Amerika Serikat Mulai Batasi Pergerakan Diplomat China, Muncul Dugaan Aksi Spionase

Editor: Putri Larasati Anggiawan

TRIBUNBATAM.id, WASHINGTON - Ketegangan antara Amerika Serikat dan China terus berlanjut.

Terbaru, Amerika Serikat tampak membatasi pergerakan para diplomat China.

Amerika Serikat menyebutkan jika diplomat senior China ingin mengunjungi kampus universitas AS, harus mendapatkan persetujuan Departemen Luar Negeri terlebih dahulu

Termasuk untuk mengadakan acara budaya dengan lebih dari 50 orang.

Mengutip Reuters, Kamis (3/9/2020), Washington melakukan langkah itu sebagai tanggapan atas pembatasan Beijing terhadap diplomat Amerika Serikat di China.

Kebijakan ini merupakan bagian dari kampanye administrasi Trump terhadap dugaan operasi pengaruh China dan spionase.

• Perang Dingin Amerika dan China Masih Berlanjut, AS Tutup Semua Pusat Budaya China

Departemen Luar Negeri mengatakan akan mengambil tindakan untuk membantu memastikan semua kedutaan besar China dan akun media sosial konsuler "diidentifikasi dengan benar."

"Kami hanya menuntut timbal balik," kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam jumpa pers.

“Akses untuk diplomat kami di China harus mencerminkan akses yang dimiliki diplomat China di Amerika Serikat, dan langkah hari ini akan menggerakkan kami secara substansial ke arah itu.”

Ini adalah langkah terbaru AS untuk mengekang aktivitas China di Amerika Serikat menjelang pemilihan presiden November, di mana Presiden Donald Trump telah membuat pendekatan yang sulit ke China sebagai platform kebijakan luar negeri utama.

Kedutaan Besar China di Washington menyebut langkah itu sebagai "satu lagi pembatasan dan penghalang yang tidak dapat dibenarkan pada personel diplomatik dan konsuler China" yang "bertentangan dengan nilai-nilai yang diproklamirkan sendiri tentang keterbukaan dan kebebasan pihak AS."

Pompeo juga mengatakan Departemen Luar Negeri baru-baru ini telah menulis surat kepada dewan pemerintahan universitas AS yang memperingatkan mereka tentang ancaman yang ditimbulkan oleh Partai Komunis China.

“Ancaman ini bisa datang dalam bentuk pendanaan ilegal untuk penelitian, pencurian kekayaan intelektual, intimidasi terhadap mahasiswa asing dan upaya perekrutan bakat yang tidak jelas,” kata Pompeo.

Dia mengatakan universitas dapat membantu memastikan mereka memiliki investasi bersih dan dana abadi dengan mengungkapkan dana tersebut kepada perusahaan China dan melepaskan mereka yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Pada hari Selasa, Pompeo mengatakan dia berharap lusinan pusat budaya Institut Konfusius yang didanai pemerintah China di kampus-kampus AS, yang dituduh bekerja untuk merekrut "mata-mata dan kolaborator," semuanya akan ditutup pada akhir tahun.

Pada hari Rabu, Pusat Konfusius AS yang berbasis di Washington, yang diwajibkan bulan lalu untuk mendaftar sebagai misi luar negeri setelah Pompeo menuduhnya memajukan "pengaruh jahat" Beijing, mengatakan bahwa itu telah disalahartikan oleh Departemen Luar Negeri sebagai markas untuk Institut Konfusius.

“Bertentangan dengan apa yang orang telah dengar dari Departemen Luar Negeri, program CI di AS tidak bergantung satu sama lain, diatur dan dijalankan oleh sekolah yang memilih untuk mendirikan pendidikan bahasa China, dan dikelola oleh orang-orang yang dipekerjakan dan diawasi oleh sekolah-sekolah tersebut," katanya dalam sebuah pernyataan.

Pompeo mengatakan dia berencana untuk membahas China dan masalah regional lainnya dengan 10 negara Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan negara-negara Indo-Pasifik lainnya dalam pertemuan virtual minggu depan.

Departemen Luar Negeri mengatakan Pompeo akan berpartisipasi dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri KTT Asia Timur dan pertemuan lainnya dengan rekan-rekan ASEAN pada 9 September.

Ia mengatakan bahwa pada 11 September, pihaknya akan meluncurkan kemitraan kerja sama dengan negara-negara mitra Sungai Mekong, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam, yang bertujuan untuk memperkuat otonomi, kemandirian ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.

Pada hari itu juga, ia akan berpartisipasi dalam pertemuan ASEAN Regional Forum, pengelompokan 27 negara yang mempertemukan ASEAN dengan mitra wicara dari seluruh dunia.

Langkah AS pada Rabu itu sudah melenceng jauh dari satu Oktober lalu yang mengharuskan diplomat China untuk memberikan pemberitahuan tentang pertemuan dengan pejabat negara bagian dan lokal serta di lembaga pendidikan dan penelitian.

Departemen Luar Negeri juga telah mewajibkan outlet media China untuk mendaftar sebagai perwakilan luar negeri dan mengumumkan pada bulan Maret bahwa mereka memotong jumlah jurnalis yang diizinkan bekerja di kantor AS dari outlet media utama China menjadi 100 dari 160.

Konflik Amerika Serikat dan China Semakin Panas, Muncul Ketakutan Perang Dunia Ketiga

Konflik antara China dan Amerika Serikat ( AS) dikabarkan semakin memanas.

Semua itu menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan Perang Dunia 3 di wilayah Laut China Selatan.

Terbaru, Beijing diketahui telah meluncurkan rudal jarak menengah ke Laut China Selatan pada Rabu (26/8/2020) lalu.

Tindakan ini dianggap sebagai peringatan keras China kepada Amerika Serikat.

Melansir Express pada Jumat (28/8/2020), tembakan rudal itu dilakukan China sehari setelah China mengatakan pesawat mata-mata U-2 AS memasuki zona larangan terbang tanpa izin.

Sebuah sumber yang dekat dengan militer China diketahui telah memberi tahu media lokal bahwa peluncuran rudal itu dimaksudkan untuk mengirim peringatan ke AS.

Rudal tersebut diluncurkan menuju Kepulauan Paracel dan tenggara provinsi Hainan di selatan daratan Cina.

Sebuah sumber mengatakan kepada South China Morning Post, "Ini adalah tanggapan China terhadap potensi risiko yang dibawa karena semakin seringnya pesawat tempur dan kapal militer AS yang masuk di Laut China Selatan."

“China tidak ingin negara tetangganya salah paham dengan tujuan Beijing,” ujar sumber tersebut.

Tembakan rudal China juga bisa dipahami untuk menunjukkan kemampuan China untuk menolak kekuatan apa pun yang memasuki Laut China Selatan.

Rudal DF-26 dapat digunakan untuk serangan nuklir atau konvensional terhadap target angkatan laut atau darat.

Rudal ke-2 adalah DF-21, yang oleh banyak orang dinyatakan sebagai rudal anti-kapal pertama di dunia.

Song Zhongping, komentator militer yang berbasis di Hong Kong, mengatakan bahwa AS terus menguji kesabaran China dalam masalah Taiwan dan Laut China Selatan.

"Ini mendorong China untuk menunjukkan kekuatan militernya untuk memberi tahu Washington bahwa China tidak akan membiarkan sedikit pun kapal-kapal AS, bahkan kapal induk AS terlihat di dekat pantai China," ujar Zhongping.

Baik China dan AS telah meningkatkan peran mereka di wilayah Laut China Selatan dalam beberapa bulan terakhir.

Kepulauan Paracel adalah salah satu dari beberapa gugusan pulau yang diklaim oleh Beijing berdasarkan kebijakan Satu China.

Kepulauan yang juga diklaim oleh Vietnam, meski pun China bersikeras bahwa pulau-pulau itu harus dikaitkan dengan China karena hak historisnya.

Taiwan juga telah diklaim berdasarkan kebijakan tersebut, dengan Xi Jinping bersikeras bahwa pulau otonom itu akan segera bergabung dengan China.

Ketegangan semakin meningkat setelah Menteri Kesehatan AS, Alex Azar mengunjungi Taiwan awal bulan ini.

Meski pun, Azar mengklaim perjalanan penting itu untuk mengoordinasikan tanggapan virus corona dari kedua negara, kunjungan itu mendapat peringatan yang mengerikan dari China.

Menjelang kunjungan tersebut, kementerian luar negeri China menegaskan pihaknya akan mengambil langkah yang akan mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan Taiwan.

