BINTAN TERKINI

Berlaku Sejak 2017, Dinkes Bintan Catat 212.213 Warga Nikmati Program Berobat Gratis di Puskesmas

Warga yang sakit hanya menunjukkan KTP-elektroniknya untuk menikmati layanan yang beroperasi sejak 2017 ini.

TribunBatam.id/Istimewa
Bupati Bintan, Apri Sujadi saat menjenguk warga yang sakit sebelum pandemi Covid-19. 

Editor: Septyan Mulia Rohman

TRIBUNBINTAN.com, BINTAN - Sebanyak 212.213 warga Bintan telah merasakan program berobat gratis di Puskesmas.

Program yang diluncurkan sejak 2017 ini, memudahkan warga untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Warga yang sakit hanya menunjukkan KTP-elektroniknya.

Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan mencatat, kunjungan warga di seluruh Puskesmas yang ada di Bintan pada 2017, data berobat gratis di seluruh puskesmas mencapai 51.264 jiwa,

Lalu tahun 2018 mencapai 53.730 jiwa. Pada 2019 mencapai 40.511 jiwa dan tahun 2020 per Agustus 2020 mencapai 66.828 jiwa.

Program berobat gratis di Puskesmas menyasar kepada masyarakat Kabupaten Bintan yang kurang mampu dan atau belum tercover kartu BPJS.

Hal ini juga bertujuan meringankan beban masyarakat di bidang kesehatan.

Program berobat gratis di Puskesmas ini juga merupakan salah satu program unggulan Pemkab Bintan, dimana masyarakat bisa berobat tanpa harus merogoh kocek sedikit pun.

Bupati Bintan, Apri Sujadi menuturkan, kebijakan tersebut mucul saat dirinya masih di legislatif.

Pria yang pernah menjabat Wakil Ketua DPRD Bintan itu mengaku prihatin kerap didatangi warga yang meminta bantuan, khususnya bagi warga yang sakit.

Keluhan ini hampir setiap bulan di temukan, dari tahun ke tahun selalu menghadapi seperti ini.

"Waktu itu, sering menghadapi keluhan-keluhan warga atas problem yang dihadapi khususnya sakit. Mereka minta dapat dibantu biaya berobat.

Sehingga tercetuslah ide program berobat gratis tersebut,” terangnya.

10 Tanaman Hias Bisa Bikin Rumah Bebas Debu dan Polusi

Seorang Warga Bintan Terkonfirmasi Covid-19, Punya Gejala Demam, Sakit Kepala, Batuk & Diare

Sementara itu,Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dr Gama AF Isnaeni mengungkapkan bahwa sejak diluncurkan tahun 2017, program berobat gratis mendapat respon yang baik bagi masyarakat Bintan.

Pasien yang berobat menggunakan program ini juga memiliki keunggulan bila berobat dari puskesmas kemudian harus dirujuk ke RSUD, maka pemerintah daerah juga akan memfasilitasi untuk pengurusan Kartu BPJS hingga mendapatkan perawatan gratis rawat inap di kelas tiga.

”Antusiasme masyarakat terhadap program berobat gratis di Puskesmas sangat tinggi, Pemerintah Daerah mencoba membuat program yang dapat menyentuh, bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat," sebutnya.

Produksi Perikanan Budidaya di Bintan

Dinas Perikanan Kabupaten Bintan mencatat hasil Produksi Perikanan Budidaya mencapai 218.910, 33 ton.

Angka ini diperoleh dalam waktu 4 tahun. Dari data diketahui, pada tahun 2016 jumlah produksi perikanan budidaya mencapai 50.022,21 ton.

Kemudian pada 2017 jumlahnya meningkat menjadi 55.171,22 ton. Lalu pada 2018, jumlahnya mencapai 56.090,50 ton.

Selanjutnya, tahun 2019 mencapai 57.626,40 ton. Bupati Bintan, Apri Sujadi menuturkan, bahwa setiap tahunnya nilai total produksi perikanan budidaya terus meningkat.

"Kami terus mendorong pengusaha perikanan tangkap,dan nelayan tangkap untuk meningkatkan hasil produksi perikanan setiap tahunnya.

Hingga saat ini kita sudah memberikan peralatan tangkap sekitar 154 Kapal, 13.417 bubu ikan, 6.471 piece jaring penangkap ikan, 13 Kelong Apung dan tancap dan perlengkapan lainnya," ungkapnya, Selasa (1/9/2020).

Apri menambahkan, Dinas Perikanan telah menyalurkan Bibit Ikan untuk budidaya sebanyak 1.893.880 ekor kepada 88 kelompok pembudidaya ikan dengan total pakan mencapai 160,03 ton untuk 123 Kolam dan Keramba Jaring Apung 117 kantong serta perlengkapan lainnya.

Lalu, bantuan dan dukungan terhadap nelayan yang disalurkan telah memberikan dampak positif ekonomi bagi menghidupi setidaknya 1.453 Kepala Keluarga (KK) nelayan.

"Selain itu, kita berpikir agar kedepannya bantuan kapal bagi nelayan tidak lagi berbentuk kapal GT. 2 atau 3 , tapi ukuran 1 GT," ucapnya.

Klaim Tak Ada Lagi Desa Tertinggal

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bintan mengklaim tidak ada desa berstatus desa tertinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Bintan, Ronny Kartika mengungkapkan, sembilan desa di Kabupaten Bintan awalnya sempat menyandang status desa tertinggal pada 2015.

Angka ini kemudian bertambah menjadi 15 desa pada tahun berikutnya.

Saat ini, grafik perkembangan seluruh desa di Bintan juga mengalami perubahan yang signifikan selama 5 tahun terakhir.

Hal ini tentunya juga menjadi prestasi bagi desa-desa yang ada di seluruh Provinsi Kepri.

"Untuk tahun 2020 ini, sudah tidak ada lagi (desa tertinggal)," ucapnya Jumat (21/8/2020).

Pihaknya terus memantau perkembangan desa secara signifikan.

Dari 36 desa di Kabupaten Bintan, sebanyak 25 desa sudah menyandang status desa berkembang, sisanya menurutnya telah menyadang status desa maju.

"Ini tentunya menjadi prestasi bagi Kabupaten Bintan dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Kepri," terangnya.

Bupati Bintan Apri Sujadi mengungkapkan, bahwa kurun waktu 5 tahun terakhir ada sekitar 500 miliar Rupiah lebih dana yang digulirkan bagi kemajuan pembangunan desa.

Sebanyak Rp 300 Miliar di antaranya merupakan ADD (Alokasi Dana Desa) dimana dana desa tersebut bersumber dari APBD Bintan yaitu minimal 10% dari DAU ditambah DBH setiap tahunnya.

Apri juga menambahkan, bahwa saat ini, ditengah situasi pandemi Covid-19, hal yang paling penting bagi kemajuan daerah khususnya masyarakat desa adalah mewujudkan program recovery ekonomi dan juga padat karya.

Apalagi menghadapi Pilkada tahun 2021 dengan situasi pandemi Covid-19 maka sangat tidak memungkinkan bila fokus pemerintahan hanya pada sektor pembangunan.

Situasi pandemi Covid 19 saat ini, sebaiknya lebih fokus pada program recovery ekonomi dibandingkan program pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah - 5,32 %. Untuk Provinsi Kepri sendiri berada di angka - 6,66 % di kuartal ke II tahun 2020 ini.

"Jadi bagaimana pemerintah termasuk pemerintah desa kedepan sebaiknya dapat memberikan stimulus untuk perekonomian masyarakat sekitar, itu lebih penting.

Tahun 2021, kami tidak akan bicara masalah pembangunan, karena membangkitkan ekonomi masyarakat merupakan sebuah kewajiban," ucapnya.(TribunBatam.id/Alfandi Simamora)

Sumber: Tribun Batam
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved