Takut Muncul Klaster Baru, Tokoh Masyarakat Sagulung Batam Minta Waktu Pilkada Serentak Dikaji Ulang

Editor: Dewi Haryati

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020, dikhawatirkan bisa menambah klaster baru penyebaran virus Corona di Batam.

Pandangan tersebut diutarakan tokoh masyarakat Sagulung. Diketahui, Kecamatan Sagulung termasuk kecamatan terpadat penduduknya di Batam.

Herman, mantan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (PPK) Sagulung mengatakan, melihat kondisi saat ini, Batam sudah hampir seluruhnya masuk zona merah.

"Sesuai dengan tahapan pemilu bahwa ke depan para calon yang sudah daftar akan ditetapkan KPU. Setelah melalui penetapan, para calon akan melaksanakan kampanye. Nah ini jelas tidak terhindarkan dari kerumunan massa," kata Herman, Senin (21/9/2020).

Ia menjelaskan saat kampanye belum tentu masyarakat bisa menerapkan protokol kesehatan. Karena itu ia khawatir bisa menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19.

• Ditanya Wacana Pilkada Serentak Ditunda, Amsakar: Lebih Baik Tetap Dilaksanakan

• Pilkada Serentak Ditunda? Wakil Wali Kota Batam: Pilihan yang Terbaik bagi Bangsa, Kita Ikuti

Tidak hanya saat kampanye, berdasarkan pengalamannya, hingga tahapan terakhir pemungutan suara, kerumunan massa tidak bisa dihindari.

"Contoh di dalam TPS sendiri, minimal harus ada 11 orang jika calon wali kota dua pasang dan provinsi tiga pasang," kata Herman.

Ia memperkirakan warga akan datang beramai-ramai ke TPS hingga terjadi antrean.

Di tempat terpisah, Ketua Perhimpunan Melayu Raya Kecamatan Sagulung Kota Batam, Zainal mengatakan, wilayah Sagulung adalah wilayah padat penduduk.

Dari pengalamannya, saat pasangan calon kepala daerah akan melakukan sosialisasi, baik melalui tim atau langsung, pasti banyak orang.

"Jadi untuk menghindari terjadi keramaian sangat tidak mungkin," kata Zainal.

Karena itu, melihat kondisi saat ini, Zainal berharap pemerintah bisa mengkaji ulang pelaksanaan pemilu serentak yang akan digelar 9 Desember 2020.

"Ini masih ada waktu, memang undang undang itu harus dilaksanakan. Namun perlu dipertimbangkan demi keselamatan masyarakat. Tapi semuanya berpulang ke pemerintah,"kata Zainal.

(Tribunbatam.id/Ian Sitanggang)