Seorang juru bicara pemerintah China, berkata, "Saya ingin menekankan kembali bahwa masalah Taiwan adalah masalah paling penting dan sensitif dalam hubungan China-AS."

"Apa yang telah dilakukan AS secara serius melanggar komitmennya pada masalah Taiwan," juru bicara pemerintah China.

Akibat klaim China dan militerisasi beberapa pulau di kawasan itu, AS telah melangkahi kebebasan manuver navigasi.

Baik USS (United States Steamship) Nimitz dan Ronald Reagan keduanya telah dikirim ke wilayah, seperti Vietnam, Taiwan dan Filipina, untuk melindungi kedaulatan negara-negara tersebut.

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo telah memperingatkan China terhadap tindakannya menciptakan kerajaan angkatan laut di wilayah tersebut.

Dia juga mengklaim kehadiran dan tindakan China yang terus berlanjut di Laut China Selatan adalah melanggar hukum.

Maju ke Pilpres, Joe Biden dan Kamala Harris Dinilai Akan Buat Amerika Lebih Intervensionis

Joe Biden dan Kamala Harris akan maju ke Pemilihan Presiden Amerika Serikat ( AS) pada November mendatang.

Menanggapi hal ini, kolumnis surat kabar Daily Sabah di Turki, Talha Kose memberikan pandangannya jika mereka terpilih sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat.

Prospek politik luar negeri Amerika dinilai akan lebih intervensionis nantinya.

Gelagat dan tabiat telah ditunjukkan lewat rekam jejak Biden selama terlibat politik AS.

Bahkan Biden dua periode (8 tahun) mendampingi Barrack Obama sebagai wakil presiden.

Tabiat dan narasi Biden dicatat Talha Kose dalam beberapa kesempatan menyangkut pandangan dan kebijakan politik terhadap Turki.

“Selama pertemuan dengan editor The New York Times tujuh bulan lalu, Joe Biden menyebut Presiden Recep Tayyip Erdoğan sebagai otokrat,” kata Talha Kose.

Biden menurut Talha Kose mengkritik Turki karena hubungan konstruktifnya dengan Moskow, dan kebijakan Ankara di Suriah timur laut (konflik melawan etnis Kurdi).

Biden juga berjanji mendorong dan menawarkan lebih banyak dukungan terbuka kepada oposisi di Turki, jika dia menang melawan Donald Trump.

Pernyataan Biden tentang Turki dan, lebih khusus lagi, menentang Presiden Recep Tayyip Erdoğan, menurut Kose, telah memicu masalah di Turki.

Komentar Biden menurutnya mengganggu. Gagasannya melibatkan diri dalam politik Turki telah memicu kemarahan.

Pandangan yang tidak diplomatis seperti itu menurut Talha Kose, merupakan kesalahan besar bagi seorang calon presiden yang terkenal karena daftar panjang kesalahan politiknya.

Rangkaian intervensi liberal Washington sejak 1990-an telah meninggalkan warisan yang mengerikan dan membuat banyak negara tidak stabil.

Biden, dengan demikian, mengisyaratkan dukungannya untuk intervensionisme yang lebih luas dan keterlibatan yang lebih dalam dalam politik domestik negara lain jika dia berhasil dalam pemilihan presiden.

Pernyataan tersebut mungkin dapat dianggap sebagai bagian dari kampanye kehumasannya, namun pandangan tersebut juga menguraikan pola pikirnya sebagai politikus kuno.

“Sulit mengubah pola pikir seorang politikus yang hampir berusia 80 tahun,” lanjut Kose. Para aktor politik pro-pemerintah maupun oposisi di Turki menurut Kose mengutuk komentar arogan Biden.

Sudah ada keraguan mendalam di Turki tentang warisan negatif kepemimpinan Barack Obama dalam hubungan Turki-Amerika.

Upaya kudeta gagal dari Gülenist Terror Group (FETÖ) pada 15 Juli 2016, sering dikaitkan dengan keterlibatan Washington selama kepemimpinan Obama.

Biden adalah satu di antara aktor yang mengatur intervensi tersebut selama perannya sebagai senator dan wakil presiden.

Biden menurut Kose, diyakini satu di antara aktor utama di balik kebijakan luar negeri Obama dan dengan demikian bertanggung jawab atas kemerosotan hubungan Turki-Amerika.

Masa jabatan kedua kepresidenan Obama secara khusus menandai salah satu periode terendah hubungan Turki-Amerika selama beberapa dekade.

