Penuh Teka-teki, Akhirnya Bahtiar Jadi Pjs Gubernur Kepri

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Penunjukan Penjabat sementara (Pjs) Gubernur ternyata penuh dinamika di Kementerian Dalam Negeri.

Namun akhirnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menunjuk Dr. Bahtiar, Msi sebagai Pjs Gubernur Kepri.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini dilantik bersama tiga Pjs Gubernur lainnya di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jumat (25/9/2020) siang.

Penunjukan Bahtiar berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 121.21-2911 Tahun 2020.

Selain Bahtiar, tiga pejabat eselon IA Kemendagri lainnya yang ditunjuk adalah Agus Fatoni, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri, sebagai Pjs Gubernur Sulawesi Utara.

Kemudian, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP Restuardy Daud ditunjuk sebagai Pjs Gubernur Jambi.

"Bapak Mendagri juga menunjuk Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri Dr Teguh Setyabudi, MPd, sebagai Pjs. Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara)," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan dalam rilisnya yang dikutip Tribun dari situs Kemendagri.

Penunjukan Pjs gubernur untuk daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2020 ternyata tidak mulus. Sebuah sumber di Kemendagri menyebutkan bahwa menjelang dilantik, ada tiga nama yang muncul.

• Soerya dan Isdianto Bergurau Akrab saat Pengundian Nomor Urut Paslon Gubernur Kepri

Pada Kamis (25/9), nama mantan Staf Ahli bidang Hukum dan pemerintahan Didik Suprayitno beredar kuat.

Tribun bahkan sempat memberitakannya, kemarin. Pelantikan pun awalnya diagendakan pada Jumat pagi, pukul 08.00 WIB.

Namun tiba-tiba muncul nama lain, yakni Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Yusharto Huntoyungo. Setelah Salat Jumat, tiba-tiba Bahtiar yang dilantik oleh Mendagri.

Pelantikan berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan.

Pelantikan ditayangkan secara livestreaming di platform YouTube Kemendagri. Pelantikan dihadiri oleh keempat gubernur, termasuk Gubernur Kepri Isdianto.

Kemudian Sekretaris Jenderal Kemendagri M Hudori dan pejabat Kemendagri Tinggi Madya lainnya.

Bahtiar akan menahkodai Provinsi Kepri selama 73 hari ke depan, menggantikan Isdianto yang cuti untuk mengikuti Pilkada 2020.

Pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan ini adalah seorang pejabat madya di Kemendagri.

Saat kuliah, Bahtiar memutuskan untuk hijrah ke Jawa Barat. Dia menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor dan berhasil lulus pada 27 Juli 1995.

Di Kemendagri, Bahtiar menjabat sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai 27 Juli 2020. Sebelumnya, Bahtiar menjabat sebagai Kapuspen Kemendagri.

Karir pria yang dikenal sangat dekat dengan wartawan ini cukup panjang di Kemendagri.

Dia pernah mencicipi sejumlah posisi, seperti Kasubdit Ormas Ditjen Polpum Kemendagri.

Selanjutnya menjabat Direktur Perundang-undangan Ditjen Polpum dan terakhir menjabat Kapuspen Kemendagri.

Pilkada Aman

Tito mengatakan, ada sembilan provinsi yang mengikuti Pilkada, namun hanya empat yang membutuhkan penjabat sementara.

Sumbar dan Sulteng, gubernurnya tetap bertugas karena saat ini menjabat di periode kedua dan tidak ikut kontestasi.

Sementara tiga provinsi lainnya, Bengkulu, Kalteng dan Kalsel, walau gubernurnya ikut pemilihan, tapi wakilnya tak ikut dalam Pilkada. Otomatis wakilnya yang menjabat gubernur sementara.

Tito juga mengatakan bahwa kepala daerah tingkat kabupaten/kota juga otomatis perlu diganti. Para Pjs ada yang diusulkan gubernur masing-masing, tetapi ada juga dari unsur Kemendagri.

Mendagri berharap, di kabupaten dan kota yang akan menggelar Pilkada segera dilakukan penggantian secepatnya. Hal ini agar, para kepala daerah yang bertarung di Pilkada, bisa berkonsentrasi penuh menjalani tahapan kampanye.

Mendagri Tito menginstruksikan kepada seluruh Pjs gubernur yang dilantik untuk mengawal Pilkada berjalan damai dan aman dari penyebaran Covid-19.

"Kita tahu bahwa mulai besok kita mulai memasuki tahapan inti dalam tahapan prosesi Pilkada Tahun 2020 yang puncaknya adalah 9 Desember 2020,” kata Tito.

Di tengah situasi pandemi ini, lanjut Mendagri, para penjabat diminta untuk menjadi motor.

Karena ia minta Pjs yang ditunjuk segera berkoordinasi dengan Forkopimda setempat dan semua stakeholder yang ada di daerahnya masing-masing. Para

Pjs harus bisa membuat Pilkada ini tidak menjadi media penularan Covid-19.

"Agar (Pilkada) tidak menjadi media penularan, maka mindset kita yang harus kita balik. Ada pandangan bahwa Pilkada ini merupakan agenda politik dan pemerintahan, tetapi tidak hanya sekedar itu. Pilkada ini momentum penting bagi calon kepala daerah untuk betul-betul adu gagasan dan adu berbuat dalam menghadapi Covid-19,” katanya. (dra/yan)