Fakta Sosok Silvany Austin Pasaribu yang Sekakmat Vanuatu di Sidang PBB soal Papua: Stop Berfantasi

TRIBUNBATAM.id -  Nama Silvany Austin Pasaribu tiba-tiba jadi perbincangan hangat pekan ini.

Silvany Austin Pasaribu adalah sosok diplomat yang pernah ia memukul telak perwakilan Vanuatu dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB) beberapa waktu lalu.

Vanuatu dianggap mencampuri urusan dalam negeri Indonesia terkait Papua.

Dikutip dari Tribunnews melalui situs Kemlu.go.id, Silvany Austin Pasaribu menjabat sebagai Sekretaris Kedua (second secretary) dalam Fungsi Ekonomi.

Kemudian, Silvany Austin Pasaribu mendapatkan gelar S2 usai menuntaskan pendidikan magister di Universitas Sidney (University of Sydney), Australia.

Sebelum ditugaskan di kantor Perwakilan Tetap RI untuk PBB di New York, Amerika Serikat, Silvany Pasaribu pernah bertugas sebagai Atase Kedutaan RI di Inggris.

Dikutip dari berbagai sumber, ketika Indonesia menjadi tuan rumah KTT ASEAN pada 2018, Silvany yang masih tergolong pegawai baru di Kemlu sudah ikut menjadi liaison officer (LO).

Namun apakah Silvany Austin Pasaribu telah berkeluarga atau belum? Belum ada informasi soal itu.

Viral di media sosial

Sebagaimana diketahui, belakangan ini  Silvany Austin Pasaribu menarik perhatian publik dalam Sidang Umum PBB.

Hal itu saat menggunakan hak jawabnya, terhadap tuduhan Vanuatu tentang pelanggaran HAM di Papua.

Perdana Menteri Republik Vanuatu, Bob Loughman sebelumnya telah mengungkit isu pelanggaran HAM Papua di dalam Sidang Umum PBB.

"Sangat memalukan bahwa satu negara ini terus-menerus memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana seharusnya Indonesia bertindak atau menjalankan pemerintahannya sendiri," ujar Silvany pada awal pidatonya, yang dilansir dari Youtube PBB pada Sabtu (26/9/2020).

"Terus terang saya bingung bagaimana bisa suatu negara mencoba untuk mengajar negara lain, sementara kehilangan inti dari seluruh prinsip dasar Piagam PBB," lanjutnya. 

Silvany mengatakan bahwa tuduhan pemerintah Vanuatu sudah tidak menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara Indonesia.