Breaking News:

PILKADA KARIMUN

Bawaslu Karimun 'Buru' ASN Tak Netral Selama Pilkada Kepri, Jalin Kerja Sama dengan KASN

Netralitas ASN sebagaimana dalam Pasal 71 UU No. 1/2015. Tindakannya seperti menyalahgunakan kewenangan termasuk berpolitik praktis.

Penulis: | Editor: Septyan Mulia Rohman
TRIBUNBATAM.id/RACHTA YAHYA
Ketua Bawaslu Karimun, Nurhidayat. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral saat proses Pilkada Kepri menjadi prioritasnya. Terkait hal ini, pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan KASN. 

Editor: Septyan Mulia Rohman

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karimun fokus pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral selama proses Pilkada Kepri.

Bawaslu Karimun bahkan sudah menjalin kerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara ( KASN) untuk mengawasi ASN yang tidak netral dalam Pilkada serentak.

Netralitas ASN sebagaimana dalam Pasal 71 UU No. 1/2015. Dalam aturan tersebut ASN termasuk subjek hukum yang dilarang untuk membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.

Dalam Undang-Undang Pilkada perbuatan yang tidak netral itu adalah menyalahgunakan kewenangan. Kemudian juga terdapat aturan ASN yang tidak diperbolehkan melakukan politik praktis.

"ASN yang terbukti tidak netral, pendekatannya adalah pidana. Terkait pidana itu nanti diatur UU No 10 tahun 2016. Sedangkan untuk etiknya diatur tersendiri di Undang-Undang ASN," ujar Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karimun, Nurhidayat, Rabu (2/9/2020).

Dayat menyebutkan, ancaman terhadap ASN yang tidak netral tersebut sampai mengacu pada pemberhentian dari jabatannya sebagai abdi negara.

Meskipun belum ada penetapan pasangan calon dan belum memasuki tahapan kampanye, namun Dayat menyebutkan pihaknya telah mulai mengawasi.

"Kami memetakan mana oknum yang menyalahgunakan wewenang khususnya Aparatur Sipil Negara," katanya.

Dengan pengawasan diharapkan penyelenggaraan Pilkada Karimun dapat berjalan secara jujur dan adil.

Terlebih apabila ada calon yang memiliki kekuasaan di lingkungan pemerintahan dengan calon yang tidak memilikinya.

ODGJ Punya Hak Pilih

Orang Dengan Gangguan Jiwa atau kejiwaan (ODGJ) kembali akan menjadi pemilih di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Karimun tahun 2020.

Para ODGJ turut didata oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang melaksanakan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karimun beberapa waktu lalu.

Halaman
123
Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved