BATAM TERKINI

DERETAN Sektor Paling Terkena Dampak Corona di Wilayah Kepri, Apa Saja?

Setidaknya ada 3 sektor di wilayah Kepri yang kena dampak pandemi covid-19 yang selama beberapa bulan melanda dunia termasuk wilayah Kepri.

TribunBatam.id/Alamudin Hamapu
Suasana sepi terlihat di terminal kedatangan Bandara Hang Nadim Batam, Senin (13/4/2020). Jumlah orang yang berangkat dan datang ke Batam menggunakan jasa transportasi udara semakin menurun sejak wabah virus Corona. 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Ada sejumlah sektor yang paling merasakan imbas pandemi covid-19 yang belakangan ini melanda Kepri.

Berdasarkan data yang ada, setidaknya ada 3 sektor yang kena dampak corona yakni jasa, transportasi dan akomodasi menjadi tiga sektor yang paling berdampak di Provinsi Kepri selama pandemi Covid-19.

Kemudian dari sisi pengeluaran, kinerja ekspor dan impor relatif terdampak minimal.

Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia mencatat, ekonomi Provinsi Kepri pada kuartal kedua mengalami kontraksi -6,66%.

Angka ini lebih rendah dibandingkan kontraksi ekonomi nasional sebesar -5,32%.

Angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini diklaim lebih kecil dibanding sejumlah negara ASEAN yang mencapai angka dua digit.

“Proyeksi pertumbuhan secara global untuk tahun 2020 berada di kisaran -7,6 hingga -4,9%. Sedangkan Indonesia sendiri kita berharap angkanya menunjukkan tren positif.

Seperti prediksi dari World Bank dari yang tadinya minus, menjadi 0,0%,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso dalam webinar BP Batam bertema bertema 'Kesiapan Batam Menghadapi Industrialisasi dan Investasi Asing', Kamis (27/8/2020)., Kamis (27/8) kemarin.

Ia mengatakan kemungkinan resesi bagi Indonesia selalu ada, dan bukanlah hal yang baru selama pandemi Covid-19 berlangsung.

Sebagian besar negara-negara di dunia, menurutnya sudah melakukan resesi.

Bahkan hampir semua negara di ASEAN akan melakukan resesi, seperti Thailand yang sudah lebih dulu resesi. Begitu juga dengan Singapura dan Filipina.

 Lewat Indonesia Virtual Showcase, KBRI Kenalkan Produk UKM di Singapura

 Kualitas Kurang Bagus, 45 Ribu Ton Bijih Nikel Tangkapan BC di MV Pan Begonia Tak Laku Dilelang

Sementara sektor investasi, konsumsi pemerintah, dan lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) menurun tajam dibandingkan dengan nasional.

"Namun kita harus yakin dan percaya diri dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, meski mengalami kontraksi yang cukup dalam, namun masih jauh lebih baik dari negara lain,” tuturnya.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, nilai pertumbuhan ekonomi kota Batam selalu di atas Provinsi Kepulauan Riau dan nasional.

Di mana pada saat tahun 2019 lalu, menurut data dari Badan Pusat Statistik Kota Batam, pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 5,92%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri mencapai 4,8% serta Indonesia 5,02%.

“Seiring juga dengan jumlah nilai investasi di Batam yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2019 nilai investasi Batam mencapai USD 750.768 juta dan Semester 1 tahun 2020 (Januari-Juni 2020) mencapai USD 497.223 juta,” paparnya.

Aktivitas ekspor juga berjalan baik dengan destinasi seperti China, Prancis, India, Singapura dan Amerika Serikat, yang merupakan beberapa negara tujuan ekspor terbesar dari Batam.

Muhammad Rudi optimis bahwa Kota Batam masih menjadi primadona dan memiliki daya tarik bagi perkembangan industri dalam menopang pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi saat webinar Persiapan Industrialisasi dan Investasi Asing Pasca Pandemi Covid-19, Kamis (27/8/2020).
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi saat webinar Persiapan Industrialisasi dan Investasi Asing Pasca Pandemi Covid-19, Kamis (27/8/2020). (TribunBatam.id/Istimewa/Dokumetasi BP Batam)

Sebab di kota Batam memberlakukan tidak dikenakannya biaya ekspor impor, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, hingga insentif keuangan lainnya.

“Dengan adanya kegiatan webinar ini, kami berharap dapat memberikan informasi penting tentang Batam, khususnya kondisi saat ini,” tuturnya.

“Kami tetap melakukan berbagai upaya untuk terus mempromosikan Batam secara aktif, dan BP Batam juga berkomitmen untuk melayani anda dalam mewujudkan investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,” ucap Rudi.

Didalam Webinar ini turut menghadirkan , Kepala BP Batam Muhammad Rudi, Ketua KADIN Indonesia untuk Singapura, Michael Goutama, dan Presiden Direktur PT Sat Nusa persada Tbk, Abidin Hasibuan sebagai narasumber, serta Direktur Pemberitaan Media Indonesia, Usman Kansong, selaku moderator.

Forum ini diselenggarakan oleh BP Batam yang diikuti oleh kalangan pengusaha, akademisi, dan umum, yang membahas topik terkait kesiapan Batam menghadapi industrialisasi dan investasi asing.

Serta merumuskan langkah jitu bagi pemerintah dan para pelaku usaha agar bisa berjalan bersama.

Calon Investor Keluhkan Mahalnya Tarif Kontainer

Kementerian Perekonomian sedang mematangkan rencana integrasi kawasan pelabuhan bebas Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang.

Integrasi kawasan bebas di Kepri berdasarkan arahan Presiden Jokowi untuk mendongkrak investasi.

Saat webinar BP Batam, Kamis (27/8/2020), Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah sedang mematangkan konsep integrasi daerah pelabuhan bebas.

“Integrasi FTZ Batam, Bintan, dan Karimun agar lebih efisien. Selama ini kerumitan regulasi menyandera dunia usaha,” ujar Susiwijono.

Meski diintegrasi, kawasan perdagangan bebas tidak berkompetisi.

Ada beberapa isu strategis dalam integrasi yakni mengenai konsep serta kelembagaan. Nantinya kelembagaan juga akan disatukan.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menyampaikan kondisi investasi di Batam.

Rudi menyampaikan beberapa perbaikan yakni biaya logistik mahal sehingga kalah bersaing dengan wilayah sekitar.

Presiden Direktur PT Sat Nusapersada, Tbk Abidin Hasibuan sepakat mengenai mahalnya tarif kontainer.

Hal ini pernah menjadi perhatian serius namun belum ada titik temu. “Bahkan Pak Jusuf Kalla waktu menjabat Wapres sudah sidak,” ujarnya.

Saat itu Jusuf Kalla memerintahkan dalam dua bulan selesai. Namun sudah dua tahun belum juga selesai.

Abidin mengatakan, mahalnya biaya kontainer menghambat calon investor yang akan masuk ke Batam.

“Sehingga mereka pilih ke negara lain. Sampai sekarang belum ada solusi mengenai mahalnya biaya kontainer,” ujar Abidin.(TribunBatam.id/Rebekha Ashari Diana Putri/Agus Tri Harsanto)

Sumber: Tribun Batam
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved