Momen Rocky Gerung Diskakmat! Dilabrak Staf Menkominfo, Reaksinya Tak Terduga
Pengamat politk Rocky Gerung kerap memberikan komentar pedas pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Wow.com, hal ini berkaitan dengan keberadaan buzzer pemerintah, diikuti ramainya pembahasan mengenai tagar #IndonesiaButuhKerja.
Tagar tersebut santer didiskusikan karena melibatkan sejumlah selebriti Tanah Air, beberapa diantaranya adalah Gading Marteen dan Ardhito Pramono.
Tagar itu sendiri berkaitan dengan RUU Omnibus Law dan RUU Cipta Kerja yang saat ini banyak ditentang oleh beberapa kalangan.
Sementara para artis yang dilibatkan dinilai telah mengkampanyekan program pemerintah tersebut, sehingga menerima banyak kecaman.
Kendati demikian, salah seorang artis dikabarkan telah meminta maaf dan membantah telah mengkampanyekan Omnibus Law.
Rocky Gerung menilai apa yang terjadi perayaan kemerdakan Indonesia kali ini mengkhawatirkan, sebab muncul banyak buzzer pemerintah.
"Kita sehari lagi mau merayakan Indonesia merdeka, tetapi ternyata kemerdekaan itu justru terhalang oleh berita terakhir bahwa pemerintah menyewa buzzer," ujar Rocky Gerung.
"Kan dia musti menyewa patriot-patriot bangsa, masak buzzer jadiin simbol kemerdekaan 75 tahun," lanjutnya.
Sontak Rocky berseloroh, mengucapkan selamat kepada para buzzer karena telah menjadi simbol kemerdekaan.
Menurutnya, buzzer telah setia menemani proses pemerintahan hingga saat ini.
"Jadi kita 75 tahun bersama buzzer gitu? Dirgahayulah buzzer," ungkap Rocky Gerung.
Dalam tayangan tersebut, Hersubeno Arief selaku moderator kemudian meminta tanggapan Rocky tentang Ardhito Pramono yang menurutnya bukan masuk kelompok buzzer.
Hersubeno menyebut Ardhito sebagai influencer yang digunakan untuk mensosialisasikan program-program pemerintah.
"Tapi dalam kasus ini, yang menjadi rame karena mereka digunakan untuk mendukung program RUU Omnibus Law, ini kan urusannya dengan bisnis nih bung Rocky," kata Hersubeno, seperti dikutip Sosok.ID dari YouTube Rocky Gerung Official, Senin (17/8).
Rocky pun menyebut Jokowi menjadikan Omnibus Law sebagai backbone, sehingga Presiden akan membabat segala jalan untuk mewujudkannya.