinggal)," ucapnya Jumat (21/8/2020).

Pihaknya terus memantau perkembangan desa secara signifikan.

Dari 36 desa di Kabupaten Bintan, sebanyak 25 desa sudah menyandang status desa berkembang, sisanya menurutnya telah menyadang status desa maju.

"Ini tentunya menjadi prestasi bagi Kabupaten Bintan dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Kepri," terangnya.

Bupati Bintan Apri Sujadi mengungkapkan, bahwa kurun waktu 5 tahun terakhir ada sekitar 500 miliar Rupiah lebih dana yang digulirkan bagi kemajuan pembangunan desa.

• Jumlah Suspek Covid-19 di Tanjungpinang Bertambah 5 Orang, Total 586 Orang Jumat (21/8)

• Jaringan Payudara pada Pria Bisa Membesar, Apa Saja Penyebab dan Gejala Ginekomastia?

Sebanyak Rp 300 Miliar di antaranya merupakan ADD (Alokasi Dana Desa) dimana dana desa tersebut bersumber dari APBD Bintan yaitu minimal 10% dari DAU ditambah DBH setiap tahunnya.

Apri juga menambahkan, bahwa saat ini, ditengah situasi pandemi Covid-19, hal yang paling penting bagi kemajuan daerah khususnya masyarakat desa adalah mewujudkan program recovery ekonomi dan juga padat karya.

Apalagi menghadapi Pilkada tahun 2021 dengan situasi pandemi Covid-19 maka sangat tidak memungkinkan bila fokus pemerintahan hanya pada sektor pembangunan.

Situasi pandemi Covid 19 saat ini, sebaiknya lebih fokus pada program recovery ekonomi dibandingkan program pembangunan.