Lagi, Jenazah Diambil Paksa Keluarganya di Batam, Hasil Swab Ternyata Positif Covid-19

Editor: Dewi Haryati

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Hasil swab jenazah yang dibawa pulang keluarganya dari Rumah Sakit Badan Pengusahaan (RSBP) Batam, dua hari lalu ternyata terkonfirmasi positif Covid-19.

Hal ini pun dibenarkan oleh Humas RSBP Batam, Okta Riza.

"Iya betul positif," ujar Okta kepada Tribun Batam, Jumat (21/8/2020).

Menurut Okta, pasien awalnya dilarikan ke ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dalam keadaan meninggal dunia atau Death on Arrival (DOA).

Dikarenakan Kota Batam tengah dilanda pandemi Covid-19, terhadap jenazah pun harus diterapkan protokol kesehatan dengan menjalani pemeriksaan swab.

Sebelum hasil diketahui, pihak keluarga tak sabar menunggu dan mengambil paksa jenazah untuk segera dimakamkan.

"Sebelumnya pasien juga demam," tambah Okta.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Batam, Didi Kusmarjadi menyebut, pihaknya telah melakukan tracing terhadap 24 orang kontak langsung jenazah.

"Yang di Tiban sudah 24 orang," ujar Didi kepada Tribun Batam.

Kejadian pengambilan paksa jenazah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 ini telah terjadi dua kali di Kota Batam.

Sebelum di RSBP Batam, kejadian serupa juga terjadi di RS. Budi Kemuliaan Kota Batam, Selasa (18/8/2020) lalu.

Terhadap kasus pengambilan paksa jenazah pasien positif Covid-19 di RS. Budi Kemuliaan, pihak kepolisian telah meminta keterangan pihak rumah sakit.

Dikarenakan tindakan keluarga dan beberapa warga dianggap telah melanggar aturan hukum.

Terulang Lagi

Kasus pengambilan paksa jenazah kembali terjadi di Batam.

Kali ini keluarga memaksa membawa pulang jenazah dari RSBP Batam, padahal hasil swab test belum keluar.

Kepala Dinas Kesehatan Batam Didi Kusmarjadi mengatakan, keluarga memaksa membawa pulang jenazah untuk segera dimakamkan dua hari lalu.

"Malam itu juga pemeriksaan swab, tapi (keluarga) dibawa pulang paksa," ujar Didi.

Hal ini pun dibenarkan oleh Humas RSBP Batam, Okta Riza. Menurut dia, pasien awalnya dilarikan ke ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dalam keadaan meninggal dunia.

"Sesuai protokol karena saat ini pandemi, jadi dianjurkan swab dan keluarga setuju. (Apalagi) Sebelumnya pasien juga ada demam," ungkap Okta kepada Tribun Batam.

Akan tetapi, lanjut dia, sebelum hasil swab diketahui pihak keluarga tak ingin menunggu lama dan meminta agar jenazah segera dibawa pulang.

"Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan," tutupnya. 

 Sebelumnya kasus pengambilan jenazah terjadi di RS Budi Kemuliaan Batam. Keluarga memaksa membawa pulang jenazah meski hasil swab positif covid-19. 

Gugus Covid-19 Batam dan kepolisian langsung menyisir keluarga dan penjemput jenazah.

Sebanyak 15 orang dikarantina dan menjalani swab test di RSKI Galang.

"Belum ada kabar dari Galang," ujar Didi kepada Tribun Batam saat dikonfirmasi, Jumat (21/8/2020).

Proses hukum

Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Andri Kurniawan yang dikonfirmasi Tribunbatam.id mengatakan, sejauh ini polisi masih meminta keterangan kepada sejumlah orang yang bertugas di rumah sakit ketika kejadian malam itu.

"Siapa saja yang bertugas malam itu, dari perawat, dokter hingga satpam kami mintai keterangan untuk menanyakan keronologis kejadian sampai mereka membawa paksa jenazah," ujar Andri.

Menurut Andri, dari sana nantinya mereka akan melanjutkan pemeriksaan terkait orang-orang yang mengambil paksa jenazah itu.

"Kalau mereka positif pasti dirawat dulu di RSKI, kalau negatif kita periksa. Kalaupun positif dan kemudian dirawat, setelah dirawat akan kita periksa juga," lanjutnya.

Artinya polisi dalam hal ini tidak main-main untuk menangani perkara hukum terkait pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 yang terjadi di RSBK Batam.

Apalagi vidionya viral dan membuat Kapolda Kepri marah dengan adanya pengambilan paksa jenazah itu.

"Untuk proses hukum tetap lanjut. Yang jelas kami masih menunggu hasil dari rumah sakit itu," ujarnya.

Terancam Penjara 1 Tahun

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Harry Goldenhart sebelumnya menyebut, ada ancaman hukuman pidana bagi pihak yang mengambil paksa jenazah pasien yang berkenaan dengan Covid-19.

Jerat hukum pidana diakui Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Harry Goldenhardt jika informasi tersebut benar adanya.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, pihak keluarga tidak sabar menunggu hasil swab test yang dilakukan rumah sakit begitu pasien dinyatakan meninggal dunia.

"Akan dilakukan penyelidikan terhadap tindakan tersebut, Sudah ada aturan yang jelas, akan di tindak lanjuti," ujarnya, Rabu (19/8/2020)

Hingga kini, polisi menelusuri adanya informasi pengambilan jenazah pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 oleh keluarga di Rumah sakit Budi Kemuliaan (RSBK) Batam

Harry mengimbau kepada masyarakat agar tetap menanti aturan dan ketentuan yang berlaku di tengah Pandemi Covid-19 ini.

Aturan terkait pidana pengambilan paksa jenazah pasien PDP Covid-19 atau positif Covid-19 tersebut tertuang undang undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Dimana dalam Pasal 14 undang-undang nomor 4 tahun 1984 diatur terkait ketentuan Pidana.

Ancaman hukuman kepada Orang yang nekat mengambil jenazah terancam hukuman pidana satu tahun," ujarnya

Berikut bunyi pasal 14 UU nomor 4 Tahun 1984:

1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.
Pasal 15

(1) Barang siapa dengan sengaja mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sehingga dapat menimbulkan wabah, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

(2) Barang siapa karena kealpaannya mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sehingga dapat menimbulkan wabah, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum, diancam dengan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.(tribunbatam.id/ ichwannurfadillah/Eko Setiawan/Alamudin)