Kelanjutan Bantuan Paket Data ke Peserta Didik di Batam, Ini Penjelasan Kadisdik

Editor: Dewi Haryati

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam meminta masing-masing sekolah memasukkan data nomor telepon peserta didiknya ke sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Itu terkait kelanjutan bantuan paket data bagi peserta didik.

Hal ini disampaikan Kepala Disdik Batam, Hendri Arulan.

"Sudah ada surat edaran dari Kementerian Pendidikan, kita minta masing-masing sekolah menginput nomor telepon ke dalam sistem," ujar Hendri, baru-baru ini.

Proses penginputan data nomor telepon tersebut merupakan instruksi dari Kementerian Pendidikan RI, dan saat ini tengah dikerjakan oleh seluruh sekolah di Kota Batam.

• Perwako sudah Keluar, Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan di Batam Mulai Berlaku

• Target Pembangunan Batam Tahun Depan, di Antaranya Bangun Jalan Industri untuk Dukung Investasi

Meski begitu, teknis pembagian dana untuk paket data tersebut masih belum dapat dijelaskan.

Sebab hal tersebut dijalankan langsung oleh pihak Kementerian.

Disdik Batam hanya menjalankan instruksi awal penginputan data hingga tanggal 11 September 2020.

"Belum tahu apakah ini memakai anggaran dana BOS atau bagaimana teknisnya. Yang jelas uangnya masuk ke sekolah, dan sekolah yang transfer ke masing-masing anak," jelas Hendri.

Dana bantuan paket data ini, ditujukan untuk seluruh peserta didik sekolah negeri baik peserta didik baru maupun yang tingkat di atasnya.

Alokasikan Dana Rp 9 T

Uang sebesar Rp 9 triliun sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan untuk bantuan Internet para siswa.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebut pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pulsa atau kuota internet peserta didik pada tahun ini sebesar Rp 9 triliun.

"Saya mau mengumumkan hari ini, kami sudah dapat persetujuan anggaran Rp 9 triliun tahun ini dan akan dikerahkan untuk pulsa atau kuota data bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen selama tiga sampai empat bulan," kata Nadiem saat rapat dengan Komisi X DPR, Jakarta, Kamis (27/8).

• Sri Mulyani Sebut Tiap Tahun Siapkan Rp 89,6 Triliun untuk Penanganan Perubahan Iklim

• Trump Kerahkan 1.000 Tentara Atasi Rusuh AS, Dua Pendemo Kehilangan Nyawa

• Lulusan SMA/SMK di Batam, Undip Buka Ujian Mandiri Gelombang 2, Lulus 2018 Bisa Daftar

Menurut Nadiem, kebutuhan kuota untuk peserta didik sangat dibutuhkan saat pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tengah pandemi Covid-19 dan diharapkan anggaran tersebut dapat tersalurkan secepat mungkin.

Nadiem menyebut anggaran untuk subsidi kuota internet untuk guru berasal dari dana Program Organisasi Penggerak(POP) yang pelaksanaannya ditunda hingga tahun depan.

Untuk anggaran pulsa bagi peserta didik diberikan sejak September sampai Desember 2020 sebesar Rp 7,2 triliun dengan rincian kuota, siswa 35 GB per bulan, guru 42 GB per bulan, dan mahasiswa serta dosen 50 GB per bulan.

Selain itu, kata Nadiem, Kemendikbud juga telah berhasil menyediakan anggaran tambahan penerima tunjangan profesi guru dan tenaga kependidikan sebesar Rp 1,7 triliun.

• Lowongan Kerja BUMN Untuk Lulusan SMA dan S1, Yuk Siapkan Dirimu

• Kabarnya Desainer Barli Asmara Meninggal Dunia Karena Jantung, Dian Pelangi: Diinfokan Keluarganya

"Kami sudah mengamankan tambahan penerima tunjangan profesu guru dan tenaga pendidikan. Tunjangan profesi dosen dan guru besar sebesar Rp 1,7 triliun. Jadi total (dengan anggaran pulsa) Rp 9 triliun," paparnya.

Nadiem Makarim juga memastikan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja akan cair pada akhir pekan ini. "Anggaran Rp 3,2 triliun akan sampai direkening sekolah akhir minggu ini," kata Nadiem.

Menurut Nadiem, dana tersebut disalurkan ke sekolah-sekolah yang paling membutuhkan dan di daerah yang terdampak pandemi Covid-19. "Insha Allah sampai di rekening sekolah akhir minggu ini yang membutuhkan tersebar di 56 ribu sekolah di 32 ribu desa atau kelurahan," papar Nadiem.

Diketahui, BOS Afirmasi dan Kinerja saat ini tidak hanya untuk sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja.

Adapun dana BOS Afirmasi dan Kinerja sebesar Rp 3,2 triliun dengan sasaran sebanyak 56.115 sekolah di 32.321 desa/kelurahan daerah khusus. Ketentuannya dana bantuan tersebut sebesar Rp60 juta per sekolah per tahun. Dana disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah.

Dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan yang sama dengan BOS Reguler selama masa pandemi COVID-19. Rinciannya antara lain untuk pembayaran guru honorer, pembayaran tenaga kependidikan jika dana masih tersedia, belanja kebutuhan belajar dari rumah, dan belanja kebutuhan kebersihan terkait pencegahan Covid-19.

Sementara itu, Komisi X DPR berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak hanya memberikan subsidi kuota internet untuk peserta didik, tetapi juga perlu memberikan sarana pendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ).

"Saya berharap Kemenkeu digugah kembali (sediakan anggaran sarana PJJ), kalau perlu ayo kita semua ramai-ramai bicara dengan menteri keuangan untuk memberikan dana tambahan, memastikan peralatan, jaringan itu kewajiban negara," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng.

Menurut Agustina, dana tambahan sangat diperlukan untuk penyediaan alat pendukung pembelajaran jarak jauh, seperti laptop maupun komputer, karena masih banyak pelajar maupun guru kesulitan menjalankannya.

"Saya menemukan kiriman foto-foto kegiatan anak-anak berkumpul dalam sebuah ruang tamu kemudian gurunya mengajar melalui handie talkie (HT), miris sekali," kata Agustina.

Agustina menyebut, kejadian ini ditemukan di Sragen, Jawa Tengah, karena orang tua siswa kondisinya tidak dapat membelikan gawai atau laptop."Mereka semua tidak punya gawai, orang tuanya tidak punya laptop, bahkan listrik saja hanya ada di dua rumah," ucapnya.

Ia pun mengaku sudah meminta Kemendikbud untuk mengusulkan pembelian teknologi informasi komputer (TIK) untuk sekolah yang mengalami kesulitan dalam menerapkan pembelajaran jarak jauh. "Saya berharap ini segera turun, agar siswa dapat belajar secara baik," tuturnya. 

(tribunbatam.id/Hening Sekar Utami)(tribun network/fah/sen/wly)

Sebagian artikel ini telah tayang di tribunmanado.co.id dengan judul Pemerintah Beri Siswa Kuota 35 GB