Ahok BTP Temui Menteri BUMN, Eric Thohir: Perusahaan yang Tidak Kompetitif Akan Dikecilkan

TRIBUNBATAM.id |JAKARTA - Ahok BTP kembali menjadi sorotan, pasalnya ia melakukan kritikan kebijakan di PT Pertamina.

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menemui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk menyampaikan kritik dan saran.

Ahok memakai kemeja batik berwarna coklat sementara Erick mengenakan batik bernuansa merah tua.

Ahok menyampaikan kritik dan saran dalam pertemuan tersebut.

"Tadi habis bertemu dengan Menteri BUMN. Kritik dan saran yang saya sampaikan, diterima dengan baik oleh Pak Erick,” ujar Ahok saat dikonfirmasi Tribun, Kamis (17/9). Ahok kemudian mempersilakan penjelasannya yang ia sampaikan melalui instagram miliknya untuk dikutip.

Di samping menyampaikan kritik dan saran, ia mengaku mendapat pesan dari Erick Thohir. Ia diminta untuk menjaga soliditas dan kerja sama tim di perseroan, sekaligus melakukan transformasi perusahaan pelat merah.

Sementara itu, Erick Thohir menekankan pentingnya transformasi sejumlah BUMN.

Langkah ini untuk menjaga kinerja perseroan pelat merah yang efisien, kompetitif dan transparan.

• Ahok BTP Marah dan Bongkar Aib Direksi Pertamina, Andre Rosiade Usulkan Jokowi Copot Komut Pertamina

• Ahok BTP Sebut Bongkar Pasang Posisi Strategis di Pertamina Banyak yang Langsung Lobi ke Menteri

• Dulu Diangkat Erick Thohir Bekerja di Pertamina, Sekarang Ahok Usul Kementerian BUMN Dibubarkan!

Erick berujar transformasi BUMN harus segera dilakukan dengan langkah terencana.

Satu di antaranya dengan merapikan struktur sejumlah perusahaan negara, mulai dari jumlah pejabat yang bertugas hingga jumlah BUMN.

"Kita terpikir tidak mungkin kami mengawasi mengkoordinasi 142 BUMN. Jelas, suka tidak suka, BUMN yang tidak kompetitif akan dikecilkan," ujar Erick.

Lantas, hal itu juga yang menjadi landasan pembentukan klaster-klaster BUMN agar proses pengawasan lebih murah dan menyeluruh.

Selain itu, BUMN juga diharapkan bisa menjadi lebih kompetitif dan transparan.

“Ibarat punya tiga anak, tidak mungkin dibeda-bedakan anak ke satu, dua, tiga. Semuanya juga sama namanya anak, tapi kalau 142 kebanyakan anaknya, jadi 3 cukup. Karena itu ada klaster 1, klaster 2, klaster danareksa, dan PPA,” tuturnya.

Erick mengatakan proses transformasi itu tidak mungkin terlaksana tanpa kerja sama antara Kementerian BUMN dan para direksi perusahaan pelat merah, termasuk tim yang mendukungnya.

“Kita taruh orang-orang yang terbaik di negeri ini supaya persepsi yang terjadi bahwa BUMN itu bobrok itu salah,” kata Erick.

Dalam pidatonya itu, Erick juga menyebut sejumlah nama BUMN, antara lain PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Perkebunan Negara (Persero), dan PT Biofarma (Persero).

Transformasi di delapan perusahaan itu akan menjadi prioritas Kementerian BUMN, sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, beredar video di media sosial Ahok berpendapat Kementerian BUMN semestinya dibubarkan dan diganti dengan super holding seperti sistem

Temasek Singapura, dengan nama Indonesia Incorporation.

Ahok juga mengkritik kepada Perum Peruri yang meminta dana sebesar Rp 500 miliar untuk proyek paperless di Pertamina. Ahok menilai internal korporasi

Pertamina perlu melakukan efisiensi, terkait gaji pegawai hingga level direksi.

Ahok mengkritisi Pertamina sebagai korporasi yang belum mampu menyeimbangkan keuangan perusahaan, hingga kritik kepada Kementerian BUMN dalam melakukan pergantian direksi. (tribun network/denis)