Gubernur, Wali Kota dan Bupati Hati-hati, BPK Soroti Tata Kelola Pembagian Bansos

Gubernur, Wali Kota dan Bupati Hati-hati, BPK Soroti Tata Kelola Pembagian Bansos

TRIBUNBATAM.id - Tata kelola penyaluran bantuan sosial (bansos) tengah jadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

• Polri Selidiki 107 Kasus Penyelewengan Dana Bansos Covid-19, Tersebar di 21 Polda

Transparansi aparatur yang melakukan distribusi hingga banyaknya jenis jaring pengaman sosial juga menjadi sorotan.

Sejak awal pandemi di Indonesia sudah ada sejumlah program jaring pengaman sosial yang memiliki tujuan sama, yaitu memberi ketahanan pangan pada masyarakat di tengah masa Covid-19.

Pemerintah lalu memperluas bansos yang telah ada seperti subsidi listrik, program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT).

• Begini Cara Dapatkan Bansos Rp 500 Ribu per Keluarga, Segera Akses di cekbansos.siks.kemsos.go.id

BPK menganggap program pembagian bantuan sosial di masa pandemi corona kekurangan data.

Hal itu diungkapkan BPK dalam kick off meeting atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan Covid-19.

"Jaring pengaman sosial adalah sebagai upaya untuk mitigasi risiko sosial dan finansial.

Namun, tata kelolanya berpotensi mengalami masalah," ujar Ketua BPK Agung Firman Sampurna di Istana Negara, Selasa (8/9/2020).

• Polisi Telisik Dugaan Penyelewengan Bansos Covid-19 di Kepri, Begini Modusnya

Asal tahu saja sejak awal pandemi Indonesia mengeluarkan sejumlah program jaring pengaman sosial yang memiliki tujuan sama yaitu memberi ketahanan pada masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Pemerintah memperluas bansos yang telah ada seperti subsidi listrik, program keluarga harapan (PKH), dan bantuan pangan non tunai (BPNT).

• Dikeluhkan Warga Hingga Dilirik Kejati Kepri, Ini Tanggapan Ketua DPRD Batam Soal Bansos Covid-19

Lalu ditambah dengan program baru bansos tunai, BLT dana desa, kartu prakerja, banpres produktif untuk usaha mikro kecil, dan bantuan subsidi upah.

"Bansos yang variatif dan diusung oleh kementerian lembaga yang berbeda namun dengan tujuan yang kurang lebih sama, sehingga berisiko terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan," terang Agung.

Agung menambahkan, program jaring pengaman sosial merupakan tahapan krusial yang dibutuhkan untuk bertahan dan pulih. Karenanya harus dikelola dengan cermat tetapi juga tetap proaktif.

• Tribun Podcast: Ketua DPRD Batam Desak Transparansi Data Bansos Covid-19

.

.

.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id