Calon Investor Takut Mahalnya Tarif Kontainer di Batam, Pilih ke Negara Lain
Kementerian Perekonomian sedang mematangkan rencana integrasi kawasan pelabuhan bebas Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang
TRIBUNBATAM.id, BATAM - Kementerian Perekonomian sedang mematangkan
rencana integrasi kawasan pelabuhan bebas Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang.
Integrasi kawasan bebas di Kepri berdasarkan arahan Presiden Jokowi untuk mendongkrak investasi.
Saat webinar BP Batam, Kamis (27/8/2020), Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah sedang mematangkan konsep integrasi daerah pelabuhan bebas.
“Integrasi FTZ Batam, Bintan, dan Karimun agar lebih efisien. Selama ini kerumitan regulasi menyandera dunia usaha,” ujar Susiwijono.
Meski diintegrasi, kawasan perdagangan bebas tidak berkompetisi.
Ada beberapa isu strategis dalam integrasi yakni mengenai konsep serta kelembagaan. Nantinya kelembagaan juga akan disatukan.
Kepala BP Batam Muhammad Rudi menyampaikan kondisi investasi di Batam.
Rudi menyampaikan beberapa perbaikan yakni biaya logistik mahal sehingga kalah bersaing dengan wilayah sekitar.
Presiden Direktur PT Sat Nusapersada, Tbk Abidin Hasibuan sepakat mengenai mahalnya tarif kontainer.
Hal ini pernah menjadi perhatian serius namun belum ada titik temu. “Bahkan Pak Jusuf Kalla waktu menjabat Wapres sudah sidak,” ujarnya.
Saat itu Jusuf Kalla memerintahkan dalam dua bulan selesai. Namun sudah dua tahun belum juga selesai.
Abidin mengatakan, mahalnya biaya kontainer menghambat calon investor yang akan masuk ke Batam.
“Sehingga mereka pilih ke negara lain. Sampai sekarang belum ada solusi mengenai mahalnya biaya kontainer,” ujar Abidin.(ath)