Washington mensponsori PKK/YPG, dan terus melindungi dan mendukung anggota FETÖ sambil mencoba menahan Turki dengan mendukung pesaing regionalnya.

Di depan media, Biden menurut Talha Kose, akan menggulingkan Erdogan dengan mendukung oposisi, tetapi dia juga memberi sinyal intensifikasi dukungan untuk organisasi teroris yang menargetkan Turki.

Menurut jajak pendapat publik, lebih dari 80 persen populasi Turki menganggap Washington sebagai musuh Turki daripada sekutunya.

Ini terutama karena intervensi destruktif Washington terhadap urusan internal Turki dan mensponsori musuh internasional Turki.

Dengan demikian, komentar Biden juga tidak membantu partai oposisi di Turki.

Lebih lanjut Kose menyatakan, lebih menakutkan keseluruhan sikap Biden, mengingatkan gaya intervensionisme liberal.

Gaya itu telah menyeret Washington ke perang yang tidak dapat dimenangkan di Timur Tengah dan Afghanistan.

Biden telah terlibat di Washington sebagai tokoh penting yang menangani file kebijakan luar negeri selama lebih dari 40 tahun.

Dia mengalami warisan era Perang Dingin, hegemoni liberal Amerika pasca-Perang Dingin, dan situasi pasca serangan 9/11.

Intervensi liberal dan kebijakan luar negeri liberal Amerika menurut Kose tidak berlangsung lama, dan meninggalkan kekacauan.

Banyak analis liberal berasumsi dunia akan menjadi tempat yang jauh lebih damai jika sistem demokrasi liberal berlaku sebagai arus utama ideologis di seluruh dunia.

Intervensi bersenjata atau tidak bersenjata ke dalam politik domestik dengan berbagai cara untuk mengubah rezim menjadi mode di kalangan pembuat kebijakan di Washington, sebagian Eropa.

Sementara perubahan telah dicapai melalui pemilu atau gerakan protes populer di beberapa negara, warisan keseluruhan dari intervensi liberal cukup suram.

Beberapa pemimpin otoriter, seperti Saddam Hussein dari Irak dan Moammar Khadhafi dari Libya telah digulingkan dengan cara seperti itu.

Sanksi telah melemahkan beberapa rezim otoriter, namun intervensi ini tidak membantu menyelesaikan konflik apa pun dan tidak membuat dunia menjadi tempat yang lebih damai dan lebih stabil.

Intervensi liberal telah meninggalkan warisan bencana di wilayah tersebut. Washington telah menggunakan masyarakat sipil, mendukung media oposisi, melatih dan memobilisasi gerakan oposisi dan mensponsori separatis etnis, agama dan ideologis sebagai beberapa metodenya.

Semua intervensi itu telah dilegitimasi atas nama upaya demokratisasi. Rezim otokratis seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi juga telah membentuk liga otoriter dan berinvestasi lebih banyak daripada yang dimiliki aktor liberal dalam agenda mereka sendiri.

Intervensionisme liberal mendorong kontra-intervensionisme otoriter ini. Hasil keseluruhan dari semua manuver itu adalah wilayah yang jauh lebih tidak stabil.

Washington kata Kose, dapat membantu merangsang perubahan konstruktif dalam ekonomi global dan mensponsori atau memimpin prakarsa perdamaian.

“Tetapi memihak dalam urusan domestik negara lain dan konflik internasional akan menjadi bumerang,” katanya.

Washington masih merupakan negara adidaya, namun bukan lagi aktor yang dapat membentuk politik internasional secara sepihak.

Intervensi Washington akan memicu intervensi balasan dari aktor lain seperti Rusia dan China dan akan menjadi bumerang.

“Internasionalisme dan investasi dalam norma dan institusi yang mempromosikan perdamaian dan stabilitas harus menjadi prioritas Washington, daripada siklus intervensionisme lainnya,” kata Kose.

(*)

• Bursa Transfer Juventus - Nyonya Tua Datangkan Gelandang Schalke 04 dari Amerika Serikat

• Putra Tertua Donald Trump Sebut China Ingin Biden jadi Orang Nomor Satu di Amerika Serikat

• Trump Sebut Amerika Serikat Akan Kacau Balau Jika Joe Biden Terpilih Jadi Presiden

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Cegah Aksi Spionase, Amerika Mulai Batasi Pergerakan Para Diplomat China.