PILKADA BINTAN
PILKADA BINTAN - Buralimar Akui Pilkada Bintan Rawan, Ini Penyebab Utamanya
Pemilihan Bupati (Pilbub) Bintan termasuk paling rawan konflik dari beberapa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kepulauan Riau (Kepri).
Penulis: Thom Limahekin |
TRIBUNBATAM.id, BATAM – Pemilihan Bupati (Pilbub) Bintan termasuk paling rawan konflik dari beberapa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kepulauan Riau (Kepri).
Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Bintan, Buralimar sendiri bahkan mengakui kondisi tersebut ketika berkunjung di Kanto Tribun Batam, Kompleks MCP Industrial, Jalan Kerapu, Batu Ampar, Kota Batam, Jumat (2/10) sore.
“Memang benar, Pilkada Bintan termasuk paling rawan di Kepri. Saya pun mengakui itu,” kata Buralimar dalam bincang-bincang dengan beberapa petinggi Tribun Batam.
Hadir dalam bincang-bincang itu, Pemimpin Perusahaan Tribun Batam, Danang Purwoko Raharjo; Pemimpin Redaksi Tribun Batam, Thamzil Thahir dan Manajer Produksi Tribun Batam Alfian Zainal.
Sedangkan Buralimar didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Bintan, Aupa Samake.
Kerawan Pilkada Bintan antara terlihat dari pecahnya Bupati Bintan, Apri Sujadi dan Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam. Apri dan Dalmasri yang berduet selama lima tahun terakhir, mimilih untuk maju sendiri-sendiri pada Pilkada Bintan kali ini.
• 10 Anak Daerah Tanjungpinang Dapat Beasiswa Kuliah di Politeknik Bintan Cakrawala
Tidak hanya itu, kedua kontestan calon bupati sama-sama merupakan petahana dari dua kabupaten di Kepri. Apri Sujadi adalah petahana di Kabupaten Bintan. Sedangkan Alias Wello merupakan petahana yang meninggalkan Kabupaten Lingga untuk berlaga di Bintan.
“Mereka berdua pasti benar-benar mau fight di Bintan,” ungkap Tamzil.
Bertolak dari potensi konflik tersebut, Buralimar sudah mengambil langkah-langkah antisipasi. Satu langkah yang sudah ditempuhnya adalah menemui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Kabupaten Bintan.
Dia misalnya mengakui sudah berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bintan, Komandan Distrik Militer (Kodim) 0315 Bintan dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan beberapa waktu lalu.
“Tapi saya sendiri belum bertemu dengan semua pasangan calon. Nanti dalam perjalanan waktu saya pasti berjumpa,” terang Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri itu.
Selain koordinasi dengan Forkominda, Buralimar juga sudah bertemu dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bintan. Sebab, dia meyakini pendekatan tokoh agama dan tokoh masyarakat cukup efektif untuk meredam konflik terkait Pilkada Bintan.
“Kami juga akan masuk melalui masjid-masjid. Kiranya imbauan dari masjid untuk Pilkada Sehat bisa lebih didengarkan oleh masyarakat,” yakin Ketua Tim Bersatu Lawan Covid-19 (BLC) Kepri-Batam ini.
Pekan Depan Perbub Diterapkan
MISI untuk menyelenggarakan Pilkada Sehat di Kabupaten Bintan menjadi fokus perhatian Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Bintan, Buralimar. Dia memastikan akan memberlakukan Peraturan Bupati (Perbub) Bintan terkait pemberlakuan protokol kesehatan Covid-19 beserta denda dan sanksi tegas.
Menurut Buralimar, Perbub tersebut sudah ditandatangani oleh Bupati Bintan, Apri Sujadi pada 21 September 2020 lalu sebelum dia mengambil cuti.
“Kemarin saya sudah menandatangani surat keputusan untuk pemberlakuan Perbub tersebut. Jadi Perbub itu berlaku pekan depan,” kata Buralimar kepada TRIBUNBATAM.id.
Selama sepekan ke depan, seluruh instansi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan diminta untuk mensosialisasikan Perbub tersebut. Setelah sosialisasi, Perbub itu langsung diberlakukan dengan sanksi yang tegas.
“Jadi warga yang melanggar akan dikenakan sanksi denda uang Rp 50.000,” sebut Buralimar.
Pemberlakuan Perbub tersebut dianggap sudah mendesak saat ini. Sebab, jumlah kasus pasien Covid-19 di Kabupaten Bintan masih mengkhawatirkan beberapa hari belakangan.
Berdasarkan data yang diterima oleh Buralimar, ada 81 pasien Covid-19 yang masih menjalani perawatan intensif. Sedangkan 44 pasien lainnya sudah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan untuk kembali ke rumahnya.
Kasus Covid-19 yang paling mencolok di Kabupaten Bintan justru terjadi di Pondok Pesantren. Hal ini terjadi karena tempat pendidikan ini sudah memberlakukan proses belajar-mengajar tetapi lengah dalam menerapkan protokol kesehatan.
“Pondok pesantrennya dibuka dan semua orang tua dating bertemu anak-anaknya. Nah, di situlah banyak kasus positif Covid-19 bermunculan,” ujar Buralimar.
Oleh karena itu, rencana pembukaan sekolah tatap muka di Kabupaten Bintan akhirnya ditunda lagi. Buralimar memastikan tidak akan mengizinkan proses belajar-mengajar tatap muka selagi jumlah kasus Covid-19 belum beranjak turun. (TRIBUNBATAM.id/Thomm Limahekin)